alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Jukir “Nakal” Gak Bisa Seenaknya Lagi

MATARAM-Dinas Perhubungan (Dishub) kota Mataram akan membuat terobosan baru guna meningkatkan retribusi parkir. Kali ini, Dishub akan menggodok pembuatan karcis sebagai alat untuk membayar parkir. “Ini kita lakukan untuk meminimalisasi kebocoran parkir di Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh, beberapa hari lalu.

Pembuatan karcis ini tidak bisa dibuat begitu saja. Namun harus digodok dulu seperti apa mekanismenya. Saleh juga harus belajar banyak jika menerapkan sistem ini. Jangan sampai nantinya karcis yang rencananya akan dijual di retail modern dipalsukan. “Banyak yang harus dipelajari dulu,” kata mantan Lurah Selaparang ini.

Untuk bayar parkir sistem karcis ini Dishub tidak akan pegang uang. Karcis ini nantinya akan dibeli di retail-retail modern. Begitu juga dengan pola pembayaran parkir akan menggunakan karcis. Bahkan pengendara sendiri yang nantinya akan menyobek karcis sebagai alat bayar ini. “Kalau sekarang kan karcis disobek tukang parkir. Besok pengendara sendiri yang sobek untuk diberikan ke jukir,” sebutnya.

Hasil penjualan karcis di retail-retail modern ini akan disetor ke kas daerah. Dishub tugasnya hanya mengumpulkan sobekan karcis dari jukir ini guna bisa diklaim berapa yang didapatkan para jukir. Misalnya,  si jukir A di Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) mendapat potongan karcis 100. Itu yang nanti dibayarkan. “Jukir ini nanti akan memiliki rekening bank untuk ditransferkan uangnya,” tuturnya.

Dengan sistem ini kata dia, para jukir tidak bisa memanipulasi berapa retribusi parkir yang didapatkan. Selama ini kata dia, banyak jukir yang menarik retribusi parkir Rp 2 ribu untuk sepeda motor. Bahkan untuk roda empat Rp 5 ribu. Kini, dengan adanya aturan ini maka tidak bisa lagi. Apalagi, sekarang ini retribusi parkir akan dibayar hanya menggunakan karcis. “Berapa dapatnya jukir itu yang akan dibayarkan. Berapa persen masuk kasda, berapa persen ke jukir,” katanya.

Disinggung soal wacana e-parkir, Saleh mengatakan itu terlalu mahal. Hal ini tentunya akan menghabiskan uang daerah. Bayangkan saja untuk satu alat  e-parkir ini saja harganya Rp 25 juta. Jika ini diterapkan di KBC paling tidak membutuhkan lima unit. “Ini akan menghabiskan uang daerah,” sebutnya.

Sementara itu Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Mataram Mahfuddin Noor mengatakan, penerapan sistem karcis untuk retribusi parkir cukup bagus. Dalam hal ini jukir tidak bisa semaunya lagi menarik retribusi.

Lebih jauh dijelaskan, kini pihaknya terus memberikan pemahaman kepada para jukir untuk mengatur parkir di KBC. Kawasan ini tidak boleh lagi kendaraan parkir sembarang karena sudah ada rambu-rambunya.

Untuk sepeda motor sebut dia, boleh parkir hanya satu deret (baris). Sementara untuk mobil tidak boleh parkir di Jalan Selaparang. “Mobil titik parkirnya di Selaparang Square,” sebutnya. (jay/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks