alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Karaoke Keluarga Diduga Masih Jual Minol

MATARAM-Kota Mataram belum bebas minuman beralkohol (minol). Sejumlah karaoke ditengarai masih menjual minol tanpa izin. Ditambah lagi adanya kehadiran pemandu lagu (PL) yang disediakan untuk pengunjung karaoke.

Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, dugaan itu bermula dari laporan masyarakat. Yang sekarang ini tengah ditelusuri pemerintah. ”Kami berterima kasih dengan laporan itu,” kata Aweng, sapaan karibnya, kemarin (6/9).

Dalam laporan itu, masyarakat menyebut masih ada kafe dan tempat karaoke. Juga hotel. Yang menjual minol tanpa izin. Di dalam laporan disebutkan enam tempat. Beberapa karaoke bahkan mempekerjakan PL. Mereka sebelumnya diketahui bekerja menjadi PL di wilayah Senggigi, Lombok barat (Lobar).

Kata Aweng, untuk hotel, izin minol hanya diberikan untuk golongan C saja. Itu juga tidak bisa dijual sembarangan. Khusus dihajatkan untuk tamu hotel saja. ”Ada beberapa hotel yang memiliki izin penjualan minol. Tapi ya itu, ada spesifikasinya, khusus untuk layanan hotel,” ucap ia.

Adapun untuk karaoke, lanjut Aweng, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menjual minol. Apalagi ada PL berjenis kelamin perempuan. Alasannya, karaoke di Kota Mataram masuk dalam kategori karaoke keluarga.

”Yang diizinkan kan hanya karaoke keluarga. Kalau ada PL dan minol, itu tentu tidak dibenarkan. Usaha yang mengarah kepada asusila, tidak benar itu,” tuturnya.

Sekarang ini, pemkot telah menyusun langkah. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Kata Aweng, upaya akan dimulai dari kecamatan. Mereka akan memanggil pemilik maupun pengurus tempat usaha yang disebutkan dalam laporan.

”Nanti kita lihat lagi. Dari kecamatan akan memanggil mereka dulu,” ujar Aweng.

Keberadaan minol dan PL di sejumlah karaoke Kota Mataram sebenarnya telah menjadi rahasia umum. Pemkot pun seolah-olah tak berdaya menghadapi pengusaha yang melanggar aturan.

Tapi, Aweng membantah anggapan itu. Kata dia, pemkot terus berusaha mewujudkan motto Kota Mataram yang maju, berbudaya, dan religius itu. Dalam konteks pelanggaran minol dan PL, beberapa kali telah dilakukan razia. Menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan penyimpangan.

”Penertiban jadi bagian dari peneguran. Ada tahapan. Kalau membandel, bisa sampai pencabutan izin,” tegas ia.

”Kita hanya tidak ingin masyarakat yang akhirnya turun (melakukan penutupan). Kalau ada guidance, aturan, ya itu diikuti,” tandas Aweng.

Kadis Perdagangan Kota Mataram H Amran M Amin mengatakan, karaoke memang tidak diperbolehkan untuk menjual minol. Apabila terjadi, dipastikan telah melanggar aturan yang ditetapkan Pemkot Mataram.

”Untuk hotel, bisa. Tapi tetap dengan izin. Tentu memenuhi standar aturan yang kita miliki,” kata Amran.

Aturan main penjualan minol ditetapkan Pemkot Mataram melalui Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Disebutkan di Pasal 17. Rinciannya, setiap orang atau pelaku usaha dilarang mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minol Golongan A, B, dan C.

Larangan itu dikhususkan untuk warung atau kios minuman; tempat olahraga; rumah makan; spa; terminal; sekolah; perkantoran; hingga karaoke. Minol juga dilarang dijual di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah; sekolah; kampus; rumah sakit; dan tempat bermain anak.

Kasatpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, laporan dari masyarakat pasti ditindaklanjuti. Satpol PP juga telah beberapa kali turun melakukan penindakan. Tetapi, masih ada pengusaha yang membandel.

”Rupanya ada laporan lagi. Kalau ditemukan lagi, ya kita proses,” tandas Bayu. (dit/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks