alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Karir Mentok, Pejabat Ajukan Pindah

MATARAM-Puluhan pejabat sepertinya mulai jenuh bekerja dilingkup Pemkot Mataram. Mereka pun ramai-ramai ajukan pindah ke pemerintah daerah lain. Dengan harapan ada karir yang lebih baik di sana.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membenarkan itu. Puluhan berkas usulan surat pindah masuk ke mejanya. Tapi sebagian di antarnaya masih ia tahan. “Ada yang saya tidak tandatangani,” aku Ahyar blak-blakan.

Selain karena alasan sayang dengan para pejabat, ia tengah membutuhkan banyak tenaga mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan. Kepindahan mereka justru akan merugikan pemkot sendiri.

Dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa maksimal. Sehingga pemkot mau tidak mau putar otak, mencari tenaga kompeten mengisi pos yang ditinggalkan. Alasan lain, Ahyar menolak tanda tangan jika karir mereka juga akan bernasib sama di tempat yang baru.

“Kalau di tempat baru mereka tidak ada harapan saya tolak tanda tangan, kecuali mereka ada peluang dan yakin,” imbuhnya.

Karir cemerlang jadi impian setiap orang. Ahyar juga tidak ingin menghalang-halangi keinginan seseorang memburu karirnya. Tapi ia berharap pejabat mau mengurungkan niat pindah, jika di tempat baru juga tidak ada peluang untuk meningkatkan karir.

“Jujur saja saya sudah anggap seperti keluarga semua pejabat, lebih baik kita bekerja di sini sama-sama melayani masyarakat,” sarannya.

Kecuali bagi mereka yang sudah sangat yakin. Melihat peluang peningkatan karir ada ditempat lain. Ahyar mengaku dengan senang hati akan menandatangani usulan mereka. “Kalau memang peluangnya besar, kenapa tidak,” tegasnya.

Beberapa pejabat yang minta pindah, kabarnya banyak dari eselon III dan IV. Usulan mereka saat ini masih tertahan di meja wali kota.

Ahyar mengatakan, kecewa karir mentok tidak hanya terjadi di pemerintahannya. Di semua pemerintahan pasti akan ada pejabat yang kecewa dengan karirnya yang tidak berkembang. Hal ini pasti terjadi karena jabatan strategis memang jumlahanya terbatas. “Tidak bisa kita paksakan semua dapat jabatan yang dimau,” cetusnya.

Karena kursi jabatan yang terbatas. Ia pun harus benar-benar memilih pejabat yang terbaik. Agar bisa membantu ia mewujudkan visi misinya sebagai kepala daerah. bagi Ahyar, sebenarnya semua pejabat di lingkup Pemkot Mataram memiliki SDM yang tinggi. Sehingga semua berpeluang ada di posisi paling tinggi.

“Tapi saya harus cari pejabat yang dekat secara emosional dan mudah diajak koordinasi dan yang terpenting mampu memimpin OPD dengan baik,” tegasnya.

Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram pun membenarkan puluhan berkas usulan pindah ia terima. Ia tak menampik rata-rata alasan para pejabat itu pindah karena ingin mencari karir yang lebih baik di birokrasi pemerintahan daerah yang lain. “Lebih banyak yang ke provinsi, ada pula yang ke Lombok Barat,” terang Nelly.

Pejabat yang usulan pindah ke Lombok Barat biasanya dilatarbelakangi keinginan untuk memudahkan akses tempuh ke tempat kerja. Karena rata-rata mereka tinggal di Lombok Barat. Tetapi yang usul ke pemprov rata-rata bisa ditebak rata-rata ingin memperbaiki nasib. “Kalau yang dari Mataram ke provinsi ya hampir bisa dipastikan karena itu, kan posisi pemerintah provinsi juga di Kota Mataram,” tandasnya. (zad/r7) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks