alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Kalau Sudah Sejahtera, Keluar Dong!

MATARAM-Pemerintah telah membuat berbagai terobosan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya untuk memudahkan pemerintah membantu langsung masyarakat atau keluarga yang berada di bawah garis kesejahteraan.

Tapi rupanya ada saja warga yang punya mental miskin. Padahal secara ekonomi ia mampu. Hal ini membuat PKH pun tak luput dari incaran warga yang rakus bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Hasnayati pun tertarik. Dia menempeli rumah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dengan stiker bertuliskan keterangan warga itu benar-benar miskin

“Setuju, bisa jadi bahan pertimbangan kami, kita tempeli rumahnya dengan tulisan ‘Saya benar-benar Keluarga Miskin yang Layak Menerima Beras Sejahtera’,” ujar Hasna.

Stiker itu diharapkan dapat menghapus mental miskin atau setidaknya membuat mereka malu. Padahal sebenarnya mampu, bahkan termasuk kaya.

Ada efek psikologis yang diharapkan membuat mereka sadar. Dan akhirnya mendorongnya menarik diri. Tidak ikut lagi dalam program bantuan.

Sebelumnya cara ini sempat viral jadi perbincangan. Salah satunya yang dilakukan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonogiri. Pemerintah di dua tempat itu, menempeli rumah warga yang menerima KPM dengan tulisan tentang kemiskinan. Di Mataram sendiri jumlah keluarga penerima KPM masih sangat banyak.

“Jumlahnya berdasarkan Basis Data Terpadu sesuai SK Kemensos sebanyak 43.756 kepala keluarga,” terang Asna.

Uniknya usulan penerima KPM ini terus meningkat tiap tahun. Sementara warga yang sejahtera setelah menerima bantuan nyaris tidak ada. Buktinya tidak ada yang mengundurkan diri program ini. “Kalau sudah sejahtera harusnya keluar,” terangnya.

Namun bukannya mau keluar mereka diduga semakin betah menerima bantuan. Padahal dari segi ekonomi sudah sangat mandiri dan mampu.

“Padahal masih banyak saudara mereka yang benar-benar butuh bantuan tidak terbentuk, karena porsinya diambil mereka,” sesalnya. (zad/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks