alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Dengar Ancaman H Rusni Duduki Kantor Wali Kota, Ahyar pun Tertawa!

MATARAM-Emosi H Ahmad Rusni ditanggapi dingin oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Ancaman pimpinan pengembang Dasar Grup itu bakal menduduki Kantor Wali Kota direspons dengan tertawa.

Ahyar bahkan mengaku dengan senang hati menyambut rencana gugatan Rusni ke PTUN bila langkah itu yang akhirnya ditempuh. Demi keadilan dalam hukum yang dipejuangkan Rusni.

“Tentu kita akan sambut dengan senang hati, saya gembira, karena itulah mekanisme hukumnya,” kata Ahyar tak gentar.

Bagi Ahyar penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mataram, semua telah melewati mekanisme. Serta tahapan prosedur yang telah ditetapkan. Ia yakin anak buahnya (dalam hal ini Bappeda) telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Melakukan kajian teknis dan meminta pandangan konsultan. Menentukan kawasan mana saja yang wajar dan patut dijadikan LP2B.

“Saya dilapori (oleh Kepala Bappeda) semua sudah sesuai prosedur, jadi silakan saja,” tantangnya.

Ahyar sangat yakin, tak ada satu tahapan pun yang terlupa. Manakala akhirnya pemerintah susah payah mencari dan menentukan 509 hektare (ha) LP2B Kota Mataram. Setelah sebelumnya sempat lebih besar yakni 1800 ha.

“Bayangkan betapa sulitnya kami harus tentukan yang 509 ha itu, padahal sebelumnya 1800 ha,” kisahnya.

Ketika Pemprov NTB saat itu membebani kota dengan 1800 ha. Segala macam lobi-lobi di upayakan. Termasuk mendorong agar pertimbangan core ekonomi, dengan luasan kota yang relatif kecil di banding daerah lain, jadi bahan argumentasi.

Sampai akhirnya pemerintah pusat dan Pemprov NTB luluh. Meluluskan permohonan 509 ha itu. “Dikira gampang itu, sulit sekali,” cetusnya.

Seandainya Pemerintah Pusat dan Pemprov keukuh dengan 1800 ha. Bisa jadi lahan yang diubah jadi LP2B lebih luas lagi. Bahkan tidak hanya 9 ha, seperti yang diklaim Rusni saat ini. Tetapi angkanya bisa jadi lebih luas lagi, karena sudah jadi tuntutan aturan.

Ahyar pun menjawab mengapa hanya lahan Rusni saja yang diubah peruntukannya. “Tanah siapa saja bisa diubah. Kami tidak melihat orang per orang secara personal. Tetapi kelayakan lahan itu sendiri, apa pantas jadi LP2B,” ulasnya.

Bagi Ahyar, ini bukan soal tanah milik Dasar Grup, Varindo Lombok Inti, atau tanah milik pengembang lain. Bukan pula soal tanah milik perorangan. Tetapi, kebijakan mengubah peruntukan lahan itu, sudah jadi amanat aturan perundang-undangan.

Pemilihan lahan pun tak bisa sembarangan. Tetapi disesuaikan dengan kondisi lahan, layak atau tidak jadi LP2B. Jika para pemilik lahan ditanya, apakah tanahnya mau diubah jadi LP2B, rata-rata menolak. Sebab selama status itu, tidak boleh dibangun.

“Tapi apa karena menolak itu lantas kita tidak boleh menentukan mana yang jadi LP2B, kan tidak begitu. Kami tetap harus menentukan,” cetusnya.

Bagi Ahyar, dinamika penolakan ini menurut dia wajar. Bahkan baginya sangat perlu. Dinamika itu menurutnya menandai sebuah daerah itu berkembang dan maju. Tanpa dinamika, tidak ada kemajuan di dalamnya.

“Saya justru senang (ada dinamikanya),” terangnya.

Hanya saja, dinamika berlebihan pun tak terlalu disukainya. Apalagi sampai menimbulkan gejolak yang kurang kondusif bagi birokrasi yang ia pimpin. Ahyar mengatakan ia bisa setenang air. Tetapi segarang halilintar yang mengangetkan siapa saja. Bila, ada salah satu pimpinan OPD-nya terlalu sering bikin ribut dan gaduh.

“Ada kalanya saya seperti halilintar,” tegasnya.

Ungkapan ini ia sampaikan, agar para OPD yang ia pimpin tidak boleh berimprovisasi berlebihan. Hingga mengabaikan aturan-aturan berlaku. Sehingga menimbulkan masalah yang lebih rumit dari seharusnya.

Pada kasus, leadership di Bappeda misalnya yang beberapa kali tidak terlalu efektif meredam ‘hiruk-pikuk’ persoalan. Semisal, kasus PTGU Lombok Peaker hingga yang terbaru protes salah satu pengembang di LP2B, Ahyar masih mentolelir.

Tetapi bukan berarti boleh terjadi berulang-ulang. Hingga suasana birokrasi jadi tak kondusif. “Ada saatnya saya meledak, tapi tentu di tempat tertentu,” isyaratnya.

Sementara itu, Lombok Post sempat mendatangi kantor H Ahmad Rusni di lingkar selatan. Sebelumnya, Rusni berencana memperlihatkan peta lahan miliknya. Dengan tanah mana saja, lahan yang diubah jadi LP2B berbatasan.

Namun salah seorang Satpam kantornya mengatakan jika Rusni keluar. “Ke Polda pak,” kata Satpam itu.

Informasi sementara, kedatangan Rusni ke Polda untuk melaporkan kasus hukum pidana di balik gagalnya ia mengurus izin pembangunan tahap IV Perumahan elit Kota Mataram Asri, kawasan Lingkar Selatan. Sehingga berujung pada perubahan peruntukan kawasan miliknya seluas 9 ha, menjadi LP2B.

Lombok Post, berupaya menghubungi Rusni melalui pesan singkat, elektronik. Melalui layanan singkat itu, ia membagikan foto rencana pembangunan keseluruhan kawasannya.

“Itu site plan, rencana keseluruhan (sebelum akhirnya terkendala karena perubahan peruntukan),” terang Rusni.

Rusni juga sempat menjanjikan akan mengirim peta perbatasan lahan miliknya. “Sebentar saya minta salah satu direktur kirim (fotonya) ke Anda,” tulisnya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, peta yang dijanjikan tak kunjung Lombok Post terima. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks