alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Inspektorat Audit Penggunaan Rp 35 Miliar untuk Penanganan Korona di Mataram

MATARAM-Inspektorat siap mengaudit anggaran refocusing tahap pertama. Yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram sebesar Rp 35 miliar. ”Sudah disepakati di (tim) asistensi,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram Lalu Alwan Basri, kemarin.

Ada dua pilihan audit yang akan dilakukan Inspektorat. Apakah khusus untuk anggaran pengadaan paket sembako di Jaring Pengaman Sosial (JPS) sekitar Rp4,5 miliar atau anggaran refocusing secara keseluruhan.

Di anggaran refocusing tahap pertama sebanyak Rp35 miliar tersebut, masuk juga biaya pengadaan JPS. Ada juga penanganan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan serta RSUD, masing-masing sebanyak Rp2,4 miliar dan Rp7,7 miliar.

Kemudian anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp6,7 miliar. Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar. Dinas Perdagangan Rp63 juta. Dinas PUPR Rp199 juta. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp553 juta. Hingga Dinas Ketahanan Pangan Rp645 juta.

Alwan mengatakan, jika audit terhadap refocusing tahap pertama, maka difokuskan untuk realisasi anggarannya. Begitu juga dengan proses pengadaannya. ”Kalau JPS, tentu kita lihat prosesnya juga,” ujarnya.

Audit tersebut bisa dilakukan Inspektorat seorang diri. Tapi, jika melihat aturan, harus ada juga keterlibatan dari lembaga auditor lain. Seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Karena itu, Inspektorat akan lebih dulu berkoordinasi dengan BPKP. ”Kita evaluasi dulu awal Juni ini. Setelah itu konsultasi dengan BPKP. Boleh tidak audit bersama atau hanya BPKP saja atau Inspektorat saja,” kata Alwan.

Khusus untuk JPS, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram sebelumnya menemukan indikasi selisih harga barang dengan RAB.

Mengenai hal tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura belum bisa memastikannya. Sebab belum ada audit yang dilakukan.

Ia menerangkan, dalam proses penyaluran JPS, pejabat pembuat komitmen (PPK) memiliki kewenangan untuk membuat standar harga. Yang tentunya disesuaikan dengan harga pasar. Paket bantuan di JPS Kota Mataram nominalnya Rp250 ribu.

Berdasarkan standar harga tersebut, PPK membuat perhitungan. Barang apa saja yang bisa dibeli dengan nominal tersebut. Setelahnya, PPK menyampaikan kepada rekanan, melalui surat. Untuk mengadakan paket dengan jenis barang yang sudah ditentukan PPK. ”Item atau barangnya saja yang diminta. Tapi harga dari PPK tidak dicantumkan,” ujarnya.

Kata Mahmuddin, semua harga yang ditawarkan memiliki dasar. Selain itu, sebelum disetujui, Inspektorat juga melakukan review atas kewajaran harga tersebut.

Adapun post audit yang nanti dilakukan, untuk melihat adakah selisih harga. Sehingga menyebabkan Pemkot Mataram membayar lebih untuk paket sembako di JPS, yang diberikan untuk masyarakat. ”Kalau ada kelebihan, tentu kita akan minta untuk dikembalikan. Tapi mengenai jumlah pastinya, harus menunggu post audit dulu,” kata Mahmuddin. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks