alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Layanan Spesial untuk Anak Disabilitas

MATARAM-Anak disabilitas di Kota Mataram harus pintar. Mereka tak boleh menyerah. Karena potensi mereka tak kalah dengan anak-anak yang terlahir sempurna secara fisik.

Karena itulah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram membuat sebuah inovasi. Mereka  memberikan pelayanan antar jemput kepada kaum disabilitas. Layanan itu didukung dengan ruang baca yang nyaman, koleksi buku dan alat peraga yang juga lengkap.

“Agar pelayanan perpustakaan ini merata dinikmati kalangan masyarakat,” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Hj Siti Miftahayatun, kemarin.

Di tingkat kelurahan, kata dia, telah menghadirkan pojok baca bagi masyarakat. Meski belum semua kelurahan di Kota Mataram memiliki pojok baca lantaran terbentur anggaran. Diharapkan tahun 2020, di mana ada anggaran bagi kelurahan dapat menyisihkan sebagian anggaran untuk pojok baca bagi masyarakat.

“Kehadiran perpus di kelurahan juga berbasis inklusi sosial,” kata Miftah.

Artinya, kedatangan masyarakat ke perpustakaan kelurahan tidak hanya sekadar membaca. Namun, dijadikan sebagai pusat kegiatan. Mulai dari pelatihan PKK, kepemudaan, pembelajaraan bagi anak-anak PAUD, hingga posyandu. Ini sudah diterapkan Kelurahan Pagesangan Timur.

“Kedepannya di tahun 2020, semua kelurahan sudah memiliki perpustakaan khusus termasuk pengelola khusus,” tegasnya.

Meningkatkan minat baca, sambung Miftah, perlu didorong dari tingkat bawah. Di tingkat kelurahan, untuk penambahan koleksi buku tidak cukup dari anggaran pemerintah. Namun, sumbangan buku-buku dari masyarakat sebagai syarat sejumlah perijinan dikelurahan.

“Misal yang mau nikah, salah satu syarat mengurus perijinan adalah menyumbang minimal satu buah buku,” papar wanita yang murah senyum ini.

Menurutnya, untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak hingga masyarakat dinas senantiasa melakukan terobosan-terobosan. Tak terkecuali merenovasi ruang perpustakaan bagi anak-anak. Agar lebih nyaman dan betah.

“Dengan anggaran yang ada, kita terus berupaya berikan pelayanan maksinal,” terangnya.

Penguatan budaya literasi juga terus digencarkan dengan menerapkan program pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diyakini dapat mengubah masyarakat menjadi lebih sejahtera.

“Pelayanan ini sekarang tidak hanya diberikan di dinas saja. Ada sejumlah lokasi telah disebar,” tuturnya.

Adapun lokasinya, seperti taman baca di Sangkareang, Udayana, dan Pantai Ampenan. Dinas juga berikan pelayanan dengan mengoperasikan mobil perpustakaan keliling. Bertujuan merangkul siswa-siswi yang lokasi sekolahnya jauh dengan kantor dinas. Selain itu, perlombaan perpustakaan pun sering digelar dinas, baik tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP sederajat.

“Ini kegiatan tambahan kami,” ujarnya.

Pelayanan diperpustakaan, diakui tidak cukup hanya menunggu inisiatif masyarakat hadir ke perpustakaan. Guna meningkatkan kehadiran mereka, dinas telah bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah  untuk menjadwalkan kunjungan khusus ke perpustakaan. (ewi/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks