alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Mataram Dapat Proyek IPALD Senilai Rp 2,3 Triliun

MATARAM-Pemerintah Kota Mataram mendapatkan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) terpusat skala kota. Proyek jangka panjang ini merupakan bantuan dari Bank Dunia dan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kementerian PUPR. Proyek ini akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang.

“Kami sudah membebaskan tanah 3,5 hektare di Tanjung Karang untuk proyek ini,” kata Kepada Dinas PUPR Kota Mataram Miftahurrahman.

Pemerintah kota berkomitmen mendukung pelaksanaan proyek ini. Terlebih proyek ini sekarang dalam proses penyusunan DED pembangunan IPAL dan sistem jaringannya. Tahun ini Dinas PUPR menganggarkan Amdal pembangunan instalasi dan jaringan masing-masing Rp 500 juta. Tender proyek sudah memasuki prakualifikasi.

“Pembangunan ini sedang berproses. Dari hasil DED ada tiga tahap. Ada beberapa kelurahan dulu tahap awal dari 2022 sampai 2025 itu 79 ribu sambungan,” jelasnya.

Untuk tahap pertama, Kelurahan Bintaro, Dayan Peken, Pejeruk, Ampenan Selatan, Ampenan Tengah, Tanjung Karang dan Banjar lebih dulu akan dibangunkan sambungan ke IPALD ini. Dilanjutkan ke tahap dua tahun 2026 sampai 2028. Kemudian tahap ketiga 2029-2031. “Itu untuk menampung black water dan grey water. Kakus dan sisa cuci,” terangnya.

Rencana mega proyek ini lantas mendapat perhatian Komisi III DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi III Ahmad Azahari Gufron mengatakan untuk pelaksanaan proyek ini butuh komitmen kuat dari Pemkot Mataram. Karena penjelasan yang didapatkan dewan dari Kementerian LHK dan PUPR, Pemkot Mataram tidak hanya diminta menyiapkan lahan. “Tetapi pemkot juga harus menyiapkan anggaran untuk sambungan sekitar 10 ribu rumah tangga dan biaya operasional,” terangnya.

Proyek jangka panjang ini kata Gufron, akan menelan anggaran sekitar Rp 2,3 triliun. Dimana pendanaannya dibantu loan ADB (Asian Development Bank). Tetapi pemerintah Kota Mataram juga harus memenuhi beberapa hal. Termasuk menyiapkan anggaran sambungan masyarakat dari APBD. “Kalau semua sudah oke baru proyek ini dilaksanakan,” jelas politisi PAN itu.

Kepada Kementerian LHK, dewan meminta jaminan keamanan air hasil olahan IPALD yang rencananya akan di buang ke pantai. Apakah itu 100 persen aman untuk lingkungan dan kesehatan. “Kami juga meminta pengutamaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan bahan lokal yg dimungkinkan. Untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,” timpal anggota Komisi III lainnya Irawan Aprianto.

Termasuk dewan meminta jaminan perbaikan infrastruktur kota yang akan terdampak dari proses pembangunan IPALD ini utk diperbaiki seperti semua. Pembangunan IPALD tahap pertama dengan kapasitas 8.000 m3/hr. Ini akan menjangkau 13.478 sambungan rumah (SR) dengan yang akan ditanggung APBN hanya 3.000 sambungan. Berarti Pemkot dengan dana APBD harus menyiapkan 10.478 sambungan.

“Wali kota harus negosiasi dengan kementerian karena kewajiban daerah untuk dana operasional tahunan dan pembangunan sambungnan juga sangat besar,” tandas politisi PKS ini. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks