alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Ahyar Mau Belajar Dulu

MATARAM-Sebanyak lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Mataram berstatus mantan Napi Koruptor. Nasib mereka kini terancam dipecat. Menyusul terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Surat ini berisi petunjuk pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Wali Kota Mataram. Terhadap PNS eks napi koruptor yang telah dijatuhi hukuman. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat ini, Wali Kota Mataram diberi waktu sampai tanggal 30 April 2019 ini. Artinya masih ada waktu sekitar 1,5 bulan bagi Ahyar untuk segera memecat mantan napi koruptor di instansinya. “Iya, itu akan kami pelajari dulu suratnya,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh saat dimintai pendapatnya.

Seperti diketahui, pemkot telah menjatuhkan tidakan tegas. Dengan merumahkan sebanyak lima PNS yang terlibat mantan napi koruptor. Penjatuhan hukuman ini ditetapkan per tanggal 1 Januari 2019 lalu.

Tapi rupanya pemerintah pusat menginginkan tindakan yang lebih tegas. Dari sekedar perumahan atau tidak digajinya eks napi koruptor itu.

“Kita memang ambil kebijakan seperti itu karena saat itu ada upaya hukum,” terangnya.

Upaya hukum yang dimaksud yakni uji materi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Yang mendasari alasan pemerintah pusat untuk menindak tegas eks napi koruptor. Hasil uji materi itu sampai saat ini belum tuntas.

Namun pemerintah pusat, berdasarkan keputusan bersama menteri, antara lain Mendagri, Menpan RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018 lalu, telah bersepakat memecat para mantan napi koruptor itu dengan tidak hormat.

“Kami ingin menunggu juga, apa yang jadi sikap pemerintah provinsi. Sehingga tindakan yang kita lakukan bisa seragam,” terang Ahyar.

Ia mengaku tak ingin gegabah. Mengambil tindakan sendiri sebelum ada kesamaan langkah yang diambil. Bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain. Bagi Ahyar dirinya tak ada soal memecat eks napi koruptor di birokrasinya. Bahkan sebelumnya ia juga sudah menyetop semua gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka. Sejak Januari lalu.

“Saya harus menyetop agar nanti tidak malah jadi kerugian bagi saya. Kalau tetap saya gaji, lalu itu dihitung sebagai kerugian negara, dapat uang dari mana saya untuk mengembalikannya,” cetusnya.

Senada dengan Wali Kota Mataram, Asisten I Setda Kota Mataram Baiq Evi Ganevia pun menyampaikan sikap pemkot. Saat ini masih menunggu langkah pemerintah provinsi terhadap mantan napi koruptor di birokrasinya.

“Jika mereka nanti pecat ya kita juga pasti ikut pecat,” kata Evi.

Toh, lanjut dia, masih ada waktu sampai tanggal 30 April 2019 untuk melakukan kajian. Dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar semua benar-benar matang. Pemkot berupaya sedini mungkin menghindari peluang digugat secara hukum. Atas semua keputusan yang diambil.

“Kan masih sampai tanggal 30 April. Nanti kita lihat,” tandasnya. (zad/r5)

, karena saat it

Langkah yang ditempuh Pemkot mengikuti apa yang dilakukan Pemprov NTB. Sesuai dengan hasil arahan dari Surat Keputusan Bersama (SKB). Antara  Mendagri, Men PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ikuti apa yang dilakukan Pemprov karena mereka koordinator kita hadapi Judicial Review,” kata Nelly, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kota Mataram.

Dalam perjalannya diketahui ada tiga nomor permohonan uji materi pada MK. Diantaranya nomor perkata 87/PUU-XVI/2018 yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d.

Lalu ada nomor perkara 88/PUU-XVI/2018. Yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4.

Dan nomor perkara 91/PUU-XVI/2018 yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2, ayat 4 huruf b dan ayat 4 huruf d.

Belakangan muncul debat lagi dengan berprosesnya persidangan uji materi ini. Salah satunya muncul pandangan bahwa PPK dalam hal ini wali kota diminta tidak memecat PNSnya.

“Karena harus menunggu proses uji materi,” terang Nelly.

Sementara, di sisi lain KPK disebutkan menolak alasan uji materi. Sebagai alasan penundaan untuk pemecatan PNS yang terlibat korupsi. KPK meminta agar PNS yang putusan hukumnya inkrah dipecat langsung dipecat.

Dari penjelasan Nelly, pemkot terlihat condong memilih menggunakan diksi merumahkan. Di mana PNS yang pernah memiliki persoalan hukum korupsi dicabut hak-haknyanya sebagai PNS.

“Jadi kalau mereka mau masuk ya silakan. Tapi dari data base sebenarnya sudah kita kosongkan juga, jadi kalau misalnya mau finger print ya gak keluar namanya,” terangnya.

Menurut Eko pada dasarnya pemerintah hanya menjalankan sebuah sistem. Jika nanti dalam keputusan akhir, para PNS koruptor itu memenangi gugatan di MK.  Sehingga konsekwensinya hak-hak keuangan yang melekat pada PNS harus dipulihkan lagi, maka pemkot akan mengikuti.

Begitu juga sebaliknya jika dalam hasil sidang PNS koruptor itu ditolak permohonannya. Maka konsekwensi yang telah ditetapkan pun harus diterima.

“Kalau regulasi A ya kita ikuti A, saya belum tahu hasilnya,” ujar Eko pendek. (zad)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks