alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Mataram Bisa Tiru Depok, Tak Pakai Masker Denda Rp 200 Ribu

MATARAM-Pemkot Mataram merespons kritikan Wakil Gubernur NTB. Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban di pagi buta. Sasarannya, para pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Tim gabungan ini sudah berada di pasar sekitar pukul 03.00 Wita. Mereka sudah datang sebelum pedagang tiba di salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Mataram tersebut.

“Setiap pedagang yang datang ke pasar, kita arahkan masuk lewat satu pintu,” kata Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati, Kamis (9/7).

Di pintu masuk, kata Bayu, disiapkan tempat cuci tangan. Para pedagang yang masuk diminta mencuci tangan dan menggunakan masker. Begitu juga dengan pedagang yang kerap berjualan di area parkir, diarahkan berjualan di lantai dua. Namun hal tersebut hanya berjalan beberapa jam.

Pedagang patuh pada saat aparat berjaga. Setelah itu, mereka kembali berjualan di area perkir tanpa menerapkan protokol kesehatan. “Jam sembilan mereka kembali turun, berjualan di parkiran,” ungkapnya. “Tidak mungkin anggota kita akan stand by di pasar. Banyak pekerjaan kita urus,” cetus Bayu.

Ia menyadari, penertiban seperti ini sangat tidak efektif. Menurutnya, harus ada inovasi dilakukan untuk mencegah penularan Korona di pasar-pasar tradisional.

Dia meminta Pemkot Mataram belajar dari Kota Depok. Masyarakat cukup patuh menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Korona karena ada sanksi. Misalnya kata dia, jika pedagang melanggar protokol kesehatan, didenda Rp 200 ribu. “Denda ini masuk kas daerah,” ucapnya.

Menurutnya, tanpa sanksi, upaya penertiban hanya akan berakhir sia-sia. Karena itu, dia menyarankan bagian hukum gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram merumuskan sanksi bagi pedagang yang melanggar protokol kesehatan. “Kalau tidak seperti ini berapa pun disiapkan petugas, tetap akan melanggar,” kata dia.

Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa mengaku belum bisa menerapkan sanksi berupa denda bagi padagang pasar tradisional yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang bisa dilakukan, hanya melarang mereka masuk dan beraktivitas di area pasar. “Untuk sementara ini yang kita terapkan,” kata Nyoman.

Sedangkan untuk denda, tidak serta merta bisa diterapkan. “Kalau sanksi denda, masih dalam kajian di bagian hukum,” tutupnya. (jay/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks