alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

BPS: Percepat Rehab Rekon!

MATARAM-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Isya Ansor terus mendorong upaya percepatan pembangunan rumah tahan gempa bagi warga terdampak di Kota Mataram. Karena hal ini tentu saja akan berpengaruh pada tingkat angka kemiskinan. “Harapan kami agar hal ini tidak terlalu berkepanjangan,” tegasnya, kemarin (8/3).

Untuk mengukur angka kemiskinan di Kota Mataram, BPS sendiri memang memiliki standar dan patokan pengeluaran per kapita. Seperti pada 2018 lalu, pengeluaran per kapita dengan standar Rp 15 ribu per hari. Jika kurang dari itu maka dianggap miskin. Karenanya Isya menyebut, kriteria lebih ditekankan pada aspek ekonomi.

“Kita punya standar seperti pola konsumsinya, berapa biaya per hari buat makanan dan non makanan, bayar listrik, buat beli beras, transportasi dan masih banyak lagi,” terangnya.

Meski begitu, aspek perumahan juga tetap dilihat. Sebab masuk dalam Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) bersama sandang, pendidikan, dan kesehatan. “Memang bukan menjadi patokan utama tetapi kita akan tetap tanya kondisi dinding rumahnya terbuat dari apa, lantainya dan yang berhubungan dengan itu,” jelas Isya.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram, angka kemiskinan di Kota Mataram pada awal tahun ini menurun. Dari kondisi Maret 2018 berada di angka 9,55 persen kemudian pada Maret 2019 menjadi 8,96 persen. “Tetapi itu hitungannya sebelum gempa, karena kami hitungnya di Maret 2018,” ujarnya.

Sehingga untuk mengetahui apakah pascagempa angka kemiskinan mengalami kenaikan atau penurunan, Isya mengatakan pada awal Maret ini, pihaknya telah menerjunkan tim sebanyak 50 orang. Ini untuk mengetahui kondisi masyarakat di enam kecamatan di Kota Mataram.

Karena itu, agar angka kemiskinan di Kota Mataram tetap pada kondisi menurun pada pascagempa ini, dirinya terus mengingatkan agar pemkot harus tetap fokus pada upaya percepatan pembangunan rumah warga terdampak gempa. Karena segi perumahan juga termasuk kebutuhan primer masyarakat. Terlalu lama hidup ditenda maka bisa berpengaruh ke kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat jadi sakit, tentu gak bisa beraktivitas dan kerja, kalau begini pemasukkan jadi berkurang bahkan gak ada, jadi memang harus ada upaya percepatan,” pungkasnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks