alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Disnaker Mataram: THR Tak Dibayar, Laporkan!

MATARAM-Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi yang paling ditunggu oleh para tenaga kerja di Kota Mataram. Terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat THR menjadi terasa sangat berarti.

“Kami sudah imbau semua perusahaan yang ada di Kota Mataram untuk membayarkan THR karyawannya H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Hariadi kepada Lombok Post, Rabu (5/5/2021).

Sesuai edaran Kementerian Tenaga Kerja, THR diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja sebesar satu kali gaji pokok. Jika THR yang diberikan tidak sesuai ketentuan, maka harus ada pembicaraan antara perusahaan dan karyawan.

“Terkait dengan kondisi pandemi ini, antara pekerja dan perusahaan harus saling memahami. Harus ada kesepakatan dan komunikasi yang baik diantara tenaga kerja dan perusahaannya,” jelasnya.

Jika kondisi keuangan perusahaan normal dalam artian pendapatan atau pemasukan stabil, maka tidak ada alasan untuk tidak membayar THR sesuai ketentuan. Namun sebaliknya, jika kondisi keuangan masih terdampak akibat pandemi, maka harus ada komunikasi dan kesepakatan antara kedua pihak.

Baca Juga :  Cegah Korona Pasar Burung Cakra Ditutup, Sebagian Pedagang Tetap Berjualan

Begitu juga perusahaan yang tak mau membayar THR dengan alasan keuangan terpuruk. Hariadi menegaskan THR menjadi kewajiban bagi perusahaan terhadap para tenaga kerjanya. Sehingga tidak boleh perusahaan mangkir dari tanggung jawabnya.

“Tapi Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan terkait THR yang tidak terbayarkan di posko pengaduan yang kami buka,” jelasnya.

Bagi tenaga kerja atau karyawan yang tidak mendapatkan haknya, Dinas Tenaga Kerja siap menerima laporan. Menyusul telah dibukanya posko aduan yang disiapkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jalan Gajah Mada Jempong. Hariadi memaparkan di Kota Mataram terdapat sekitar 22 ribu tenaga kerja tersebar di 1.800 perusahaan.

Selain menanggapi persoalan THR tenaga kerja swasta, Hariadi juga mengatakan jika ASN tahun ini juga akan mendapatkan THR. Hanya saja kewenangannya diatur oleh BKN. “Ya dapat (THR). Tapi belum masuk. Mudah-mudahan hari ini atau besok karena informasinya sedang proses di BKD,” jelasnya.

Baca Juga :  Peluang Kocok Ulang Bakal Calon “Datu” Mataram

Namun Kepala BKD M Syakirin Hukmi yang dikonfirmasi Lombok Post mengenai pembayaran THR para ASN belum memberikan respons.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram yang mebidangi ketenagakerjaan H Syahrial Azmi meminta agar persusahaan maupun pemerintah daerah membayar THR ASN sesuai ketentuan. Terlebih presiden dalam rapat koordinasi dengan semua kepala daerah menegaskan THR tidak boleh ditunggak atau diperlambat pembayarannya.

“Karena pembayaran THR ini juga akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi,” jelas politisi Golkar ini.

Dengan dibayarnya THR, otomatis masyarakat akan beramai-ramai belanja kebutuhan lebaran. Otomatis pergerakan ekonomi dan perpuataran uang akan terjadi. Maka ini akan menggeliatkan roda ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19.

“Jadi jangan sampai ditunggak atau diperlambat THR ini!” tegas H Syahrial. (ton/r3)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/