alexametrics
Selasa, 1 Desember 2020
Selasa, 1 Desember 2020

Pemkot Mataram Minta Pemprov Tunda Kenaikan Tarif TPA Kebon Kongok

MATARAM-Pemkot Mataram meminta Pemprov NTB menunda kenaikan tarif kompensasi jasa pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok pada 2021. Kenaikan tarif hampir tiga kali lipat, yang sebelumnya Rp 12 ribu per ton, pada 2021 akan naik menjadi Rp 34 ribu per ton.

“Kita berharap pemprov bisa menunda kenaikan KJP dan KDN pengelolaan sampah di TPA. Sebab anggaran  banyak berkurang akibat pandemi Covid-19,” kata Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, pekan lalu.

Rencana kenaikan tarif KJP dan KDN tersebut mencuat pada rapat terbatas dengan Pemprov NTB, Pemkot Mataram, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemprov NTB berencana akan menaikkan KJP dan KDN menjadi Rp 34 ribu per ton dari Rp 12 ribu per ton. Kebon Kongok merupakan TPA reguler di bawah kewenangan provinsi yang dimanfaatkan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Diutarakan, Pemkot Mataram yang memanfaatkan TPA Regional Kebon Kongok perlu melakukan kajian internal lebih lanjut. Sebab anggaran saat ini berkurang sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram sebesar Rp 8 miliar untuk penanganan sampah di hulu dialihkan untuk penanganan Korona.

Di sisi lain, APBD Kota Mataram menurun. “Kita berharap kenaikan KJP dan KDN ditunda,” tutur mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram ini.

Selain itu, lanjut Tura, usulan penundaan kenaikan biaya operasional pengelolaan sampah karena pemkot perlu menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemilahan sampah sebelum dibawa ke TPA. Sebab, KJP dihitung berdasarkan volume, sedangkan KDN dihitung berdasarkan operasional. “Jika anggaran daerah memungkinkan, kita akan siapkan fasilitas dan prasarana pendukung,” kata dia.

Tura menuturkan, volume sampah di Kota Mataram yang dibuang ke TPA mencapai 400 ton per hari. Apabila kenaikan diberlakukan, maka Mataram harus menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp 10 juta per hari. “Kita harus kaji dulu agar benar-benar siap,” singkat Tura.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Edwin Zamroni tidak mempersoalkan rencana kenaikan tarif KJP dan KDN pengelolaan sampah di  Kebon Kongok pada 2021. Hanya saja ia meminta beberapa pasal  diubah. Seperti pemilahan dan instansi di luar pemkot tidak lagi dibayarkan.

Sejauh ini, banyak di luar instansi pemkot atau perusahaan membuang sampah ke TPAR di Kebon Kongok dibayarkan oleh pemkot. “Ini harus diubah. Kalau Dinas PUPR atau Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan) buang sampah ke Kebon Kongok, tidak ada masalah. Tapi instansi di luar pemkot atau perusahaan masak kita yang bayarkan,” kata dia. (jay/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk Produk Lokal

Delapan bulan lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Situasi ini tidak hanya  berpengaruh pada sektor kesehatan, tapi juga dunia usaha. Meski kondisi sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan bahkan berkembang dengan sejumlah inovasi. Profesional, kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi digital jadi jurus yang banyak dipakai para UMKM lokal dalam mendongkrak penjualan produk-produk mereka.

Kisruh Aset Pemprov di Trawangan, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana

”Informasi dari kami banyak, Kejati juga banyak yang sudah didapatkan,” kata Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha.

Ekspor Ditutup, Ratusan Ribu BBL di NTB Tertahan di Penampungan

”Satu bulan saja tidak ada kejelasan, pasti ekspor ilegal terjadi. Barang yang tertahan sekarang itu kan duit semua,” kata Ketua Dewan Pembina Lombok Lobster Association (LLA) Mahnan Rasuli, Minggu (29/11/2020).

UMKM Lokal Bisa Pamer Produk di NTB Mall Offline

”Ini potensi pasar baru yang menjanjikan untuk menjual produk lokal,” ujar Fathurrahman, kepala Dinas Perdagangan NTB.

Guru Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Dikbud Lobar Masih Berhitung

”Iya, kami telah menerima arahan dari Pak bupati dan sedang kami tindak lanjuti,” kata Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Khairuddin, pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Sumo Sale Nissan, Diskon Terbesar di Tahun 2020

"Promo diskon Sumo Sale ini untuk All New Nissan Livina promonya sampai akhir tahun," kata Branch Head Indomobil Nissan Sandubaya Ryo Hadiyanto pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.
Enable Notifications    OK No thanks