alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dikejar Deadline, Pemkot Mataram Bentuk Timsus Penanganan Korban Gempa Lombok

MATARAM-Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim percepatan perbaikan rumah korban gempa bumi kategori rusak sedang dan ringan. Tim khusus (Timsus) percepatan tersebut beranggotan dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan fasilitator.

“Tim ini sudah dibuatkan surat perintah tugas untuk melakukan cek data anomali. Dan kami sudah lakukan verifikasi  terhadap data tersebut,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, kemarin (11/3).

Selain itu, fasilitator juga bertugas untuk melakukan penguatan terhadap kelompok masyarakat (pokmas) dibentuk. Mencari tahu seperti apa persoalan yang dihadapi pokmas di lapangan dalam proses perbaikan rumah korban.

“Kalau tidak ada persoalan, pokmas harus segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan agar dana bantuan yang sudah ditransfer bisa digunakan sesuai peruntukan,” urainya.

Data dari Dinas Perkim Kota Mataram tercatat rumah rusak ringan sekitar 6 ribu unit dan rusak sedang sekitar 2 ribu unit. Sebagian masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dananya sudah ditransfer. Nilainya, korban rusak sedang mendapatkan Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Sementara itu terkait dengan rumah warga yang rusak berat, 100 persen sudah ditransfer. Dan program pembangunan hunian tetap terhadap korban yang rumahnya rusak berat sudah cukup bagus.

“Sekarang  ini tercatat sekitar delapan ratus rumah yang rusak berat hampir tuntas melakukan pembangunan,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan rumah rusak berat, lanjut Martawang, pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk pengangkutan panel rumah instan sederhana (Risha) ke rumah para korban. Alokasi anggaran tersebut merupakan dana sharing dari bantuan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Tak hanya itu, kami juga menyiapkan cat rumah bagi warga yang cepat menyelesaikan rumah mereka. Bonus ini guna memotivasi warga agar bisa bekerja cepat dan para korban bisa segera menempati rumahnya kembali,” sebutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perkim Kota Mataram HM Kemal Islam optimis pembangunan rumah rusak berat di Kota Mataram bisa rampung April mendatang. Kini, hampir semua rumah rusak berat, sedang dalam proses pengerjaan.

“Sekitar enam ratus unit yang sudah rampung, sisanya masih dalam proses pengerjaan,” ucapnya.

Menurutnya, pembangunan rumah rusak lebih cepat karena dibantu para tukang dari TNI. Mereka tidak mengenal waktu dalam membantu warga menyelesaikan pembangunan rumah warga yang rusak akibat gempa Agustus lalu.

“Kita target April ini sudah rampung,” tutupnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks