alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Tantangan Berat bin Sulit Wujudkan Zero Waste

MEWUJUDKAN zero waste empat tahun lagi? Jika pertanyaan itu dilontarkan pada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, dia menyebut betapa mewujudkan hal tersebut memiliki tantangan yang sungguh teramat besar.

Tentulah bukan bermaksud hendak pesimis. Namun, Pak Wali tentu tahu. Urusan sampah buat sebuah daerah, apalagi seperti Kota Mataram, bukanlah urusan remeh-temeh. Mataram saja, hingga kini masih terus berhadapan pada persoalan kekurangan personel, kendaraan, hingga anggaran yang terbatas.

Maka, jadilah hari ini, di sejumlah TPS di Mataram, masih saja banyak sampah yang menumpuk. Daangnya bukan hanya dari rumahan. Tapi datang juga dari kantoran. Belum lagi petugas kebersihan di lingkungan yang menggunakan roda tiga wara-wiri membuang sampah di luar jadwal pembuangan.

Karena itu, Ahyar sangsi kalau empat tahun lagi, program Zero Waste yang digadang Pemprov bisa tercapai di Mataram. Pemkot sendiri kata dia, saat ini memilih fokus pada penanganan sampah pola konvensional saja. Yakni, angkut dan buang. Tidak lebih dari itu. Tantangan besarnya kata Ahyar, yakni mengubah kesadaran masyarakat mengenai sampah.

Toh, meski sangsi, Pemkot Mataram tetap girang menyambut program Zero Waste dari Pemprov NTB. Mengapa girang? Sederhana saja. Setidaknya, beban Pemkot Mataram kini bisa berkurang. Diambil oleh Pemprov NTB.

Berkurangnya beban tersebut misalnya terkait status TPA Kebon Kongok yang  berubah status menjadi TPA regional. Sehingga, tak ada lagi tanggung jawab Pemkot dan Pemkab Lobar di sana.

Bahkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Irwan Rahadi mengaku, dengan Kebon Kongok menjadi TPA, maka kini tugas pihaknya menjadi lebih sederhana. Pihaknya hanya akan mengangkut sampah dari TPS, lalu dibuang ke TPA Kebon Kongok. Selepas itu, selesai.

“Kalau dulu kan personel di TPA cukup besar. Belum alat berat harus standby di sana (Kebon Kongok),” katanya.

Dengan status TPA Kebon Kongok jadi regional, maka alat berat milik Pemkot Mataram ditarik pihaknya. Sehingga alat-alat berat itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi sampak yang menumpuk di TPS. “Jadi, fokus kita ke sekarang cara konvensional saja. Angkut-buang,” sebutnya.

Karena fokus ke cara konvensional itu, maka manakala ada tim dari Denmark yang datang sowan ke Pemkot Mataram menawarkan kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan, beberapa waktu lalu, Pemkot terang-terang menyebut kurang tertarik.

Apalagi, dalam konsep tim dari Denmark tersebut, Pemkot Mataram harus menyiapkan lahan dua hektare. Belum lagi mesin insenerator. Padahal, TPA Kebon Kongok statusnya TPA regional. Sehingga Pemkot Mataram menyebut sampah di TPA ditangani langsung provinsi.

Di luar angkut-buang, Pemkot Mataram akan fokus pada pembentukan tim yustisi untuk mengawal kebijakan pemberian sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. “Kami masih menyiapkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota yang menjadi turunan dari Perda No 1/2019 tentang Pengelolaan Sampah,” kata Irwan.

Nantinya, denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan maksimal Rp 50 juta.  “Untuk tahap pertama kita akan mencoba menetapkan denda Rp 250 ribu,” ungkap Irwan.

Disiapkan pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, agar mekanisme pemberian sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan.  “Kita menargetkan 2019 ini kebijakan tersebut sudah harus ditetapkan,” katanya.

Seperti halnya Kota Mataram. Rasa sangsi juga datang dari Lombok Tengah. Perilaku masyarakat menjadi alasan di balik itu semua. Di Loteng sendiri, aturan pengelolaan sampah sudah ada semenjak 2015. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Nyatanya, implementasi di lapangan begitu minim. Fasilitas untuk sampah di Loteng juga terbatas.

Jumah TPS di lingkungan, kelurahan, desa sungguh tak memadai. Bisa dihitung dengan jari. Kalau pun ada, sudah rusak. Maka, jadilah sampah dibuang sembarang. Beberapa di antaranya seperti di pertigaan SMPN 4 Praya, pertigaan menuju Alun-Alun Tastura, depan gudang Bulog Praya, pasar Renteng, pertigaan ke arah Lingkungan Batuson, pasar Karang Bulayak dan jembatan RSUD Praya.

            Untuk pasukan kuning saja, di Loteng hanya ada 171 orang. Terdiri dari tukang sapu dan sopir pengangkut sampah. Kemudian kendaraan angkut. Hanya ada 10 truk sampah, 15 kendaraan roda tiga, 7 arm roll dan baru satu unit pikap. Seluruh fasilitas itu, dipusatkan di areal perkotaan Praya saja. Bukan desa. Padahal, idealnya, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng Lalu Rahardian, per desa memiliki satu unit kendaraan roda tiga.

Lalu, per kecamatan terdapat satu unit stasiun peralihan antara sampah (SPAS). Luas SPAS tersebut, minimal 10 are per SPAS, dengan tembok pembatas dan atap. Sehingga tidak mengeluarkan bau tak sedap.

Saat ini, dari 12 kecamatan yang ada, baru dua kecamatan saja yang punya SPAS. Yakni Kecamatan Praya Timur, tepatnya di Desa Mujur, dan Kecamatan Pringgarata, di Desa Pringgarata.

Sementara untuk TPA, Loteng sudah ada. Di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut. Luasnya, 10 hektare. Di sana sudah menggunakan sistem pengelolaan reduce, reuse and recicle.

Karena itu, jika program Zeo Waste yang disiapkan Pemprov NTB bakal memberi beban tambahan pada Pemkab Loteng, maka pihaknya yakin, Zero Waste akan sulit mewujud.

Bupati Loteng HM Suhaili FT juga angkat bicara. Mantan Ketua DPRD NTB tersebut menilai, percuma pemerintah menyiapkan program kerja, apalagi regulasi, atau fasilitas kebersihan, tanpa dibarengi penyadaran masyarakat.

Jadi, kata Suhaili, yang harus mulai disukseskan Zero Waste adalah mengubah perilaku. Bukan tiba-tiba menihilkan sampah jadi nol. “Itu dulu lah, yang harus diubah,” katanya.

            Ditegaskannya, mengubah perilaku orang, lebih sulit dari membangun infrastruktur. Butuh pendekatan khusus yang bersifat masif dan simultan. Kendati demikian, dia menegaskan, Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB akan didukung dan disukseskan.

“Kuncinya kerja keras dan kerja sama,” katanya.

Edukasi Warga

Tantangan serupa juga dikemukakan Bupati Lombok Utara H Najmul Ahyar. Dia menegaskan, urusan penanganan dan pengelolaan sampah ini memang memerlukan upaya besar dan nyata untuk mengedukasi warga.

Lombok Utara sendiri memiliki konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarkat (PSBM). Tujuannya tak lain, menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sampah ini.

Bupati Najmul menilai, masyarakat perlu dilibatkan. Perlu diedukasi, dengan memberikan kesadaran mengenai bahaya sampah. “Jadi, tidak cukup hanya dengan bagaimana membuang sampah saja. Tapi harus ada edukasinya juga,” tutur Najmul.

Pemkab sendiri akan berupaya mengubah cara pikir masyarakat. Sehingga, masyarakat sadar untuk mengurangi sampahnya sendiri. Misalnya, dimulai dengan ke pasar membawa tas sendiri. Tidak membawa tangan kosong, lalu pulang membawa tas plastik yang sangat banyak.

Selain itu, masyarkat juga harus memiliki keterampilan untuk memilah sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Masyarakat juga harus bisa memanfaatkan sampah tersebut untuk hal lain.

KLU sendiri kata Najmul, selain berhadapan pada masalah sampah rumah tangga, juga dihadapkan pada sampah di lokasi wisata. Seperti di kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air. Saat ini, belum semua gili memiliki TPA.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) pun kini menyerahkan pengelolaan sampah Tiga Gili ke kelompok swadaya masyarakat setempat. Namun, sekarang, masih hanya sebatas angkut-buang. Sementara tempat pembuangan sampah sudah menumpuk. Mengunung. Mendatangkan kerepotan baru. Masalah baru.

Sekarang, di sana sedang diujicoba sistem pemilahan sampah. Pemilahan untuk memastikan sampah di daerah wisata ternama di NTB ini tidak terus menumpuk. Pemilahan dilakukan di lahan milik pemeirntah di Gili Trawangan seluas 25 are. Kalau di Trawangan sukses, akan direplikasi di gili lain.

Untuk program Zero Waste Pemprov NTB sendiri, Pemkab Lombok Utara siap memberi dukungan. Salah satunya dengan membentuk UPTD sampah yang dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) Lombok Utara H Rusdi, dengan adanya BLUD ini, maka diharapkan adanya pembentukan UPTD Sampah di tiap kecamatan. Model pengelolaannya akan ikut model pengelolaan Puskesmas yang telah lebih dulu menjadi BLUD.

Nantinya, BLUD Sampah boleh menarik retribusi sampah untuk selanjutnya dikelola secara langsung oleh BLUD untuk kepentingan pengendalian sampah. Retribusi yang masuk ke BLUD tidak serta merta diserahkan ke kas daerah. Apalagi harus menunggu persetujuan anggaran dari APBD.

“Yang penting ada SK dari Bupati untuk pengelolaan secara BLUD,” katanya. Targetnya, dalam dua tahun, BLUD tersebut harus sudah sehat. BLUD nanti akan bersinergi dengan OPD terkait dan KSM yang saat ini sudah ada 14 lembaga. Sementara untuk jangka panjang, Lombok Utara kini tengah menginisiasi program kerja sama dengan Denmark.

Urusan Pelik

Problem pengelolaan sampah yang pelik juga tak ditampik Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid. Dia bahkan sampai mengultimatum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan penanganan sampah. Keterbatasan armada dimintanya tidak dijadikan alasan untuk tidak menangani masalah sampah dengan maksimal.

“Itu bukan alasan. Karena kalau kita berbicara kurang, semua kurang. Saya minta DLH mengidentifikasi titik-titik sampah. Kemudian konsen di sana,” tegasnya saat inspeksi mendadak ke Kantor DLH.

Bupati juga meminta DLH secara berkala keliling untuk memantau titik-titik lokasi sampah yang menggangu masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan karena sampah. Namun demikian, ia juga mengaku upaya penanganan sampah tidak akan pernah bisa selesai jika tidak didukung oleh masyarakat.

Belakangan, persoalan sampah di Lobar memang bikin gaduh. Di Kediri, ada warga melakukan aksi tanam pohon pisang akibat sampah yang baunya sudah minta ampun di Pasar Kediri yang dekat pemukiman warga. Ada juga aksi unjuk rasa ke Kantor PDAM Giri Menang mempertanyakan dana retribusi sampah. Lalu protes warga Narmada akibat tumpukan sampah di Pasar Keru. Bahkan, ada sampah yang menumpuk berbulan-bulan tanpa diangkut.

Karena itu, sejalan dengan program Zero Waste yang hendak mendirikan bank sampah di setiap desa, Fauzan setuju akan hal tersebut. “Dari dulu saya sudah minta agar setiap desa memiliki bank sampah. InsyaAlah 50 persen persoalan sampah bisa selesai jika setiap desa memiliki Bank Sampah,” terangnya.

Bupati bahkan mengaku sejak tahun 2017 lalu telah mengeluarkan edaran agar semua Desa di Lobar membentuk bank sampah. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung program pemerintah menangani masalah sampah.

Namun, diakui, hal tersebut belum berjalan maksimal saat ini. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 DLH Lobar I Gusti Ayu Swasti Astuti menyebutkan, persoalan sampah di Lobar bukan hanya produksi sampah yang besar tiap hari. Namun juga persoalan luas wilayah.

Kalau bicara Kota Mataram kata Swasti, mungkin mudah mengangkut sampah. Sebab, wilayah tidak terlalu luas. Lain halnya dengan di Lobar. Akibatnya, banyak sampah yang tak terangkut. Atau masyarakat ingin cepat. Sampah organik dan non organik dibuang masyarakat di sungai, saluran, hingga ditimbun di pinggir jalan. Akibatnya, kerap dijumpai pemandangan sampah di Lobar berserakan dimana-mana.

Di sisi lain, Kepala DLH Lobar Lalu Surapati juga menyebut jumlah armada angkut terbatas. Tidak bisa menjangkau di semua titik TPS. Ini yang membuat DLH Lobar juga belum bisa mengangkut sampah malam hari sistem dua shift. Untuk menghindari adanya pemandangan sampah yang berserakan di pagi harinya.

“Bayangkan, wilayah kami di Lobar dari Batulayar sampai Sekotong. Kalau operasi malam hari, tentu kami akan kesulitan di petugas dan anggaran,” jelasnya.

Itu sebabnya, penanganan sampah di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di Sekotong, DLH bahkan hanya mengangkut sampah seminggu sekali. Tentulah tidak efektif. Itu sebabnya, didorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri.

Saat ini, Lobar hanya memiliki 21 kendaraan pengangkut sampah. Dengan rincian 18 kendaraan truk dan amrol dan tiga kendaraan pick up. Tahun ini DLH Lobar juga mendapat tambahan dua truk pengangkut sampah.

Jumlah kendaraan ini dianggap belum ideal. Butuh tambahan sekitar sembilan unit untuk menangani persoalan sampah. Dengan kondisi penanganan sampah yang lamban dari DLH Lobar, pemerintah kecamatan meminta agar Pemkab Lobar membuat kebijakan khusus. Misalnya mengembalikan kendaraan pengangkut sampah ke kecamatan atau memberikan satu armada pengangkut sampah baru di tiap kecamatan.

Dulu, kebijakan kendaraan pengangkut sampah di kecamatan pernah ada. Namun, belakangan, kendaraan dicabut. Alasannya, justru lantaran kendaraan angkut sampah di kecamatan tidak efektif.

Paling Percaya Diri

Sementara itu, di Lombok Timur, tanpa program Zero Waste pun, Pemkab mengaku sudah sangat serius mengurus sampah. Belum lama, di sana telah dilaunching program desa swadaya kebersihan (Padasuka). Dicanangkan pula, program satu desa satu pengolahan sampah. Karena itu, program zero waste 2023 disebut Pemkab Lotim bisa dimulai dari timur Lombok.

Tentulah, saat ini program ini baru launching. Bagaimana perjalannya, butuh waktu membuktikannya. Yang jelas, niatannya sungguh bagus. Nantinya, satu desa satu TPS reuse, reduse, and recycle. Hal tersebut diwujudkan dengan penanganan sampah berbasis kewirausahan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan pendirian bank sampah serta optimalisasi pendanaan terhadap penanganan sampah.

Wakil Bupati Lotim H Rumaksi memastikan, pengelolaan sampah butuh penanganan serius. Ia memberi contoh, bagaimana lokasi pembuangan sampah butuh perluasan lahan terus menerus. Sebab, volume sampah yang dibuang terus meningkat. Sebab, itu butuh inovasi dalam penanganan sampah.

Sehingga, penambahan area tempat pembuangan sampah saja tak cukup. Inovasi itu salah satunya dengan melakukan pengelolaan. Di Lotim sendiri saat ini kata Rumaksi, dari 245 Desa, sudah terbentuk 49  Bank Sampah. Ke depan, diharapkan setiap kelurahan dan desa memiliki satu TPS. Namun tak hanya itu, melainkan juga memiliki tempat pengolahan.

“Saya yakin, pasti di setiap desa dan kelurahan ada anak yang kreatif dan inovatif. Di mana mereka mampu mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis,” jelasnya.

Meski begitu, harus diakui, tantangan besar Zero Waste di Lotim adalah lemahnya kesadaran masyarakat soal menangani sampah yang baik. Juga masih kurangnya armada pengangkut yang dimiliki dinas lingkungan hidup. Saat ini, baru ada 12 unit armada angkut. Jumlah yang tak akan mampu menyapu bersih wilayah selatan dan utara Lotim dalam sehari dari sampah. Butuh seminggu. Atau bahkan lebih. Atau tak jarang dibiarkan berbulan-bulan lamanya.

            Karena itu, jika saja di setiap kecamatan memiliki satu mobil pengangkut sampah, ditambah dengan adanya TPS, maka persoalan sampah di Lotim dianggap selesai. Tentu, selesai yang dimaksud adalah sampah sudah diangkut dan dibuang. Belum sampai pada pengelolaan.

            Sementara itu, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy menegaskan, satu desa satu pengolahan sampah atau bank sampah harus tercapai. “Karena itu, kepala desa harus aktif.  Pemerintah daerah akan memberikan reward bagi yang benar-benar berbuat,” kata Sukiman.

Ia menerangkan, tahun ini ada 14 desa yang mendapatkan bantuan pengolahan sampah dari pemerintah pusat. Menurutnya, kemajuan tidak bisa terwujud jika hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena itu, Kades harus bisa menjemput bola. Sosialisasi dan koordinasi harus dikedepankan. Bupati bahkan menjanjikan reward umroh bagi kepala desa yang mampu mengelola sampah dengan baik. “Tahun 2020, harapan kita satu desa satu pengolahan sampah sudah tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah yang hadir dalam dialog bertajuk satu desa satu pengolahan sampah di Lapangan Umum Dasan Lekong menegaskan, program Zero Waste adalah gerakan yang tidak ditentukan oleh berapa besar anggaran yang disediakan. Akan tetapi dibutuhkan kesadaran. Jika ada kesadaran untuk melihat desa yang bersih, maka program pengolahan sampah pasti akan berjalan.

“Apalagi dengan dukungan dan program yang dicanangkan pemkab Lotim, ini pasti bisa berjalan,” kata Wagub yakin.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semua macam pembangunan akan selesai jika desa berjalan dengan baik. Karena itu desa harus aktif dan mandiri. Karena itulah gunanya dana desa yang besar.

Untuk bank sampah di desa yang terkait dengan program Zero Waste, idenya nantinya bank sampah itu menjadi badan uasha milik desa. Bank sampah ini nantinya akan disuntik modal Rp 25 juta. Dan itu hanya sekali. Modal itulah yang kemudian akan terus berputar di desa.

Tentulah kata Bu Wagub, segalanya butuh waktu. Itu sebabnya, program Zero Waste ini dihajatkan tercapai pada 2023. (jay/dss/ton/fer/tih/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Dua Sopir Bupati Lotim pun Positif Tertular Covid-19

PELACAKAN kontak erat Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus dilakukan. Hingga kemarin, dari kontak erat yang telah menjalani uji usap atau swab, dua orang sopir Bupati Sukiman telah dipastikan positif Covid-19.

Dua Jempol untuk Penanggulangan Covid-19 Desa Bentek Lombok Utara

Desa Bentek meraih juara satu Kampung Sehat di Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Berada di pintu masuk Kecamatan Gangga, desa ini memang dua jempol. Bidang kesehatannya oke. Bidang ekonominya mantap. Sementara bidang ketahanan pangannya juga menuai decak kagum. Pokoknya top!

Disdag Kota Mataram Gelar Pasar Rakyat, Warga Antusias

”Kami berterima kasih pada pihak Disdag karena kebutuhan rumah tangga bisa diakomodir sekaligus di sini dengan harga terjangkau,”  kara Nasrullah, lurah Pagutan Barat.

Dapodik Versi Terbaru Buat Bingung, Dikbud NTB Latih Operator Sekolah

Kami rancang untuk yang pulau Lombok dulu,” kata Kepala Seksi  GTK SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB Mu'azam, Rabu (23/9/2020).

SMK di NTB Mulai Persiapan Ikuti LKS Tingkat Nasional

”Siswa yang ikut, sedang menjalani training center (TC),” kata Kepala SMKN 3 Mataram Ruju Rahmad, Rabu (23/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks