alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Kaum Disabilitas NTB Minta Pemerintah Serius

MATARAM-Perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas masih setengah hati. Akses terhadap layanan dan infrastruktur juga kurang. ”Masih banyak yang tidak terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kemensos,” kata Ketua HWDI NTB Sri Sukarni dalam diskusi memperingati Hari Disabilitas Internasional, Selasa (3/12).

Jumlah penyandang disabilitas NTB yang terdata di SIMPD hanya 7.733 jiwa. Padahal jumlahnya mencapai 27 ribu jiwa. ”Petugas pendataan belum maksimal bekerja,” ketusnya.

Petugas pendamping disabilitas tidak pernah melakukan koordinasi dengan komunitas disabilitas. ”Contohnya di Lombok Utara yang masuk dalam SIMPD hanya dua orang,” ungkapnya.

Dia menilai, orang-orang yang direkrut sebagai pendamping juga tidak mengerti tentang disabilitas. ”Ini kan berdampak terhadap penerima manfaat,” tegas Sri.

Dia mengusulkan, komunitas disabilitas menjadi pendamping langsung kaum difabel. ”Karena mereka lebih paham,” jelasnya.

Hal sama diungkapkan Asim Barnas. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) NTB ini menilai, akses kaum disabilitas masih terbatas. Padahal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin, aksesibilitas kaum difabel terhadap infrastruktur dasar. “Ini belum sepenuhnya dipenuhi,” kata Asim.

Aktivis Fitra NTB Hamdi Ibnu Ayef menilai, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan anggaran minim. ”Ini membuat aspirasi mereka tidak terakomodir,” kata dia.

Kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harusnya terpenuhi. ”Pemerintah daerah harus membuka ruang khusus penyaluran aspirasi melalui Musrenbang khusus disabilitas,” sarannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial NTB Hj T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pemprov memberikan perhatian kepada kaum difabel. ”Pembinaan dan bantuan alat usaha juga tetap dianggarkan,” katanya.

Pelatihan dan bantuan alat usaha diberikan supaya mereka bisa mandiri. Demikian juga dengan akses pelayanan pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi. ”Bila ada laporan masyarakat kami akan tindak lanjuti,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Lombok Barat Minta Pekerja Hiburan Malam Jalni Rapid Test

Antisipasi penyebaran covid di tempat hiburan malam bisa lebih ketat. DPRD Lombok Barat (Lobar) mengusulkan para pekerja hiburan malam untuk dirapid test. ”Ini juga masuk bagian protokol kesehatan,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nur Hidayah, Jumat (7/8)

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.
Enable Notifications.    Ok No thanks