alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Proyek di Mataram Bermasalah, Rekanan Mulai Cicil Kerugian Daerah

MATARAM-Kerugian keuangan daerah akibat kekurangan volume dari pekerjaan fisik, mulai dicicil rekanan. ”Beberapa sudah kita selesaikan. Ada tiga yang belum,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman, Kamis (10/6).

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, ditemukan kerugian daerah mencapai Rp493 juta. Akibat kekurangan volume pekerjaan di enam OPD.

Kerugian keuangan terbesar disumbang dari proyek milik Dinas PUPR Kota Mataram. Sebanyak Rp417,2 juta. Meski demikian, kata Miftah, rekanan secara bertahap sudah menyelesaikannya.

Pengembalian dilakukan dua rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan saluran irigasi. Di Bidang Sumber Daya Air (SDA). Senilai Rp5,1 juta. Lima rekanan lain, yang mengerjakan proyek peningkatan jalan, mengembalikan kerugian keuangan ke kas daerah, sebesar Rp55,7 juta.

”Yang pembangunan kantor lurah Sayang-Sayang, kerugiannya Rp4,4 juta, juga sudah dikembalikan,” jelas Miftah.

Masih tersisa tiga rekanan lagi. Yang belum mengembalikan kerugian daerah. CV KI untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung BKPSDM sebesar Rp39,5 juta; CV DP yang mengerjakan proyek kantor camat Ampenan, senilai Rp25,6 juta; dan PT TIK di proyek Monumen Mataram Metro sebanyak Rp287,5 juta.

Kata Miftah, rekanan sudah menyanggupi untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah. Selisih volume hasil temuan BPK akan diselesaikan seluruhnya. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Bahkan pengembaliannya dijanjikan rekanan akan disetor lebih cepat. ”SKTJM sudah ditandatangani rekanan, yang sisa tiga itu. Kalau temuan lain kan sudah selesai. Sudah disetor ke kas daerah,” katanya.

Berdasarkan SKTJM, penyelesaian kerugian keuangan daerah untuk proyek pembangunan gedung BKPSDM dan Kantor Camat Ampenan, diberi waktu hingga dua bulan. Sementara, rekanan Monumen Mataram Metro, batas waktunya hingga November.

Terlepas dari itu, Miftah menyebut pihaknya tetap berusaha meminimalisasi terjadinya kekurangan volume. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan juga dilakukan dengan maksimal.

Namun, terkadang ada perbedaan perhitungan yang dilakukan konsultan pengawas dengan auditor. Yang membuat terjadinya selisih. ”Perbedaan persepsi saja. Yang buat semacam selisih itu,” tandas Miftah.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya tetap melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Untuk temuan administrasi, akan ada teguran berjenjang. Dari kepala daerah dan sekda kepada setiap pimpinan OPD terkait. Kepala OPD akan diminta menyelesaikan maksimal 10 hari setelah surat teguran dikirimkan.

Khusus untuk satu temuan bersifat administrasi, yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Badan Keuangan Daerah (BKD); dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kata Alwan akan membutuhkan waktu cukup lama.

”Karena itu butuh perwal. Tapi, akan kita percepat,” ucapnya.

Adapun untuk temuan dengan kerugian keuangan, juga telah disepakati tenggat waktu pengembaliannya. Untuk nilai kerugian sampai Rp5 juta, harus selesai pada minggu ini. Kemudian, Rp5 juta sampai Rp20 juta diberikan waktu maksimal tiga minggu.

Yang di atas Rp20 juta hingga Rp100 juta, dipastikan Alwan harus tuntas dalam waktu 60 hari. ”Kalau yang Rp100 juta sampai Rp200 juta lebih, itu kita tenggat sampai November,” jelas Alwan. (dit/r3)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks