alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Lima Orang ASN Terancam Dipecat

MATARAM-Pemkot Mataram mengambil langkah cepat dalam merespons SE Menpan-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019. Dalam SE itu dengan tegas mengatakan bahwa ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), harus segera diberhentikan secara tidak hormat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan hal ini ke sekda melalui pesan singkat. Karena Eko sendiri saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

“Saya sudah japri (jaringan pribadi) beliau, insya Allah hari Senin saya akan menghadap,” tegasnya, kemarin (8/3).

Untuk nama-nama ASN yang akan diberhentikan secara tidak hormat, Nelly menyebut jika pihaknya saat ini sudah mengantongi lima nama yang sudah divonis korupsi dan kekuatan hukum tetap. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, siapa saja kelima nama itu, dirinya enggan menyebutkan secara detail.

“Nggak usah dibahas yang itu ya, takutnya ini beban psikologis bagi mereka, nama-namanya pun sudah kami serahkan ke BKD provinsi,” tandas Nelly.

Kelima nama itu berdasarkan hasil penelusuran BKN yang masih dilakukan secara bertahap. Karena itu, tidak menutup kemungkinan, nama yang ada dari lima bisa jadi akan bertambah.

Penambahan bisa saja terjadi, jika nama terpidana tidak masuk dalam daftar BKN. Namun BKPSDM jika mengantongi putusan inkrachtnya, maka nama itu tetap akan diberhentikan secara tidak hormat.

Nelly menjelaskan, untuk membantu tugas BKN dalam menelusuri jejak ASN yang sudah divonis, BKPSDM Kota Mataram juga telah diberikan sosialisasi melalui sebuah website. “Ini kita juga lagi browsing untuk memeriksa apakah ada nama lain, supaya tidak terlewatkan,” terangnya.

Sebenarnya, soal pemecatan ASN yang sudah divonis bukanlah isu kemarin sore. Nelly bahkan menyebut, NTB termasuk daerah timur Indonesia yang pernah diberikan warning oleh Menpan-RB terkait hal ini.

“Setelah putusan inkracht, memang belum ada pemecatan tetapi mulai dari gaji hingga tunjangan yang melekat pada jabatan semuanya sudah kami stop, takut ada kerugian negara,” ujar Nelly.

Sehingga dengan adanya SE tersebut maka pihaknya tentu akan segera mengambil tindakan pemecatan. Terutama sebelum tenggang waktu yang disebutkan Menpan-RB yaitu pada 30 April 2019. Karena jika belum melakukan pemecatan hingga batas yang ditentukan, pejabat pembina kepegawaian (bupati/wali kota) akan mendapat sanksi.

“Kalau lama dieksekusi maka konsekuensinya bisa berimbas ke PPK dan pejabat yang berwenang (PYB), makanya kami akan segera ambil tindakan,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks