alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Ombudsman Nilai Tarif Rapid Antigen di Mataram Sesuai Aturan

MATARAM-Tarif rapid antigen di sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes) di Kota Mataram berbeda-beda. Baik yang ada di faskes milik pemerintah maupun yang ada di swasta. Hal ini mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak.

Menanggapi hal itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengatakan, tarif yang dikenakan sejumlah faskes masih sesuai dengan aturan yang ada. “Kami cek dari website covid.go.id berdasarkan SE Dirjen Pelayanan Kesehatan batas atas luar Pulau Jawa memang Rp 275 ribu,” ujar Asisten Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB M Rosyid Ridho kepada Lombok Post, kemarin (6/6).

Artinya tarif yang digunakan oleh sejumlah rumah sakit daerah saat ini mengacu pada tarif maksimal rapid antigen yakni sebesar Rp 275 ribu. Itu masih sesuai dengan aturan. Sehingga tidak ada aturan yang dilanggar atau menyalahi ketentuan terkait biaya rapid antigen.

Meskipun, ketika kemudian ada perbedaan tarif yang dikenakan oleh faskes milik pemerintah dan swasta, tentu ada pertimbangan masing-masing. Ombudsman dikatakan Ridho, sapaannya tidak bisa masuk pada ranah teknis faskes, selama tidak ada aturan yang dilanggar kaitannya dengan layanan publik.

“Kalau dari sisi aturan masih bisa ditoleransi, mungkin saja harga yang ditetapkan sudah melalui kajian dan pertimbangan,” terangnya.

Meski demikian, Ridho juga mengaku memang menemukan tarif rapid antigen yang berlaku saat ini berbeda-beda. Ketika ia beberapa kali ke luar daerah, ia menemukan ada perbedaan yang dikenakan tarif beberapa faskes. “Kalau di laboratorium kesehatan saya sempat cek rapid antigen harganya Rp 150 ribu. Kemudian saya pernah ke rumah sakit swasta biayanya Rp 200 ribu lebih,” tuturnya.

Namun, ini ditegaskan tak bisa kemudian diartikan menyalahi aturan. Karena ada instrumen lain yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tarif. Misalnya tenaga SDM seperti Nakes. Kemudian fasilitas tempat dilaksanakanya rapid antigen dan yang lainnya.

Koordinator pengembangan alat reagen rapid antigen dr. Muhammad Rizki menjelaskan, tarif rapid antigen memang berbeda antara rumah sakit satu dan lainnya. Meskipun harga reagen rapid antigen dikatakan sebenarnya tidak jauh berbeda.

“Tapi harus tetap mengacu ke batas maksimal yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Kalau batas minimal tidak ada,” terangnya.

“Cuma memang komponen lain harus diperhitungkan pihak rumah skait. Misalnya tenaga SDM atau nakes, kemudian biaya APD level 3, penanganan limbah B3, kemudian secara berkala harus des infeksi secara berkala ruangan rapid antigen,” sambungnya.

Inilah yang kemudian membuat terjadinya perbedaan harga rapid antigen di tiap fasilitas kesehatan.

Khusus untuk reagen buatan Unram yakni Entram, per unit dipaparkan dr. Rizki sapaannya harganya Rp 60 ribu. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan reagen yang diimpor dari Tiongkok, Eropa, Korea, dan Amerika di kisaran Rp 80-85 ribu per reagen. Harga reagen Entram lebih murah dibandingkan yang lain karena biaya produksi di tingkat lokal dan biaya trasnportasi bisa dipangkas.

“Kami produksi di Laboratorium Hepatika dan Unram sekitar 50 ribu reagen per bulan. Saat ini rapid antigen ini lebih banyak digunakan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan digunakan di Rumah Sakit Unram,” jelas Dosen Fakultas Kedokteran Unram itu.

Tingkat akurasi Entram tak jauh berbeda secara kualitas dengan reagen yang didatangkan dari luar negeri. Sehingga reagen Entram dianjurkan dan direkomendasikan Perhimpunan Dokter Laboratorium.

Terpisah, Plt Direktur RSUD Kota Mataram HL Martawang mengaku pihaknya akan meninjau kembali biaya rapid antigen di RSUD Kota Mataram. Mengingat saat ini tarif yang berlaku di rumah sakit pemerintah ini menggunakan batas maksimal Rp 275 ribu. Sementara di beberapa faskes swasta tarif rapid antigen di kisaran Rp 145-150 ribu.

“Prinsipnya RSUD milik pemerintah harus lebih bersifat melayani publik,” katanya.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati mengatakan jika tarif rapid antigen jangan sampai terlalu membebani masyrakat yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Karena dalam kondisi saat ini, perekonomian tengah sulit. Sehingga faskes milik pemerintah tidak boleh mengedepankan sisi bisnis dengan masyarakat.

“Kalau bisa lebih murah lebih bagus. Tetapi dengan hasil dan kualitas yang sama. Saya yakin masyarakat akan terbantu dan itu menjadi harapan mereka (jika tarif rapid antigen bisa lebih murah,” terang Nyayu. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks