alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

KPU Mataram Temukan KTP TNI-Polri dalam Berkas Dianul-Badrun

MATARAM-KPU Kota Mataram mulai memverifikasi berkas dukungan pasangan perseorangan H Dianul Hayezi-Badrun Nadianto. Berkas pasangan itu berpotensi dicoret karena ditemukan fotokopi KTP TNI, Polri, dan ASN.

“Ini masih kita lakukan verifikasi administrasi (vermin). Belum bisa kita tentukan sekarang,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, kemarin.

Husni tidak tahu angka pasti berapa jumlah fotokopi TNI, Polri, dan ASN tersebut. Jika terbukti dengan sendirinya akan dicoret saat vermin. “Sekarang  masih kita melakukan vermin,” sebutnya.

Husni menyebut tidak ada sanksi diberikan kepada bakal calon yang salah dalam menyerahkan berkas dukungan di KPU Kota Mataram. “Sanksinya dicoret aja (dukungannya), tidak ada sanksi terhadap bakal calonnya,” kata Husni.

Meski begitu, Husni menegaskan, bila nanti dilakukan verifikasi faktual (verfak) jumlah dan sebaran dukungan di Kota Mataram, pihaknya akan turut melakukan pengawasan di lapangan. Untuk vermin dimulai 26 Februari sampai 25 Maret. Jadi masih banyak waktu untuk melakukan verifikasi kepada pasangan perseorangan ini. Jika pun nantinya ada data dobel dan dinyatakan memenuhi syarat maka akan diambil satu dukungan. “Penentuannya pas verfak. Sekarang belum bisa kita putuskan,” ucapnya.

Untuk verfak akan dilakukan 26 Maret sampai 15 April. Verfak akan dilakukan dengan mendatangi setiap dukungan di enam kecamatan di Kota Mataram. Sebut saja si A sudah menyerahkan dukungan maka harus melakukan tanda tangan di form yang disediakan KPU. “Kita akan tanyakan si A sudah mendukung paslon ini. Jika keberatan bisa dicoret,” ujarnya.

Jika syarat dukungan kurang, lanjut dia, maka pasangan diminta melengkapi dengan waktu yang yang diberikan KPU. Misalnya kekurangan 100 KTP maka paslon diminta  mengumpulkan 200 KTP.  “Dua kali lipat dari kekurangan. Kurang satu diminta dua,” kata dia.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mataram Syaifuddin mengatakan, verifikasi administrasi masih lama. Jadi, masih banyak syarat dukungan yang akan diverifikasi. Jika pun nantinya ada yang kurang, pasangan ini akan diberikan waktu untuk memenuhi kekurangan tersebut. “Vermin tetap jalan,” ucapnya.

Terpisah, Badrun Hadianto, bakal calon wakil wali kota Mataram yang maju melalui jalur perseorangan mengatakan, siap menerima keputusan KPU jika ada fotokopi KTP dari TNI,  Polri, atau PNS dicoret dari syarat dukungannya. Meski begitu kata dia, bisa saja fotokopi KTP itu orangnya sudah meninggal atau sudah pensiun. “Kalau dicoret atau tidak memenuhi syarat kita terima. Karena itu merupakan aturan,” kata Badrun.

Badrun juga siap melengkapi syarat dukungan apabila ada kekurangan setelah verifikasi faktual. Apalagi KPU memberikan  waktu  untuk melengkapi jika syarat dukungan kurang.

Saat ini kata dia, jika dalam vermin KPU menemukan ada fotokopi KTP dari TNI, Polri, dan ASN maka pihaknya menerima untuk dicoret. Sebagai balon wakil wali kota tentu ia akan mematuhi aturan untuk maju pada Pilkada Kota Mataram. “Jangankan dicoret, jika kurang pun kita siap melengkapi kekurangannya,” tuturnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks