alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Dewan Minta Pemkot Mataram Siapkan Wifi di Tiap Lingkungan

MATARAM-Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati geregetan. Akibat proses belajar mengajar yang tidak karuan menggunakan sistem daring atau online. Masih banyak ditemukan anak-anak yang kesulitan mengakses internet terpaksa harus ke kantor lurah atau kecamatan untuk mendapatkan internet gratis.

“Kami meminta pemerintah Kota Mataram menyediakan fasilitas internet di setiap Lingkungan agar anak-anak mudah belajar,” tegas perempuan yang juga menjadi Ketua Fraksi PDIP tersebut kepada Lombok Post, Rabu (5/8).

Fasilitas internet tidak hanya disediakan kecamatan sampai di kelurahan. Karena tidak semua anak-anak bisa menjangkaunya. Namun fasilitas internet gratis harus disediakan sampai ke Lingkungan.

Penyediaan internet ini dianggap penting karena proses belajar tatap muka di sekolah masih belum jelas sampai kapan baru bisa dilakukan. Mengingat hingga saat ini status Mataram masih menjadi zona merah penyebaran pandemi Covid-19.

“Ini merupakan kewajiban kita sebagai pemerintah menyediakan fasilitas internet bagi anak-anak untuk belajar. Tetapi tetap dengan diawasi orang tua,” pintanya.

DPRD Kota Mataram siap mendukung anggaran untuk penyediaan fasilitas internet gratis di setiap lingkungan ini di APBD perubahan. “Kami siap menganggarkan. Harus segera ini dilakukan menyikapi pandemi ini,” tegasnya.

Wifi gratis itu nantinya bisa dipasang di rumah kepala lingkungan atau di lokasi yang disepakati. Yang penting bisa dijangkau lebih dekat oleh siswa sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Kota Mataram HL Fatwir Uzali mengatakan jika proses pembelajaran tatap muka di sekolah memang belum bisa dilaksanakan. “Kalau kami di Dikbud masih menunggu status Kota Mataram sebagai zona hijau. Kami menunggu izin resmi tertulis dari Gugus Covid-19 Kota Mataram,” jelasnya Senin (3/8).

Sesuai edaran pemerintah pusat, provinsi dan kota, jika masih berada di zona merah, kuning atau oranye pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini tidak akan ada izin dari Dinas Dikbud Kota Mataram terhadap sekolah untuk membuka atau melakukan proses belajar tatap muka.

“Apabila ada yang nekat menyelenggarakan, itu di luar tanggung jawab Dinas Dikbud,” jelasnya.

Ketika ada Satpol PP Provinsi, kota, atau pihak kepolisian yang kemudian menegur, itu ditegaskan Fatwir di luar tanggung jawab pihaknya. Karena Dikbud sudah membuat edaran agar proses belajar masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau Belajar Dari Rumah (BDR)

Sistem ini untuk sementara dianggap yang terbaik mencegah risiko penularan wabah Covid-19. Karena risiko penularan sangat besar jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan.

Meskipun sejumlah pihak mendesak Dikbud Kota Mataram agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Khususnya dari kalangan orang tua. “Banyak orang tua yang menyampaikan langsung secara lisan maupun yang melalui whatsApp banyak yang mendesak,” aku mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini. (ton/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks