alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Zero Waste, Ape Tie?

Pemprov NTB tengah menggagas misi mulia. Membebaskan Bumi Gora dari sampah yang tak dikelola. Zero Waste namanya. Sekarang, produksi sampah mencapai 3.388 ton saban hari. Sebanyak 2.695 ton tidak mampu ditangani. Tercecer, mencemari lingkunan, jadi sarang virus dan bakteri. Inilah yang hendak diambil alih provinsi segera. Membuat kabupaten/kota girang tiada tara. Sudah dipasang target pula. NTB bebas sampah pada dua ribu dua puluh tiga. Apakah bisa? Butuh kerja nyata, dan dukungan semua kita.

————————————————————-

WAKIL Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menyambangi seluruh pemimpin daerah. Para bupati dan wali kota. Diajaknya para pemimpin daerah itu berbicara. Tentulah tentang banyak hal. Tak kecuali program Zero Waste. Program yang diinisiasi Pemprov NTB, untuk penanganan sampah di Bumi Sejuta Sapi. Hasilnya membuat girang.

”Mereka sangat senang. Setuju dengan program itu,” kata Bu Wagub pada Lombok Post, pekan lalu.

Belakangan, Pemprov NTB memang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan gerakan Zero Waste. Gerakan yang mengikhtiarkan NTB nol sampah pada 2023.

Bahkan, Hari Ulang Tahun NTB yang jatuh pada setiap 17 Desember, dipakai Pemprov NTB untuk memulai kampanye Zero Waste ini. Tiada upacara pada puncak peringatan HUT NTB pada Desember tahun lalu, seperti yang lazim pada tahun-tahun sebelumnya. Upacara diganti dengan aksi bersih-bersih sungai Jangkuk, satu dari lima sungai yang membelah Kota Mataram.

Buat Bu Wagub, alasan kapanye yang gencar tersebut sederhana. Karena sudah tidak ada waktu untuk berleha-leha. Harus ada gerakan bersama serta tindakan nyata. Sudah semestinya, seluruh masyarakat NTB menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Bumi Gora, boleh jadi memang sudah darurat sampah. Dengan luas wilayah 19.709 kilometer persegi, NTB kini dihuni populasi lebih dari lima juta jiwa. Dan dari populasi ini, saban hari, diproduksi sampah hingga 3.388,76 ton. Sebuah angka yang tentulah fantastis.

Yang jadi pokok soal, ternyata tak semua sampah itu tertangani. Dari sampah harian tersebut, yang mampu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya 641,92 ton. Dan dari jumlah tersebut, yang dapat diolah hanya 51,22 ton. Sisanya? Sebanyak 2.695,63 ton ternyata tidak mampu dikelola. Dengan kata lain, sebagian besar sampah tidak mampu ditangani, dan sudah pasti mencemari lingkungan.

Dan itu baru angka sehari. Mati kita hitung. Dalam sebulan, produksi sampah Bumi Gora bisa mencapai 101.662,8 ton. Lalu, hanya 19.257,6 ton yang dibuang ke TPA dengan sekitar 1.536,6 ton mampu diolah. Sehingga ada 80.868,9 ton sampah yang tidak mampu tertangani dalam sebulan. Atau ada 970.428 ton sampah yang mencemari lingkungan dalam setahun. Atau nyaris lima juta ton sampah dalam 5,5 tahun. Bayangkan. Seberapa mengunungnya sampah dengan jumlah tersebut.

Dan, kondisi itu diperparah dengan gemarnya masyarakat membuang sampah di sungai. Menjadikan sungai dan selokan seakan menjadi tong sampah panjang yang menampung ribuan ton sampah. Wajar, kalau kemudian bahaya laten mengancam lingkungan. Termasuk manusia di dalamnya.

Sialnya, Dinas Lingkungan Hidup NTB menemukan, sebagian besar pelaku hotel di NTB justru membuang limbah cairnya ke sungai. Kebiasaan buruk itu membuat baku mutu air NTB sangat rendah yakni 20. Angka itu menunjukkan kualitas air yang sangat kritis.

Inilah yang membuat gundah. Tak kecuali Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah yang resmi mulai memimpin NTB pada 19 September 2018. Maka, lahirlah program Zero Waste. Provinsi ingin mengurus sampah. Hal yang tahun-tahun sebelumnya, sepenuhnya menjadi urusan kabupaten/kota.

Dan sebagai wujud keseriusan, untuk tahun pertama, Pemprov menggelontorkan dana hingga Rp 13 miliar untuk mengurus sampah. Agr urusan ini mulus, payung hukum pun disiapkan. Rancangan Peratuan Daerah tentang Pengolahan Sampah pun kini sudah diajukan ke DPRD NTB dan sedang dalam proses pembahasan.

Dan tentulah Pemprov tahu. Mewujudkan Zero Waste tersebut, pemerintah provinsi tak bisa sendiri. Maka, setelah berkeliling dan mengajak bicara para bupati dan wali kota di seluruh NTB, Pemprov NTB pun tak kalah gembira. Terutama manakala mengetahui seluruh kabupaten/kota di NTB sepakat dengan gerakan Zero Waste. Semua siap bersinergi.

“Tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan yang harus dikawal bersama,” kata Wagub.

“Tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Tapi tidak kalah penting adalah melestarikan lingkungan,” katanya melanjutkan.

Sebab, peran kabupaten/kota dalam gerakan Zero Waste menurut Wagub sangat besar. Sebab, merekalah yang punya wilayah. Merekalah yang langsung mengeksekusi kegiatan di bawah. Sehingga, dalam gerakan ini nanti, Pemprov bertugas menggemakan gerakan. Serta mensinergikan 10 kabupaten/kota se-NTB.

Wagub juga begidik. Dengan volume sampah yang begitu besar setiap hari, ngeri juga membayangkan. Betapa bahaya besar sedang mengancam warga. Terlebih, lingkungan yang rusak menjadi penyebab utama bencana banjir,  longsor, hingga kesehatan manusia. Sampah-sampah plastik yang dibuang ke laut dimakan ikan, ikannya dimakan manusia.

Maka kata Wagub, gerakan menjaga lingkungan harus dimulai dari sekarang. Caranya berhenti membuang sampah sembarangan, berhenti tebang pohon hutan, dan  berhenti melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

”Itu sangat simpel,” kata Wagub.

Lima Strategi

Lalu, akan seperti apa program Zero Waste ini? Dalam draf Raperda yang kini sedang dibahas di DPRD NTB, ada lima strategi kebijakan pengelolaan sampah yang hendak dilakukan Pemprov NTB. Yakni, penyiapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional, Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) rergional, bank sampah induk regional, pengelolaan sampah kawasan khusus, dan sampah berbahaya beracun.

Tentulah butuh waktu. Tak bisa sim salabim aba kadabra. Kelima program itu akan dijalankan Pemprov selama lima tahun ke depan. Dimulai 2019, dan mewujud di 2023. Dan dari semua itu, program yang paling menonjol dalam gerakan Zero Waste adalah pendirian bank sampah. Ditargetkan bank sampah berdiri di 995 desa se-NTB. Bank-bank sampah inilah yang akan menjadi pusat pengolahan sampah tiap desa dan dikoordinir bank sampah induk regional.

Unit bank sampah regional mempunyai tugas menetapkan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis bank sampah, penyusunan program pengelolaan sampah. Termasuk, pendataan dan pembinaan kepada bank sampah unit di daerah. Juga mencatat jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu, menjaga stabilitas harga dan memfasilitasi purna jual produk daur ulang.

                Bank-bank sampah inilah yang direncanakan menjadi penggerak di masyarakat. Membangkitkan kesadaran warga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

                Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB akan memfasilitasi terbentuknya bank-bank sampah tersebut. Mulai dari bank sampah induk tingkat regional, diteruskan ke tingkat kabupaten/kota hingga ke desa-desa. Tahun ini, Dinas LKH merencanakan 100 bank sampah dibentuk.

“Karena anggaran terbatas, seluruh kabupaten/kota kita didorong membentukan bank sampah serupa,” kata Kepala Dinas LHK NTB Madani Mukarom.

Pemprov kata dia, memilih bank sampah karena dianggap efektif. Selain mengatasi pesoalan sampah juga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga. Bila pola itu berhasil, pola angkut buang dari TPS ke TPA akan dikurangi.

Kritik dan Tantangan

Sebagai program baru, tentulah program Zero Waste ini dikritik. Tujuan boleh bagus. Namun, bagi anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi, Pemprov NTB juga haruslah melakukannya sesuai aturan. Politisi asal Lombok Tengah ini mengingatkan agar Pemprov tidak mengurus urusan yang jadi kewenangan kabupaten/kota. Urusan sampah kata dia, merupakan urusan teknis pemerintah tingkat dua.

“Kenapa urus sampah. Jalan provinsi yang diurus bos!” kata politisi PDIP tersebut.

Ruslan menyarankan Pemprov belajar lagi soal kewenangan. Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang mestinya jadi kebijakan kabupaten/kota. Dia pun mengusulkan, untuk sampah, provinsi tidak perlu mengurus hingga sampah rumah tangga. Tapi fokus kepada pengelolaan sampah secara regional. Itu pun menurutnya tidak mudah karena tetap harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

“Apakah daerah lain sudah siap?” tanyanya.

Ia menyarankan, Pemprov mengambil peran sesuai proporsinya. Apalagi, masalah terbesar yang saat ini mendesak adalah penanganan korban gempa, perekonomian, pemulihan pariwisata, dan angka kemiskinan yang bertambah pascagempa. Dengan tegas dia mengatakan, persoalan sampah itu tak masuk urusan mendesak untuk saat ini. Ruslan justru khawatir, jika persoalan korban gempa, pariwisata, perekonomian dan kemiskinan tak tertangani, ia khawatir NTB tahun ini justru akan makin terpuruk di bidang perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Warning juga datang dari pegiat linkungan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB Murdani mengingatkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari langkah Pemprov NTB yang mulai menangani sampah.

Penyiapan regulasi kata Murdani adalah sebuah keharusan. Regulasi yang harus mengatur bagaimana soal pengelolaan sampah antara kabupaten dan kota dalam lingkup provinsi. Konsekuensi berikutnya adalah soal anggaran. Pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan jelas. Berapa persen anggaran di APBD provinsi. Dan berapa di APBD kabupaten/kota.

Dan jika tidak ingin disebut ada tumpang tindih kewenangan, WALHI NTB mengingatkan Pemprov NTB untuk tidak bermain di area yang lebih teknis. Sebab, itu merupakan tugas yang harus dijalankan kabupaten/kota. Kata dia, cara Pemprov mengambil peran adalah memastikan alat pengelolaan sampah berfungsi dengan baik, bank-bank sampah dibentuk, dan mengambil peran dalam memberikan pelatihan pada SDM dalam sosialisasi sekaligus mengelola sampah, agar produk sampah tidak berakhir ke TPA. Juga dengan menggandeng dunia usaha. Termasuk memastikan mereka mematuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah.

                Terkait pandangan bahwa pemerintah provinsi mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, Murdani tak sepakat. Persoalan pengelolaan sampah sebenarnya tugas bersama semua kalangan. Pemerintah yang didukung masyarakat. Ia menilai, sebuah kekeliruan jika ada yang menyebut kewenangan pengelolaan sampah akan tumpang tindih pada tingkatan masing-masing pemda. Padahal konflik pengelolaan sampah di NTB itu tinggi.

                Dalam catatan WALHI NTB, daerah yang paling sering berkonflik soal sampah adalah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. Ada juga Kabupaten Bima dengan Kota Bima.

“Konflik di Kebun Kongok. Tidak bisa dilepas begitu saja kemudian dibebankan kepada Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat. Pemprov harus hadir menengahi,” kata dia. Hanya saja, Pemprov sekali lagi diingatkan tidak bermain di area teknis.

Dan agar kabupaten/kota bisa nimbrung lebih dalam pada program Zero Waste, WALHI NTB menyarankan ada mekanisme reward and punishment. Dalam pemberian reward, Pemprov bisa membuat sebuah aturan jika kabupaten/kota bisa mengelola sampah dengan baik, maka ada anggaran di APBD untuk daerah tersebut untuk melanjutkan program pengelolaan sampah.

Sementara dalam pemberian punishment, bagi daerah yang tidak bisa mengelola sampah dengan baik, maka Pemprov bisa memperketat regulasi soal izin pembangunan pada daerah tersebut. Karena tentu saja akan berdampak pada produksi sampah.

Penekanan yang sama juga disampaikan Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB Muhammad Ridha Hakim. Untuk berhasil, kampanye Zero Waste yang sedang digalakkan Pemprov NTB saat ini harus menjadi sebuah gerakan. Dan sebelum menjadi sebuah gerakan, Pemprov harus menentukan road map untuk bisa dikatakan Zero terhadap sampah.

Ia menyontohkan. NTB dalam sehari menghasilkan sampah sebanyak 10 ton. Dalam road map nanti, harus ada target penurunan. Sebab, tidak bisa sebuah program hanya dicanangkan begitu saja tanpa target.

“Dan itu semuanya harus jelas,” tandas Ridha.

Di satu sisi, Pemprov NTB diingatkan agar tidak dibayangkan, menangani sampah ini bisa dikerjakan dengan cara-cara biasa. Butuh cara-cara luar biasa. Dalam catatan WWF NTB, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah peran serta masyarakat.

Saat ini kata Edo, begitu Ridha karib disapa, pengelolaan sampah di Bumi Gora masih menganut sistem pengelolaan kumpul-angkut-buang. Jadi, tidak ada pengelolaan yang terpadu sehingga sampah menumpuk di TPA yang bisa menyebabkan penyakit dan merusak lingkungan.

Padahal, 70% sampah organik dihasilkan oleh masyarakat. Sisanya baru sampah anorganik macam botol plastik, kantong plastik, styrofoam dan sejenisnya, yang sulit diurai. Sehinga, sampah organik yang sangat besar tersebut berpotensi diolah menjadi kompos. Dengan begitu, beban TPA dapat berkurang.

“Sehingga solusi tepat penanganan sampah adalah dengan mereduksi dari sumbernya. Mau dari sampah rumah tangga, perkantoran, dan dunia usaha,” kata Edo mengingatkan.

Dalam jangka pendek, tantangan Pemprov di antaranya harus berhadapan dengan faktor-faktor pengelolaan sampah seperti rencana penggunaan lahan, kepadatan, dan penyebaran penduduk. Ada juga soal karakteristik lingkungan fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Juga kebiasaan masyarakat, karakteristik sampah, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan, lokasi pembuangan akhir, biaya yang tersedia, rencana tata ruang kota, serta yang terakhir iklim dan musim.

Itulah mengapa Edo sangat menekankan agar Pemprov NTB harus memasukkan Zero Waste menjadi sebuah gerakan. Apalagi, masyarakat acap tidak bisa dihadapkan pada sesuatu hal yang bersifat formal. Sehingga kalau dilakukan dalam sebuah gerakan, pemerintah diharapkan bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata.

Pemeritahlah yang harus memulai. Pemerintah harus mengambil inisiatif bagaimana sampah tidak selalu berakhir di TPA. Tapi menyadarkan masyarakat bahwa sampah juga menghasilkan manfaat ekonomi. Pemerintah harus menunjukkan peran, bagaimana pemilahan berbagai macam sampah mulai dari organik, anorganik, hingga limbah cair dan padat. Pemilahan sampah harus sudah dilakukan dari sumbernya. Bukan di TPA.

Tentu, terlepas dari beratnya tantangan-tantangan itu, WWF NTB sangat mengapresiasi Pemprov NTB yang mencanangkan program Zero Waste. Meski sebenarnya aturan yang mengatur soal pengelolaan sampah sudah jauh ada. Bahkan sejak 2008 silam.

Bukan Take Over

Pemprov NTB sendiri memastikan, bahwa provinsi tidak sedang mengambil alih atau take over kewenangan di kabupaten/kota. Wagub menegaskan dalam penanganan sampah, Pemprov bertugas mengkoneksikan antar daerah sehingga menjadi satu kesatuan program. ”Peran provinsi menyakinkan tekad NTB bersih ini bisa terlaksana di semua daerah,” katanya.

Di sisi lain, pengelolaan sampah juga sekarang menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Bila pengelolaan bagus akan ada insentif dari pusat. Dalam rapat kerja nasional Indonesia Bersih juga dibahas soal itu. Semua jenjang pemerintah daerah harus bergerak sama-sama. “Ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” katanya.

Madani Mukarom juga memberi penjelasan. Saat ini kata dia, Pemprov boleh mengurus sampah karena menjadi bagian dari urusan lingkungan hidup. Sampah saat ini merupakan urusan bersama semua pihak.

Pemerintah pusat saja, katanya sudah mendeklarasikan Indonesia Bersih. Sebab urusan sampah masuk dalam rencana strategis nasional. Jadi gerakan Zero Waste ini mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

”Pusat tidak ada kewenangan urus sampah. Tapi negara Indonesia harus bersih,” tegasnya.

Dengan gerakan Indonesia Bersih itu, instansi pusat hingga pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah. Kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota menjadi bagian dalam gerakan itu. Bahkan daerah yang mendapat piala Adipura bisa dicabut pengharaannya kalau tidak mengolah sampah dengan baik.

Pemprov dalam hal ini beperan menyambungkan tujuan program pusat ke daerah. Provinsi sifatnya membantu kabupaten/kota mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka selama ini. Pemprov tidak mungkin mengurus sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan. ”Kami hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan,” ujarnya.

Dalam draf Raperda NTB tentang pengelolaan sampah diatur tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Antara lain, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, menyediakan sarana pengelolaan sampah. Memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi sampah.

”Semua sudah diatur sehingga tidak mungkin tumpang tindih,” tandasnya. (ili/yun/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks