alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Rusni Ancam “Duduki” Kantor Wali Kota!

Sembilan hektare lahan miliknya diubah jadi LP2B membuat Rusni meradang. Ia pun merasa ada perangkat pejabat pemkot yang menikam usahanya dengan kejam!

————————–

BAGI H Ahmad Rusni. Ia seolah merasa seperti Tunggul Ametung. Dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Yakni Ken Arok. Bedanya, Tunggul Ametung dalam cerita Pararaton dibunuh karena Ken Arok mau merebut istri Tunggu Ametung: Ken Dedes.

Sementara ia merasa dibunuh ekonominya. Dengan kebijakan Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin yang mengubah peruntukan 9 ha kawasan miliknya menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Ini politik Ken Arok!” kecam Rusni.

Kemarahan Rusni tak kunjung mereda. Senin (4/3) pagi kemarin, ia kembali datang ke kantor wali kota dengan baju motif batik dan dasi merah. Rusni langsung masuk ke ruang Sekda. Kemudian, menanyakan lagi kejelasan penyelesaian tanahnya.

“Jangan anggap saya remeh. Nanti saya bawa barang-barang 100 sampai seribu orang (demo ke sini),” ancamnya.

Selama pemkot terus menutup diri dan berusaha menghindari persoalan, Rusni meyakinkan ia tak main-main dengan ancamannya. Ia mengapesiasi kedatangannya selalu disambut dengan baik. Tapi ia juga bosan terus diajak basa-basi.

“Asal jangan kayak Amir (Kepala Bappeda) itu,” cetusnya.

Dalam pertemuan dengan Sekda, Rusni kembali bertanya kejelasan lahannya. Ia merasa belum puas dengan janji-janji persoalannya akan jadi pembahasan prioritas.

“Iya sampai kapan katanya mau ada pertemuan? Kok lama sekali,” ujarnya tak sabar.

Sekalipun tak memberikan batas waktu sampai kapan, Rusni meminta secepatnya persoalan ini harus ada titik terang. Entah lahannya akan dibeli atau aturan direvisi. Sehingga ia bisa membangun dan berusaha di tempat itu lagi.

Ia pun kembali menegaskan siap melakukan perlawanan dengan cara apapun. Jika akhirnya kebijakan aparat pemkot merugikan dirinya.

“Kalau dia makan saya, dia juga saya makan. Walaupun paran dirik (dia anggap dirinya) sakti!” ucapnya tanpa gentar.

Sebelum ini, Rusni mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Antara lain dengan Ombudsman NTB dan Polda NTB. Ia perlu melaporkan persoalan ini secara perdata dan pidana, mengingat ada aparat di tingkat kelurahan yang menurutnya juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum di tanah miliknya.

“Saya juga sudah hubungi dewan, baru saya akan bawa ke PTUN,” imbuhnya.

Rusni mengatakan, perlawanan kerasnya ini bukan pada posisi ia menatang kepala daerah. Entah itu wali kota atau wakil wali kota. Tapi ia melihat ada beberapa perangkat birokrasi yang bekerja dengan cara sewenang-wenang. Hingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.

“Ini kezaliman perangkat, bukan wali kota dan wakil wali kota ya,” garisnya.

Jika mengamati kembali perda No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram. Dalam peta, terlihat perkiraan letak kawasan lahan milik Rusni (lingkar merah di peta).

Semuanya masuk dalam zona kuning. Zona ini menandai kawasan itu memang dihajatkan untuk pemukiman.

Rusni berjanji hari ini akan memperlihatkan peta lahan miliknya. “Sudah di site plan, bisa dilihat ke kantor (hari ini, Red),” ujarnya.

Lahan Varindo Aman dari LP2B

Selain lahan Rusni, di sana kabarnya ada lahan milik pengembang lain. Seperti PT Varindo Lombok Inti Properti. Rusni sendiri enggan dibenturkan dengan pengembang lain, hanya karena memprotes pengembang lain aman dari caplokan LP2B.

“Nanti kalau disebut saya malah berbenturan dengan pengembang lain, itu saya tidak mau,” kelitnya.

Ia hanya fokus mempersoalkan kebijakan Bappeda Kota Mataram yang mengalih fungsikan lahan miliknya. Selain Varindo, ada kabar juga di sana lahan milik Lombok Royal Properti. Tapi kabar ditepis ‘orang dalam’ Royal yang dihubungi Lombok Post.

“Ndak ada setahu saya hanya Varindo saja di sana,” kata sumber Lombok Post yang enggan ditulis namanya.

Mantan Wakil Ketua Pansus RTRW Kota Mataram I Gede Wiska menyebut penentuan teknis. Lahan mana saja yang diubah jadi LP2B sepenuhnya kewenangan dari Bappeda Kota Mataram berdasarkan kajian dan pertimbangan yang dilakukan oleh konsultan teknis yang ditunjuk.

“Kita hanya beri syarat-syarat lahannya LP2B itu saja, sedangkan teknisnya ada di Bappeda,” tegas Wiska.

Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin sendiri masih memilih menolak berkomentar. Amir yang ditemui di Ruang Bappeda, mempersilakan awak media menanyakan persoalan ini pada Humas Kota Mataram.

“Saya tidak ada kewajiban untuk menjelaskan ini, silakan tanyakan ke Humas,” cetus Amir dengan nada tinggi.

Sementara itu, Senin (4/3) kemarin sejumlah kepala OPD yang berkenaan langsung dengan Perda RTRW Kota Mataram menggelar rapat tertutup. Di ruang Sekda Kota Mataram. Rapat langsung dipimpin Sekda H Effendi Eko Saswito.

Menanggapi rencana PTUN yang akan ditempuh Rusni. Eko tak mempermasalahkannya. “Saya rasa itu hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum,” kata Eko.

Hanya saja, terkait recana Rusni yang akan mengawali protesnya dengan demo, Eko berharap itu bisa dipertimbangkan ulang. Ia merasa sampai saat ini pemkot sudah sangat terbuka menerima keluh kesah Rusni terkait lahannya. “Ya kalau bisa dengan musyawarah kenapa harus demo,” cetusnya. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks