alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Mahal, Pengiriman JPS Mataram Telan Rp 1,2 Miliar, Dewan : Hitungannya dari Mana?

MATARAM-Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah mendistribusi paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama dua tahap. Tetapi anggaran yang dihabiskan untuk distribusi membuat anggota dewan kaget.

Pada tahap I distribusi menghabiskan Rp 200 juta. Lalu tahap II biaya distribusi menghabiskan Rp 999 juta. “Anggaran sangat fantastis Rp 1,2 miliar!” kata Anggota DPRD NTB Nyayu Ernawati, kemarin (10/5).

Biaya distribusi yang fantastis itu terungkap dari hasil ekspose anggaran penanganan Covid-19 untuk tahap I dan II Wali Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, pada Jumat malam (6/5). “Itu buat estimasi hitungannya dari mana?” imbuhnya dengan nada heran.

Faktanya Erna melihat yang lebih banyak berperan dalam distribusi JPS Mataram di lapangan Kepala Lingkungan (Kaling). Bukan tim yang mendistribusikan door to door ke warga. “Itu Kaling (yang salurkan) dan gak ada biayanya (dapat honor)” cetus Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram itu.

Erna pun mempertanyakan siapa tim yang dapat anggaran dengan total Rp 1,2 miliar. “Padahal masih ada tahap berikutnya dan nanti akan ada biaya lagi untuk itu,” ulasnya.

Lombok Post menghubungi salah satu Kaling di Kota Mataram. Kaling itu membenarkan belum ada honor yang diterima selama distribusi JPS. “Sampai saat ini tidak ada,” katanya seraya meminta namanya tidak ditulis.

Dia melihat proses distribusi JPS sangat sensitif. Sehingga para Kaling memilih mengamati daripada memprotes apa yang dinilai tidak sesuai. “JPS ini sedang sensitif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati mengklaim proses penetapan harga termasuk honor biaya distribusi JPS menggunakan standar harga. “Kita tidak bisa main-main dalam hal ini,” katanya.

Namun diperjelas berapa biaya sesuai standar harga Asnayati belum bisa menjelaskan. “Saya tidak pegang DPA nanti saya lihat,” kelitnya.

Begitupun berapa jumlah tim yang diberi honor, berapa lama bekerja, hitungan pendapatan perhati dan perbulannya. Namun Asnayati menyebut proses penetapan besaran honor dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelum besaran honor ditetapkan, Asnayati menyebut Dinsos melakukan konsultasi dengan OPD teknis lain. “Ada Bappeda, Keuangan, direview Insepktorat,” ulasnya.

Tim itu terdiri dari beberapa orang antar OPD dan lembaga. “Dibantu sama Babinsa, Babinmaspol, kelurahan pakai Linmas, ada PKH, TKSK, sama PSM,” terangnya.

Asnayati pun mengatakan bila Kaling termasuk yang menerima honor dalam proses distribusi JPS Mataram. “Setahu saya Kaling ada,” ujarnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Korem 162/WB Gelar Bakti Sosial di KEK Mandalika

Sejumlah kegiatan bakti sosial di gelar Korem 162/WB dalam rangka menyambut HUT TNI ke-75 di Loteng. “Terima kasih TNI karena menggelar salah satu rangkaian HUT-nya, di daerah kami tercinta,” ujar Asisten II Setda Loteng H Nasrun, kemarin (18/9).

Dugaan Korupsi Pembangunan RS Pratama Dompu Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Manggelewa, Dompu, tahun 2017 sebentar lagi rampung. ”Kira-kira dua minggu lagi kita naikkan ke penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, kemarin (18/9).

Izin Tinggal Habis, WNA di NTB Siap-siap Kena Denda

Masa perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa berakhir Minggu (20/9) besok. Artinya, bagi warga negara asing (WNA) yang belum memperpanjang bakal dikenakan denda. ”Kalau tidak diperpanjang hingga batas waktu yang ditentukan maka dianggap overstay dan bakal dikenakan denda,” kata Kepala Imigrasi Kelas IA TPI Mataram Syahrifullah, kemarin (18/9).

Kasus Ikan Teri JPS Gemilang, Kejati Koordinasi dengan Inspektorat

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum melangkah lebih jauh mengusut pengadaan ikan teri paket JPS Gemilang tahap II. ”Kita koordinasikan dulu dengan Inspektorat,” kata Asintel Kejati NTB Munif di ruangannya, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hasil Uji Diragukan, Dua Merek Alat Rapid Test asal China Dipakai di NTB

MATARAM-Dua dari tiga merek alat rapid test yang diragukan akurasinya dipakai di NTB. Yakni VivaDiag dan Wondfo. ”Itu kami dapat bantuan dari pusat, silahkan...
Enable Notifications    Ok No thanks