alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Pengusaha Taksi Protes Pemda

MATARAM-Pengusaha taksi protes. Mereka merasa persaingan usaha tidak sehat. ”Banyak taksi ilegal dibiarkan, kami ingin ini ditertibkan,” tegas Pengusaha Rangga Taxi Junaidi Kasum, saat bertemu dengan Komisi IV DPRD NTB, kemarin (6/1).

                Sebagai pengusaha, mereka taat aturan. Semua izin diurus sekalipun prosesnya berbelit-belit dan lama. Sayangnya, taksi-taksi ilegal justru dibiarkan berkeliaran. ”Jika tidak ditertibkan dalam 24 jam kami akan menggugat dinas perhubungan karena kami dirugikan,” tegasnya.

                Dia juga meminta dewan tidak hanya turun reses ke petani, tapi juga menyerap aspirasi pengusaha transportasi. ”Tolong bapak-bapak hadir di tengah kami agar tidak tenggelam kapal yang oleng ini,” imbuh Junaidi yang juga wakil ketua Organda NTB itu.

                Dia tidak anti dengan taksi online. Tapi dia menuntut kejelasan hukum dan aturan dijalankan dengan tegas. ”Kami hanya ingin pengaturan yang adil,” harapnya.

                Dalam pertemuan itu, pengusaha diterima Ketua Komisi IV DPRD NTB H Achmad Puaddi, beserta anggotanya Hasbullah Muis, H Ruslan Turmuzi, dan Sudirsah Sujanto. Hadir juga Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia.

                Sementara H Lalu Basir, ketua KSU Lombok Baru Taksi mengeluhkan kuota taksi di NTB tidak adil. ”Terjadi monopoli salah satu perusahaan taksi,” katanya.

                Dia juga meminta taksi online didata dan dikasi tanda seperti janji pemerintah. Sebab taksi online bebas mencari penumpang, sementara konvensional mati-matian mengurus izin tetapi ruang geraknya dipersempit. ”Kami juga sering diusir taksi lain, yang usir itu sesama sopir,” keluhnya.

                Basir menilai, pengaturan trayek saat ini tidak karuan. Orang yang berangkat dari Sumbawa bisa langsung masuk bandara, tidak ada sistem pembagian trayek yang jelas. ”Kalau seperti ini angkutan desa bisa mati,” katanya.

                Dia berharap, pemerintah membuat aturan yang adil sehingga terjadi keseimbangan. ”Kami ini belum memikirkan utang dan lain-lain,” katanya.

                Dia mengungkapkan, karut marutnya pengaturan transportasi di NTB membuat mereka terjepit. ”Kami di bawah menangis. Kalau air mata ini habis, habis sudah,” ujarnya.

                Hal senada diungkapkan, Ketua Angkutan Kota Mataram H Sukanah. ”Angkutan kota mati suri,” keluhnya.

                Dia mengeluhkan perusahaan Damri yang mengambil lahan mereka. Harusnya perusahaan itu merintis jalur baru, tapi sebaliknya. ”Mereka mengambil jalur yang sudah lama kami rintis,” katanya.

                Menjawab berbagai keluhan pengusaha, Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia mengaku senang bisa bertemu pengusaha. Mereka semua adalah mitra pemeritah. ”Kami akan menyelesaikan semua permasalahan yang dikeluhkan pengusaha,” katanya.

                Pemerintah akan menertibkan taksi-taksi ilegal yang beroperasi. Tapi bagi taksi online sudah diatur, pengurusan izinnya memang lebih mudah. ”Setiap orang bisa menjadi taksi online,” katanya.

                Meski demikian, mereka meminta taksi online mendaftarkan diri dan membentuk koperasi. Lima perusahaan taksi online yang terdata adalah KJTUB, Adi Utama, Killa Senggigi, Kopter dan Koperasi Mitra Usaha. ”Jumlah kendaraanya 123 unit,” katanya.

                Trayek-trayek akan diperbarui seiring dengan berubahnya status beberapa terminal. ”Tapi para pengusaha siap tidak dari sisi ketersediaan angkutan?” katanya.

                Ketua Komisi IV DPRD NTB H Achmad Puaddi mengaku akan mengawal aspirasi  para pengusaha. Dia berharap ke depan ada solusi terbaik untuk persoalan tersebut. Sehingga dunia usaha juga tetap hidup. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks