alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

BPBD NTB Ancam Tarik Fasilitator

MATARAM-Perbaikan rumah warga korban gempa terus dikebut. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat. Waktu yang tersisa untuk bekerja hanya 33 hari. Tim BPBD dan fasilitator harus bekerja ekstra untuk mengejar target. Baik perbaiki rumah rusak ringan, sedang, maupun rumah rusak berat.

Sayangnya, saat-saat genting, kendala masih saja ditemui tim di lapangan. Tidak hanya kesulitan bahan bangunan, tukang dan sosialisasi ke masyarakat. Kali ini kendala justru datang dari pemerintah kabupaten (Pemkab). Koordinasi dan kebijakan kabupaten mempersulit tim fasilitator.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, BPBD NTB Agung Pramuja mengungkapkan, persoalan  komunikasi lintas sektoral masih jadi kendala. Bahkan, ia menyebut masih ada ego sektoral di beberapa kabupaten yang memaksakan kehendaknya tapi menyimpang dari petunjuk teknis yang dibuat Gubernur NTB. Bukannya mempermudah, malah mempersulit kerja tim.

“Kami mengancam apabila ada yang mempersulit, kami akan tarik seluruh tenaga fasilitator untuk ditempatkan ke kabupaten yang membutuhkan,” tegas Agung pada Lombok Post, kemarin (10/3).

Ia mencontohkan, fasilitator sudah selesai pada tahap pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas), tiba-tiba Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) kabupaten menerbitkan valisidasi data terbaru, sehingga tim harus bekerja ulang. Hal itu akan berdampak pada perubahan data masyarakat yang telah punya SK dan buku tabungan. “Mereka (warga) pasti akan marah,” kata Agung.

Kebijakan kabupaten semacam itu membuat fasilitator pontang panting. Padahal membuat Pokmas, perencanaan gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) tidak mudah. “Fasilitator  harus kerja siang malam.”

Di level pusat Kementerian PUPR sudah menyerahkan urusan rumah rusak sedang dan ringan diserahkan ke Pemprov dan kabupaten. Tapi di level kabupaten Dinas Perkim kembali meminta syarat harus atas persetujuan dan tanda tangannya. Hal itu memperlambat kerja-kerja tim.

Fasilitator sudah dilengkapi tenaga teknis, dan di petunjuk pelaksanaan, tidak ada satu kata pun kalimat yang menyebut harus mengetahui Dinas Perkim. Sehingga permintaan itu tidak perlu agar bantuan cepat dicairkan.

Ia menyarankan Dinas Perkim kosentrasi pada rusak berat yang progresnya sudah lim bulan kerja masih sangat rendah. “Tolong peka sedikit dengan penderitaan masyarakat, waktu kerja kita tinggal 33 hari,” katanya.

Mereka harus malu dengan BPBD NTB dalam waktu dua bulan sudah mampu menyelesaikan 4.027 unit rumah. Target mereka dalam minggu ini sehari 100 sampai 200 rumah bisa selesai digarap.

Dari 147.426 rumah rusak sedang dan rusak ringan, baru 4.027 unit rumah yang rampung diperbaiki. Rumah dalam proses perbaikan 18.208 unit, dan dalam tahap perencanaan 53.717 unit rumah. Capaian itu dilakukan dalam dua bulan dan menurutnya sudah sangat bagus.

Sejak pelepasan fasilitator BPBD NTB kerja tepat waktu, tidak mengenal hari libur demi menjaga kepercayaan yang diberikan pusat, pimpinan daerah dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat terdampak bencana. “Ini semata-mata urusan kemanusiaan,” katanya.

Ditegaskannya, bantuan stimulan diberikan bagi masyarakat bukan untuk Pemda. Saat ini momen daerah menjadi pelayan masyarakat, sebaga ladang amal ibadah. “Mari berjihat untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTB,” tegasnya lagi.

Masyarakat menurutnya sangat senang mendapat bantuan. Baik mereka yang rumahnya sedang dikerjakan atau pun sedang berproses. Karena itu, Pemkab harus lebih sering turun melihat kondisi warga dan cepat merespons masalah masalah di lapangan.

Di Sembalun awalnya masyarakat tidak mau menerima, karena trauma melihat lambatnya penanganan rusak berat. Sekarang warga berlomba-lomba daftar Pokmas melihat hasil karya para fasilitator.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum menambahkan, untuk perbaikan rumah rusak berat yang sudah rampung diperbaiki 1.154 unit rumah, dalam proses pengerjaan 11.712 unit sehingga total 12.886 unit rumah. Sebagian bersar warga memilih jenis rumah konvensional (RIKO) 5.468 unit dan rumah instan sederhana sehat (RISHA) 3.169 unit.

Perbaikan rumah rusak berat prosesnya lebih rumit dibanding rusak sedang dan ringan. Tapi baginya yang penting saat ini adalah mempercepat transfer uang yang sudah diterima warga ke rekening Pokmas. Sebab bila sampai 12 April tidak dikirim ke rekening Pokmas, dana itu ditarik lagi ke pusat.

“Makanya tidak usah mikir macam-macam lagi, segera transfer, biar uangnya tidak kembali,” imbuhnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks