alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Soal Korona, Waspada Boleh, Panik Jangan!

MATARAM-Kabar warga Depok yang positif terjangkit virus Korona, mempengaruhi psikologis masyarakat Kota Mataram. Banyak warga yang akhirnya melakukan aksi panic buying.

“Tidak boleh berlebihan kekhawatiran itu, sehingga ada kepanikan. Waspada boleh, tapi jangan panik,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, kemarin.

Ahyar mengatakan, langkah antisipasi memang perlu dilakukan. Tapi bukan dengan cara-cara yang merugikan.

Paling utama saat ini, lanjutnya, warga kota harus menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi serta lingkungan. Menyempatkan waktu untuk berolahraga. Sehingga daya tahan tubuh tetap prima.

”Tentu pemerintah juga melakukan antisipasi. Alhamdulillah di NTB, khususnya Mataram tidak ada. Kita berharap begitu seterusnya,” ujarnya.

Kata Ahyar, ia tidak menafikan adanya WNI di Depok yang positif Korona, membuat masyarakat khawatir. Meski kejadian tersebut berada jauh dari Kota Mataram. Menyikapi kejadian tersebut, ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang.

”Semuanya terkendali. Jangan panik. Mari kita bersama menjaga suasana, mengambil langkah untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan tempat kerja,” imbaunya.

Selain itu, kepada warga kota yang merencanakan kunjungan ke luar daerah. Terutama ke negara-negara yang terdampak Korona, Ahyar meminta rencana tersebut dipertimbangkan ulang.

”Kita proteksi diri. Kalau memang ada rencana seperti itu, ada baiknya untuk diurungkan,” ujar Ahyar.

Lebih lanjut mengenai minimnya ketersediaan masker di Mataram, Ahyar mengatakan akan mengambil langkah. Pemkot siap turun ke lapangan. Untuk memastikan kebutuhan masker mencukupi.

”Nanti kita akan turun. Pemkot juga ingin memastikan tidak ada aksi ambil untung dalam situasi seperti ini,” tegas wali kota dua periode ini.

Setelah Presiden Joko Widodo mengonfirmasi dua WNI positif Korona, masyarakat kota ramai-ramai memborong sejumlah kebutuhan. Seperti masker, pembersih tangan, hingga susu bayi dan mie instan.

Masker yang biasanya bisa di beli di apotek maupun ritel modern, kini semakin sulit ditemukan. Dari 10 apotek yang Lombok Post datangi kemarin, hanya satu apotek di kawasan Cakranegara yang masih menjual masker.

”Tadi beli empat. Harganya Rp 1.000 satu masker,” kata Adiansyah, warga Cakranegara.

Sementara di apotek lain, stok masker bahkan sudah kosong sejak dua bulan lalu. Arif, salah satu karyawan apotek di wilayah Ampenan menyebut, apoteknya sudah tidak lagi menjual masker dari sebulan lalu.

”Dari luar daerah juga langka. Sebulan lalu ada datang, tapi langsung habis dalam dua hari,” katanya. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks