alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Warga Tuntut Keadilan dari Pemkot Terkait Pembangunan Tower

MATARAM-Tower Indosat yang berdiri di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Saat  ini Polda NTB masih memeriksa sekaligus mengali keterangan semua pihak terkait pembangunan tower yang tidak sesuai dengan IMB yang dimilikinya.

Kurang lebih 15 tahun pemerintah tidak mengetahui secara pasti dan jelas izin yang telah dikeluarkannya tidak sesuai tempat atau lokasinya. Anehnya, lurah dan camat saat itu menandatangani pemberian izin. Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram mengesahkan dan mengeluarkan izinnya.

Yang menjadi pertanyaan apakah sebelum mengeluarkan izin tidak ada kordinasi dengan tim di lapangan. Dan rapat sebelumnya guna mengeluarkan izin tersebut. “Kami mohon agar dalam hal ini wali kota, bahkan gubernur NTB dapat ikut andil dalam menengahi permasalahan ini. Sehingga ada titik temu solusi terbaik,” kata salah seorang warga Edi Hardiyanto, kemarin.

Sesuai peraturan daerah (Perda) nomor  1 Tahun 2016 pasal 237 BAB XVII perihal sanksi administrasi. Ia yakin pemerintah kota dalam hal ini DPMPTSP Kota Mataram untuk dapat segera bertindak. Karena Perda nomor 7 tahun 2013 juga telah jelas tata aturan prosedurnya dalam proses permohonan izin IMB sebuah menara telekomunikasi. “Kami minta agar direksi Indosat turun lapangan cek lokasi,” pintanya.

Saat ini ia menunggu hasil laporan akhir dari ombudsman dan Polda  NTB yang dalam waktu dekat ini akan segera memberikan jawaban soal permasalahaan ini. Jika nantinya ada kesengajaan pemalsuan dokumen maka pihaknya  serahkan ke pihak Polda NTB untuk membawa kasus ini menuju langkah hukum. Atau jika masalah ini murni terdapat dugaan maladministrasi ia akan bawa ke Inspektorat agar segera dilakukan tindakan tegas.  “Kami akan mempersiapkan beberapa saksi dan ahli, termasuk ahli telekomunikasi dan ahli tata ruang. Serta ahli konstruksi untuk mengetahui bagaimana kekuatan kontruksi tersebut mengingat cuaca dan iklim saat ini,” ucapnya.

Terhadap ahli-ahli tersebut lanjut dia, pihaknya  akan menekankan pada ketepatan pemasangan sebuah tower yang berada di kawasan pemukiman penduduk.Tepat tidak. Apakah sesuai peraturan daerah atau belum. IMB adalah sebuah produk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sudah sepatutnya perkara ini diperiksa PTUN merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 1991. Surat tersebut mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan. “Kami akan tetap kembali mengajukan gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri Mataram secara Perdata. Menang kalah kami tidak persoalkan, kami ingin agar benar benar hukum di tegakkan kami yakin keadilan akan berpihak kepada yang benar,”urainya.

Sementara itu warga lainnya  Muhammad Hapid meminta pemerintah bersama Indosat ataupun vendor lain khususnya turun ke lapangan agar semua dapat langsung kita buktikan kebenarannya. Ia berharap agar keadilan benar benar di tegakkan dan ada solusi terbaik dari pemerintah kota maupun provinsi. Serta penegak hukum dalam permasalahan ini. “Kami tidak akan menentang jika semuanya benar,” tukasnya.

Sementara itu Kabid Perizinan A DPMPTSP Kota Mataram H Bahtiar menyerahkan masalah ini kepada masyarakat. Mau dibawa kemana saja dipersilakan. Terkait IMB itu tidak sesuai dengan lokasi bukan salahnya. Sebab, yang mengajukan IMB itu adalah lurah dan camat. “Kita hanya memproses saja. Disana kan sudah ada persetujuan lurah dan camat,” tutupnya.

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks