alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Sampah oh Sampah…Pusing Cari Solusi, Kepala DLH Sibuk Beralibi

MATARAM-Masalah sampah benar-benar menjadi aib bagi Kota Mataram. Di tengah kemajuan di berbagai bidang, ternyata Mataram justru keteteran mengurus sampah.

Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusi jitu. Terutama dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), OPD yang memang tugasnya menyelesaikan masalah sampah di Kota Mataram.

Sayangnya, Kepala DLH Kota Mataram Irwan Rahadi justru sibuk beralibi. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang bisa menyelesaikan persoalan sampah.

Padahal faktanya, Kota Surabaya dan Kota Bandung menjadi dua daerah yang mampu menangani masalah sampah. “Mungkin Pak Irwan kurang pengalaman. Atau Pak Wali Kota yang kurang tegas,” kata Muhammad Zakir, salah satu warga Kota Mataram.

Sekadar informasi, pengangkutan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sejauh ini belum maksimal. Sampah yang diangkut menggunakan dam truk tidak bisa tuntas. Sampah masih saja menumpuk meski sudah diangkut.

Lucunya, Kepala DLH Irwan Rahadi mengatakan, penanganan sampah di Kota Mataram sekarang lebih ringan. Terutama setelah TPA Kebon Kongok berubah status menjadi TPA regional.

Kalau tugasnya lebih ringan, kenapa sampah masih menumpuk dan berserakan di pinggir jalan utama? Irwan tak bisa menjawab.

“Polanya sekarang, angkut buang. DLH tugasnya hanya mengangkut sampah di setiap TPS untuk dibawa ke TPA Kebon Kongok,” kilahnya.

Sementara itu Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku, masalah sampah di Kota Mataram belum bisa diselesaikan. Karena itu, ia meminta DLH untuk maksimal mengangkut sampah di semua TPS.

“Jangan sampai setengah-setengah. Ini sudah kita sampaikan ke kadis DLH,” kata orang nomor satu di Kota Mataram ini.

Ahyar mengatakan, sampah yang diangkut jangan sampai hanya sebagian kecil. Tidak sampai full. “Ini kan percuma,” tutupnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks