alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Tak Cukup Cara Biasa, Mataram Butuh Cara Ekstrem Tangani Korona

Mataram gagap hadapi pandemi Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan tak mampu dikawal secara optimal. Padahal perlu cara ekstrem untuk menghadapi pandemi virus asal Wuhan ini. Juga dibutuhkan political will serta kekompakan aparatur pemerintah.

———————–

Kasus positif Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat. Kian mengkhawatirkan. Berawal dari tiga klaster hingga meluas pada transmisi lokal. Terakhir, Sabtu 9 Mei, terdapat penambahan 17 kasus positif baru. Seluruhnya merupakan kasus transmisi lokal.

Ketujuhbelas menambah panjang daftar pasien dalam pengawasan (PDP). Gugus tugas mencatat ada 129 PDP positif. Sebanyak 95 masih dalam perawatan, 31 orang sembuh, dan tiga orang meninggal.

Setelah kemunculan kasus positif baru, pemkot cukup cepat meresponsnya. Penambahan kasus ditindaklanjuti dengan rapat. Nyaris setiap hari, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh memanggil bawahannya untuk melakukan rapat.

Dari sana muncul banyak kebijakan. Yang sayangnya, pemkot justru kedodoran mengawal kebijakan mereka sendiri. Mulai dari pengawasan ODP dan PDP yang melakukan isolasi mandiri; peniadaan kegiatan keagamaan di tempat peribadatan.

Ada juga soal penerapan physical dan social distancing yang belum maksimal. Terakhir, kebijakan soal penanganan covid-19 berbasis lingkungan (PCBL). Yang tidak saja terlambat, tapi program ini tak jelas penerapannya di lapangan..

Selama ini, pemkot kerap mengklaim penambahan kasus karena kerja cepat gugus tugas. Terutama dari RSUD dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Yang cepat melakukan tracing kontak terhadap kasus positif.

Tapi, tak sedikit masyarakat yang menyangsikan klaim tersebut. Apalagi jika melihat kondisi keramaian di kota, yang seolah-olah tak terjadi pandemi Covid-19.

”Penanganan Covid-19 belum sesuai harapan. Terlalu fokus untuk penanganan pengadaan barang (sembako JPS),” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, kemarin.

Ismul menilai, belum terlihat gerakan masif dari eksekutif. Turun melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bawah. Termasuk melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda.

”Sangat minim. Terbukti apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam bentuk edaran, tidak sampai ke bawah,” kritik politisi PKS ini.

Ia lantas menyoroti soal PCBL. Dalam rapat bersama eksekutif, dari slide ditampilkan, kata Ismul isinya tak jauh beda seperti imbauan. Seperti yang sudah lebih dulu dilakukan lingkungan, sebelum PCBL digaungkan wali kota.

Jika melihat kencangnya pertumbuhan kasus positif, pemkot seharusnya sudah melakukan penanganan dengan skala prioritas. Khususnya terhadap lingkungan dengan warganya yang positif.

”Tanpa PCBL, seharusnya sudah beraksi lebih awal. Berarti selama ini hanya ngumpul-ngumpul bahas angka saja,” ujarnya.

Penanganan dengan skala prioritas bisa dilakukan terhadap lingkungan dengan kasus positif. Dipetakan. Bukan memukul rata dengan melakukan pembatasan sosial melalui PCBL. ”Alhamdulillah kita punya banyak lingkungan yang swadaya dan melakukan upaya ekstra, yang justru baru sekarang muncul dalam PCBL,” tuturnya.

Akan jauh lebih bijak, ketika pemkot lebih dulu melakukan pendekatan dengan kearifan lokal. Gugus tugas turun menemui toga dan toma. Tentu dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Kemudian, pemkot fokus terhadap lingkungan terdampak. Bisa dengan cara ekstrem. Langsung melakukan penutupan lingkungan. Tes massal. Selama penutupan ini, warga yang diisolasi tetap diberikan suplai bahan pokok.

”Kota ini kecil, kalau dimaksimalkan sebenarnya bisa ada pembagian tugas wali kota dan wakil. Tapi ini tidak ada. Hanya mendengar laporan saja,” kata Ismul.

Bagi Ismul, apapun teori penanganan yang dikeluarkan, jika masyarakat tidak paham dan tidak mengerti, akan membuat kerja-kerja eksekutif menjadi sia-sia. Apalagi masyarakat memiliki keterbatasan.

”Banyak instrumen belum dipakai karena lebih fokus ngitung angka (anggaran). Harus power full,” ucapnya.

Konsep Ngambang dari PCBL

Sorotan soal PCBL bukan saja datang dari DPRD Kota Mataram. Tapi juga kepala lingkungan (Kaling), yang menjadi ujung tombak program ini. Kaling bertanggung jawab terhadap lebih dari 40 komponen yang menjadi fokus PCBL.

Dalam rencananya, PCBL dikonsep dengan sangat baik. Setiap warga yang keluar masuk lingkungan akan dicatat aktivitasnya; setiap jalan di lingkungan bakal diportal; ada kelompok pemantauan kesehatan; pembatasan aktivitas kegiatan warga yang tidak penting dan mendesak; pencatatan suhu tubuh untuk setiap warga pendatang.

Kemudian pembatasan aktivitas kegiatan sosial, kebudayaan, dan keagamaan di fasilitas umum dan pribadi. Ada juga patroli untuk pembinaan atau penindakan bagi pelanggar kebijakan PCBL ini.

Konsep bagus ini tak terlihat di lapangan. Tak ada pemeriksaan maupun pencatatan. Pemkot mungkin lupa, bahwa tak semua lingkungan yang memiliki hanya satu akses pintu masuk, yang memudahkan pengawasan.

Kaling Gapuk Selatan Johan Rahmatulloh mengatakan, kemunculan PCBL diduga tidak berdasarkan asessment. Contohnya, kegiatan untuk pembagian tempat cuci tangan.

Ia menilai, tempat cuci tangan yang dibagikan beberapa waktu lalu terkesan menghabiskan anggaran. Seharusnya, tahap sekarang bukan lagi mengurusi penyediaan barang. Tapi harus lebih dari itu.

”Apalagi sekarang ada kasus transmisi lokal. Penanganannya harus jauh dari sekadar tempat cuci tangan,” kata Johan.

Belum lagi soal dasar hukum pelaksanaan rencana aksi PCBL. Yang diatur dalam SK Nomor 609/IV/2020. Johan yang merupakan alumnus magister hukum di Universitas Brawijaya mengatakan, diaturnya PCBL melalui SK merupakan kekeliruan.

SK seharusnya bersifat konkret dan individual. Berlaku untuk satu kali saja. Misalnya, SK pengangkatan atau pemberhentian seseorang dari jabatannya. Di mana ada subjek hukum jelas dalam SK yang bersifat individu.

Sementara, di PCBL, subjek hukumnya tidak jelas. ”Kalau lingkungan itu kan wilayah administratif. Jadi tepatnya PCBL itu diatur melalui Perwal karena bersifat umum,” jelasnya.

”Artinya SK itu lemah dan substansi yang diatur juga lemah. Jangan sampai kita kehilangan keilmuan karena diganggu pandemi ini,” tambah Johan.

Menurut Johan, di masa pandemi ini pemkot seharusnya merumuskan kebijakan yang tepat sasara. Jangan buru-buru menarik anggaran tapi program yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil.

”PCBL ini kan cuma gaya-gayaan, supaya pemeirntah dibilang visioner. PSBB yang cukup kuat dasar hukumnya ditolak, justru memilih PCBL yang belum ada dampaknya sampai sekarang,” kritik Johan.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof Arba mengatakan, akan lebih bagus jika rencana aksi diatur dalam perwal. Sehingga bisa langsung mengacu pada undang-undang maupun keppres penanganan Covid-19.

Selain itu, jika dilakukan pembatasan sosial berbasis lingkungan, yang paling penting dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi. Pemerintah juga harus hadir dengan memperhatikan kebutuhan warga mereka.

”Bagaimana orang mau taat kepada aturan (hukum) kalau tidak ada untuk makan sehari-hari,” kata Arba.

Sosialisasi, lanjut Arba, merupakan hak masyarakat. Terutama mereka yang dikenakan aturan tersebut. ”Jadi bukan cuma bahan pokok, tapi juga pencerahan atau ilmu atas aturan yang diberlakukan,” tuturnya.

Terkait dengan penanggulangan wabah, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat turut berpartisipasi dengan menaati aturan. Tentunya aturan tersebut tidak merugikan. Dan harus memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

”Tapi yang menjadi catatan penting, terkait dengan pembatasan ini, pemerintah harus memberikan hak dan kewajiban masyarakat,” tandas Arba.

 

Beli Alat PCR

Hingga Sabtu, Kota Mataram mencatat 129 kasus positif Covid-19. Jauh meninggalkan Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan daerah pertama positif Covid-19 di NTB, dengan 34 kasusnya.

Dalam sejumlah wawacara dengan wartawan hingga rapat di forum resmi, Direktur RSUD Kota Mataram dr. HL Herman Mahaputra kerap melontarkan keinginannya. Untuk bertindak ekstrem. Menghadapi pandemi Covid-19.

”Tidak bisa kita kalau pakai cara yang biasa-biasa saja,” kata Jack, sapaan karibnya.

Salah satu cara ekstrem yang bisa dilakukan adalah melakukan karantina wilayah. Tapi ini harus juga diimbangi dengan kemampuan tes untuk mendeteksi Covid-19. Langkah ekstrem belum bisa dilakukan pemkot, setidaknya dari hari pertama kemunculan kasus hingga kemarin.

Namun, harapan agar penanganan ekstrem bisa dilakukan muncul awal di minggu kedua Mei. Seiring dengan rencana RSUD Kota Mataram membeli alat PCR. Sesuai dengan rekomendasi WHO dan Kemenkes.

”Minggu ini datang alatnya,” ujarnya.

Keberadaan alat akan ditunjang dengan reagen. Cairan yang dapat mendeteksi genetik dalam virus. Jumlahnya bisa mencapai 100 ribu reagen.

Jack mengutarakan keinginan RSUD untuk bekerja cepat. Terutama dalam membantu program pemkot mengenai PCBL. Setelah alat datang, penanganan akan dibagi dua. Dinas Kesehatan melakukan tracing kontak secara masif. Kemudian dilanjutkan dengan uji swab yang dilakukan RSUD Kota Mataram.

Pihaknya membuka peluang untuk melakukan swab massal. Tapi tidak dilakukan serampangan. Tes swab dilakukan berdasarkan hasil mapping. Di mana wilayah yang terdapat kasus positif Covid-19.

”Jadi hasilnya cepat. Dengan alat ini kita bisa uji 300 spesimen dalam sehari,” jelasnya.

Nantinya, dalam melakukan swab, RSUD ingin wilayah tersebut dikunci terlebih dahulu. Misalnya di Kecamatan Ampenan. Dalam satu hingga tiga hari, tidak boleh ada orang yang keluar masuk. Selama rentang waktu tersebut, RSUD akan melakukan swab.

Dengan kemampuan alat yang nanti dimiliki, hasil swab akan keluar lebih cepat. ”Kalau semua sudah klir, kita buka lagi wilayahnya. Mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa, ekonomi jalan. Untuk yang positif covid, tentu kita bawa ke RS,” ujar Jack.

Apa yang hendak dilakukan RSUD sebenarnya bukan barang baru. Namanya pool test korona. Yang di Indonesia, telah dilakukan Provinsi Sumatra Barat.

Dengan mengetahui secara pasti dan cepat, siapa-siapa saja yang terkena Covid-19, pemkot bisa segera melakukan penindakan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi akan berjalan juga seperti biasa.

”Bayangkan kalau sehari 300 swab, kita hajar semua, selesai itu. Langsung jelas status orang yang kita swab, mana yang harus isolasi, mana yang harus pulang,” jelas Jack.

Bagi Jack, yang paling penting sekarang ini dilakukan adalah memperbanyak alat PCR. Tentu beserta reagennya. Alat yang hendak dibeli sekarang nilainya sekitar Rp5 miliar.

Jika saja ada tiga alat serupa, penyelesaian Korona bisa lebih cepat. Pemkot juga tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembelian alat pelindung diri maupun penyaluran sembako melalui jaring pengaman sosial.

”Kalau cepat selesai pandemi di Mataram atau NTB, aktivitas ekonomi bisa berjalan normal. Artinya uang-uang yang sudah direfocusing itu bisa kembali lagi ke masing-masing SKPD,” tandas Jack. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks