alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Proyek Bawang Bima Rugikan Negara Rp 2,3 Miliar

MATARAM-Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah 2016 masih berkutat pada tahap penyelidikan. Belum ada progres menggembirakan. Polda NTB masih menunggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Bima.

Di sisi lain, polda sudah meminta keterangan beberapa pihak. Sekitar 26 petani di 13 kecamatan Kabupaten Bima telah dipanggil. Mereka diklarifikasi mengenai bibit bawang merah yang diterimanya.

Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Bima) juga telah diklarifikasi. Yakni PPK, Bendahara, Kepala Seksi (Kasi), juga tim pemeriksa dan penerima barang. Tak hanya mereka, penyelidik telah meminta pula keterangan rekanan yang memenang proyek dari APBN tersebut.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan, penanganan masih terus berjalan. Penyelidik masih menunggu penyerahan LHP temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. ’’Penyelidikan masih jalan. Kita sedang menunggu LHP,’’ katanya, kemarin (9/9).

Sedangkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat mengakui jika temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah keluar. Berdasarkan informasinya yang diterimanya, angka kerugian negara ditaksi mencapai Rp 2,3 miliar. ’’Untuk angka pastinya tanya ke Inspektorat Bima. Kami juga sedang menunggu LHP,’’ jelasnya.

Angka kerugian negara itu didapat dari audit pada pengadaan bawang tahap pertama dan kedua. Berdasarkan penelusuran di LPSE, khusus 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp 26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB dengan harga penawaran Rp 24.345.916.000. Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp Rp 16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI dengan harga penawaran Rp 16.112.775.000.

Sementara, Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab mengaku tidak mengetahui soal kerugian negara itu. Dia akan mengecek ke anak buahnya terlebih dahulu perihal temuan Itjen Kementerian Pertanian itu. ’’Saya belum tahu. Saya cek ke anggota dulu,’’ kelitnya.

Ditanya mengenai angka kerugian mencapai Rp 2,3 miliar, Wahab kembali menjawab tidak tahu. Termasuk mengenai penagihan kepada pihak yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara. ’’Nanti ya, saya tanya dulu ya,’’ cetusnya. (jlo/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks