alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Ahyar Dukung Rusni Tempuh Jalur Hukum

MATARAM-Rencana guguatan H Ahmad Rusni dari pengembang Dasar Grup, telah sampai di telinga Pemkot Mataram. Pemkot pun menyikapi dengan menggelar rapat membahas Perda Perubahan No 5 tahun 2010 tentang RTRW Kota Mataram.

Lalu, meminta penjelasan Bappeda, terkait penetapan beberapa kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Ya kita bahas secara umum,” kata Sekda Kota Mataram H Efendi Eko Saswito.

Namun, mantan Asisten II ini membantah, jika rapat pembahasan LP2B semata hanya untuk menghadapi gugatan Rusni. Eko mengatakan, pemkot perlu satu pandangan guna menjawab berbagai pertanyaan pada pemilik lahan lain. Jika nanti ada yang menanyakan hal itu, sebagaimana yang dilakukan Rusni.

“Bukan hanya (rencana guguatan) itu,” cetusnya.

Jika nantinya Rusni menempuh jalur hukum, ada bagian Hukum Pemkot Mataram yang akan siap menghadapinya di pengadilan. Evaluasi itu hanya fokus guna memastikan, semua telah ditempuh sesuai prosedur dan aturan yang ada.

“Kalau semua sudah sesuai aturan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan,” ujarnya.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh juga tidak memersoalkan langkah PTUN yang diupayakna Rusni. Baginya, itu justru pembelajaran hukum yang baik bagi masyarakat. Jika ada yang tidak puas, bisa menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Ahyar pun pasang badan dengan keputusan yang telah diambil Bappeda. Keputusan itu juga tidak bisa diubah. “Karena itu sudah jadi Perda dan baru bisa dievaluasi 5 tahun lagi,” terangnya.

Menanggapi opsi yang ditawarkan Rusni agar lahannya bisa dibeli Pemkot, Ahyar pun tak terlalu ambil pusing. Pihaknya akan membeli jika memang ada kebutuhan pemerintah di sana. Tapi jika tidak ada kemanfaatan bagi masyarakat, maka pemkot tidak ada kewajiban membebaskan lahan di sana.

“Ya kalau ada yang harus dibeli, sesuai kebutuhan saja,” tegasnya.

Ia mengingatkan, bukan hanya lahan milik Rusni yang diubah jadi LP2B. Ada ratusan hektare lahan lain yang diubah jadi LP2B. Sehingga mencukupi 509 ha, seperti yang diwajibkan pemerintah pusat dan provinsi.

“Kalau semua yang kecewa saya layani, ya tersita konsentrasi pembangunan kami,” cetusnya.

Rusni sendiri membenarkan. Dirinya berupaya mengadukan secara pidana ke Polda. Kepala Lingkungan Ansor dan Lurah Jempong Baru. Menurutnya ada prilaku yang tak adil dilakukan oleh dua perangkat pemerintah itu. Salah satunya saat melakukan pengurugan lahan bersama salah satu pengembang.

“Itu (diduga) tidak sesuai dengan tahapan izin yang berlaku,” kata Rusni.

Padahal tanah yang diurug sebagai jalan itu, sebagian miliknya. Dan sertifikat masih atas nama lahan miliknya. Aktivitas itu menurutnya tidak hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi telah membuat ia rugi secara meteril maupun nonmateril.

“Sedangkan saat kami urus SKRK, dipersulit oleh beberapa oknum tersebut,” bandingnya. (zad/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks