alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Peluang Kocok Ulang Bakal Calon “Datu” Mataram

Pilwali Kota Mataram masih sangat dinamis. Peluang kocok ulang terbuka lebar. Apalagi belum ada satupun bakal calon (balon) maupun partai politik (parpol) melakukan deklarasi. Meski para kandidat sudah menebar janji-janji politik dalam beberapa bulan terakhir.

——————-

Ada empat bakal pasangan calon. Yakni H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman, Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan, HL Makmur Said-Badruttamam Ahda, dan H Baehaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Empat nama di atas diklaim sebagai balon wali kota dan wakilnya. Nama mereka berseliweran. Di banyak platform media sosial hingga jalan-jalan protokol Kota Mataram. Mewarnai dinamika Pilwali 2020.

Langkah sosialisasi nyaris dilakukan seluruh balon. Mereka juga sudah rajin turun ke masyarakat. Memakai bahasa silaturahmi. Maklum sekarang belum saatnya waktu kampanye. Memoles diri dengan manis. Tentunya disertai dengan janji politik dalam setiap pertemuan.

Meski melakukan silaturahmi dengan masif, para balon rupanya masih wait and see. Malu-malu. Belum juga melakukan deklarasi. Termasuk parpol, yang diklaim mendukung mereka.

Pengamat Politik UIN Mataram Dr Kadri menilai, sekarang ini setiap balon tengah menanti hasil negosiasi politik. Termasuk memantau perkembangan elektablitas dari survei-survei yang sudah dilakukan.

”Elektabilitas ini juga menentukan mereka akan berpasangan dengan siapa. Nah, ruang ini  yang menurut saya, masih fleksibel, bisa ada kocok ulang (pasangan),” kata Kadri, kemarin.

Elektabilitas ini pula yang membuat balon belum mengambil langkah deklarasi. Padahal, dalam tradisi politik, deklarasi menjadi satu langkah penting. Sebagai ikrar bahwa mereka resmi menjadi satu pasangan calon.

Deklarasi juga memegang peranan penting untuk kampanye-kampanye politik. Terutama menarik suara dari masyarakat.

Kata Kadri, idealnya kampanye dilakukan secepat mungkin. Agar masyarakat bisa juga melihat visi misi dari setiap calonnya secara komprehensif dan dalam satu paket. Bukan hanya per orang atau individu balon.

”Ada kepastian di awal. Sehingga sosialisasi juga lebih enak di masyarakat,” katanya.

Meski lebih baik deklarasi di awal, Kadri melihat langkah mengulur deklarasi dari balon sebagai srategi pertarungan. Ada kekhawatiran ketika deklarasi di awal, bisa dijadikan amunisi untuk lawan melakukan serangan politik.

Hal itu tentu tidak terjadi, ketika deklarasi dilakukan di injury time. Atau bahkan di detik-detik terakhir pendaftaran pasangan calon ke KPU Kota Mataram. ”Kalau sekarang diserang karena berpasangan dengan fulan misalnya, balon bisa jawab, kalau mereka belum deklarasi,” jelas Kadri.

Hanya saja, ada satu hal yang perlu diperhatikan balon. Terutama untuk strategi mengulur waktu deklarasi. Sekarang ini, masyarakat sudah tahu nama-nama kandidat wakil wali kota. Dan dengan siapa mereka berpasangan.

Strategi itu bisa menjadi bumerang, apabila saat deklarasi justru bukan dilakukan dengan pasangan saat ini. Masyarakat, kata Kadri, bakal menilai langkah tersebut sebagai inkonsistensi dalam berpolitik.

”Publik tidak mau tahu kalau dalam politik itu hal biasa. Jadi semoga saja, pasangan yang sekarang, bisa sampai pada panggung deklarasi,” tandas Kadri.

Sementara itu, balon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, deklarasi pasangan Mohan-Mujib tinggal menunggu waktu saja. ”Gampang itu. Bisa kita lakukan belakangan. Tunggu saja,” kata Mohan.

Adapun HL Makmur Said menyebut waktu deklarasi menunggu rekomendasi lengkap dari sejumlah parpol. Sejauh ini, Makmur yang berpasangan dengan Ahda, mengklaim sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindran dan PKB.

”Gerindra enam kursi, PKB satu kursi. Jadi baru 7, tinggal satu kursi lagi,” kata Makmur.

Untuk kursi tersisa, Makmur mengupayakannya ke empat partai. Hanura, PKPI, PAN, atau PPP. Untuk Hanura, ia menyebut sudah menyelesaikan fit and proper tes di DPP Hanura, Senin kemarin.

Setelah itu, pada minggu ini, Makmur akan kembali ke Jakarta. Memenuhi undangan dari PKPI. ”Jangan sampai mendahului rekomendasi partai. Walaupun Hanura sudah ada jaminan dengan surat pernyataan bersama, tapi kita tunggu rekom dari DPP,” tandas Makmur. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks