alexametrics
Rabu, 21 April 2021
Rabu, 21 April 2021

Dinas Sosial Mataram Minta Lurah Ikut Awasi Penyaluran Bansos

MATARAM-Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedang dalam proses pencairan. Selama proses penyaluran ini, rentan terjadi persoalan pemotongan bantuan. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Mataram meminta lurah hingga kepala lingkungan turut serta memberikan pengawasan.

“Penerima PKH bulan ini atau tahap II sekitar 17.472 keluarga penerima manfaat (KPM). Data yang kami terima melalui SP2D sebanyak 11.513 KPM, artinya masih menunggu sekitar 5.959 KPM yang belum dicairkan,” terang Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Mataram Leni Oktavia.

Belum bisa dicairkannya bantuan untukuntuk 5.959 KPM ini dikarenakan sedang perbaikan data. Kaitannya dengan NIK dan data lainnya. Namun demikian, Leni mengatakan jika bantuan kemungkinan sudah bisa diterima bulan ini. “Insya Allah bulan ini rampung karena saat ini kami sedang proses perbaikan data,” ucapnya.

Terkait proses penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT, Leni berharap bantuan bisa diterima KPM utuh tidak ada pemotongan dari pihak mana pun. Baik dari pendamping atau oknum masayarakat yang menggunakan modus membantu proses pencairan. “Apalagi dari aparat dinas, kecamatan dan kelurahan. Ini harus jadi atensi. Karena selama ini sering kejadian bantuan ini terpotong,” katanya.

Dinas Sosial megaku butuh bantuan dalam mengawasi proses penyaluran BPNT maupun PKH. Tidak hanya dari Ombudsman tetapi dari camat, lurah, hingga ke kepala lingkungan.

“Lurah dan kepala lingkungan juga semestinya harus mengawasi karena ini warganya. Selama ini ada pengabaian karena ada anggapan pengawasan penyaluran bansos ini menjadi tanggung jawab dinas sosial,” sesalnya.

Padahal ini menjadi tanggung jawab bersama. Agar warga penerima bantuan tidak dirugikan.

Terpisah, Lurah Mataram Timur Rahmawati mengaku pihaknya rutin mengontrol penyaluran bantuan PKH maupun BPNT. Mengingat ada ratusan warganya yang menerima bantuan ini. “Kami melalui Kasi Kesos turun mengawasi penyaluran bantuan. Tapi alhamdulillah belum ada persoalan yang kami temukan di lapangan,” akunya.

Meskipun, Wati, sapaannya mengaku beberpa kali mendapati laporan adanya dugaan pemotongan biaya administrasi pencairan bantuan. “Itu saya dengar langsung dari warga ada biaya Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu. Tapi warga ikhlas tidak mempermasalahkan,” ungkapnya.

Sehingga sejauh ini penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT di Kelurahan Mataram Timur terbilang kondusif. “Tidak ada kami persoalan pemotongan seperti yang diberitakan di beberapa kelurahan lain yang saya dengar,” katanya.

Begitu juga dengan Lurah Karang Taliwang Lalu Ahmad Cahyadi. Ia mengaku sejauh ini penyaluran bansos di wilayahnya berjalan lancar. Belum ada ditemukan kasus pendamping merangkap menjadi agen. “Di tempat kami tidak ada. Tetap kami awasi bersama tim kelurahan,” katanya.

Ia tak ingin ada warga penerima BPNT dan PKH yang dirugikan. Sehingga pihak kelurahan rutin menyerap aspirasi dari masyarakat penerima bantuan. “Alhamdulillah tidak ada masalah yang harus kami laporkan,” tandasnya. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks