Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Relokasi Warga Mapak, Pemkot Mataram Percepat Pembangunan Huntara

MATARAM-Pemkot Mataram akan menyiapkan detail engineering design (DED) untuk pembangunan hunian sementara (Huntara). “Perencanaan dulu kita lakukan satu minggu,” kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana  saat meninjau lahan yang dihibahkan pemprov di Lingkungan Mapak Indah (11/1).

Bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi wali kota meninjau lahan yang dihibahkan pemprov di belakang UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor itu. Nampak juga Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito dan Asisten II Setda Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengecek lahan seluas 20 are tersebut.

Diutarakan, meski lahan dihibahkan pemprov belum secara formal. Tapi sudah cukup menjadi dasar untuk pemkot melakukan aksi dilahan yang sudah dihibahkan ini. “Pekan depan kita persiapkan perencanaan pembangunan Huntara. DED akan kita siapkan,” ujar Mohan.

Dia meminta kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazarudin Fikri membuatkan timeline. Guna memantau tahap pelaksanaan. Menurutnya, dalam membangun Huntara ada tahap pendahuluan seperti perencanaan. Proses administrasi keuangan akan dilakukan pergeseran dana belanja tidak terduga (BTT).

Selain itu, di lapangan juga akan dibuatkan akses masuk, jembatan, dan sebagainya. “Proses pembangunan Huntara tak serta merta. Tapi kita akan usahakan secepat mungkin persiapkan bangunannya,” ucap Mohan.

Pembangunan Huntara tahap awal akan diperuntukkan untuk 17 kepala keluarga (KK) terdampak abrasi. Sementara total warga yang terdampak abrasi 30 KK. “Saya sudah bilang kadis Perkim kita prioritaskan 17 KK yang masih mengungsi,” kata Mohan.

Diutarakan, Huntara tidak hanya proses membangun saja. Tapi juga yang dipikirkan akses masuk. Untuk pintu masuk ke Huntara nanti akan melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Mataram.

Baca Juga :  Sudah Naik, Segini Tarif Grab yang Baru

“Bangunan UPTD di bagian utara akan dirobohkan untuk jalan masuk ke Huntara. Perencanaan kita minta satu minggu baru dimulai pembangunannya,” pinta Mohan.

Dia belum memastikan anggara dibutuhkan dalam pembangunan Huntara. Namun yang jelas Badan Keuangan Daerah (BKD) nanti akan melakukan kordinasi dengan Disperkim. Untuk satu unit Huntara ukurannya 4 X 8 meter dan sudah dipasangi instalasi listrik dan air bersih. “Dari unit satu ke unit lain ada jaraknya,” ucapnya.

Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi gubernur NTB yang merespons apa yang menjadi persoalan masyarakat yang terdampak abrasi. Dia juga ingin ada payung hukum dan legalitas terkait hibah lahan ini. Karena persiapan lahan akan berdampak pada relokasi kedepannya. Apakah warga yang tinggal di lahan akan menetap Huntara atau seperti apa nantinya.

“Kita akan intens melakukan komunikasi dengan pemprov. Pembangunan Huntara akan kita percepat, kasihan warga yang terus mengungsi di keluarganya,” kata Mohan.

Kedepan lanjut dia, pemkot juga memiliki pekerjaan rumah (PR) mengawasi bangunan di bibir pantai. Rumah warga yang rusak karena abrasi apakah nanti menjadi tanggul pengamanan atau seperti apa. “Ini akan kita bicarakan dengan warga nantinya,” pungkasnya.

Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazarudin Fikri mengatakan, pembangunan Huntara akan menggunakan konstruksi tahan gempa dan ringan. Yang jelas mudah dan cepat. Untuk dinding bangunan akan digunakan yang lebih tebal dari Huntara di Bintaro. Sehingga lebih layak dan tahan lama. “Huntara akan kita bangun 30 unit,” ucapnya.

Selain itu lanjut dia, akan dibangun sarana sosial untuk kegiatan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Dia belum memastikan Huntara yang akan dibangun kapan ditempati warga. Namun yang pasti minggu ini pihaknya akan membuat DED. “Dalam pengerjaan juga kita harus melihat cuaca. Untuk pengurukan saja butuh dua ribu meter kubik,” ucap Ujang, sapaan karibnya.

Baca Juga :  Kartu Vaksin Bakal Jadi Syarat Ujian Sekolah di Mataram

Dia enggan bicara soal target kapan Huntara ini rampung agar bisa ditempati. Sebab kata dia, setelah ada DED baru bisa bicara soal target. “DED ada tahapan pengurukan dan pengerasan. Juga pagar keliling,” pungkasnya.

Camat Sekarbela Cahya Samudra mengatakan, warga yang akan tinggal di Huntara akan disesuaikan dengan data di kepala lingkungan dan kelurahan. Khususnya untuk warga pesisir yang terdampak abrasi. Dari data tersebut ada 17 KK yang menjadi prioritas utama. Prioritas kedua ada 12 KK. “Jadi data yang masuk di Disperkim ada 29 KK,” ucap Cahya.

Diutarakan, warga yang masuk prioritas utama tidak pernah kembali kerumahnya. Mereka tinggal di rumah keluarganya. Sedangkan yang masuk prioritas kedua tergantung kondisi cuaca. Sebab, rumah mereka ini mepet dengan rumah warga yang masuk prioritas utama. “Kalau gelombang tinggi mereka ini tidak akan tinggal di rumah,” ucap Cahya.

Sesuai arahan wali kota kata dia, tidak boleh ada lagi pembangunan di bibir pantai. Jadi bangunan yang rusak apakah nanti dimanfaatkan sebagai pos pantau dan sebagainya. “Kita juga akan pasang plang larangan membangun di bibir pantai. Setelah kita ratakan tak boleh ada yang membangun lagi. Ini  akan diawasi RT dan kaling,” ujarnya.

Biasanya tambah dia, dalam satu KK ada empat jiwa. Jadi untuk prioritas utama ada sekitar 60 jiwa yang aka menempati Huntara. (jay/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks