alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Wakil Rakyat Susah Taat

Soal kepatuhan, para wakil rakyat di Bumi Gora sungguh tak patut jadi teladan. Kewajiban melaporkan harta kekayaan ke KPK, tak sungkan mereka abaikan. Bahkan, hingga batas waktu hanya tersisa dua pekan. Betuntung, saat KPU memilih melunak, KPK justru tak ikut cawe-cawe urusan politik. Jika tak melaporkan harta kekayaan hingga 31 Maret 2019, mereka yang terpilih kembali, dipastikan tak boleh dilantik.

————————————————————–

 KIAI kondang Abdulah Gymnastiar pernah berujar. “Tatkala manusia diuji kesulitan, banyak sekali yang selamat. Namun, ketika manusia diuji dengan kemudahan, manusia cenderung jadi lalai, sehingga sedikit sekali yang selamat.”

Boleh jadi. Para wakil rakyat di Bumi Gora kini sedang diuji. Bukan oleh kesulitan. Melainkan oleh kemudahan. Kemudahan itu datang tidak sekali. Namun, berkali-kali. Ini terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban melaporkan LHKPN itu bukan barang baru. Sudah lama ada. Terutama semenjak lahirnya UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No 7/2006 yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Maka semenjak itu, pejabat publik di negeri ini diwajibkan melaporkan hartanya dalam LHKPN. Pelaporan diakukan ke KPK. Dilakukan saat awal pencalonan untuk jabatan publik, di tengah masa jabatan, dan di akhir masa jabatan.

Namun, meski wajib, di balik kewajiban laporan LHKPN tersebut, masih ada kemudahan. Yakni tidak adanya sanksi. Jikapun ada, paling-paling sanksi administratif.

Tentulah ada alasan di balik ketiadaan sanksi tersebut. Terutama lantaran dokumen LHKPN itu ada pada sisi pencegahan. Yakni memastikan integritas pejabat publik. Termasuk untuk menimbulkan rasa takut bagi pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sayang seribu sayang. Kemudahan dengan ketiadaan sanksi itu, justru menjadikan pejabat publik acap abai bin lalai. Dan inilah yang terjadi pada para wakil rakyat di Bumi Gora. Bayangkan. Hingga kini, bisa dihitung jari, berapa anggota DPRD yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

Tengoklah DPRD NTB. Dari data yang diakses Lombok Post di KPK, dari 65 anggota DPRD NTB, hanya tujuh anggota dewan yang memiliki data LHKPN di KPK. Itu pun data LHKPN yang sudah lama sekali. Mereka adalah H Ali Ahmad, politisi Partai Amanat Nasional. Ali memiliki data LHKPN di KPN tahun 2002. Lalu ada TGH Hazmi Hamzar. Poltisi Partai Perstuan Pembangunan ini melaorkan LHKPN tahun 2003.

Kemudian ada H Ruslan Turmuzi, politisi PDIP yang melaporkan harta pada 2002. Lalu Wakil Ketua DPRD NTB saat ini yakni H Abdul Hadi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini melaporkan LHKPN pada 2003. Ada juga Johan Rosihan, politisi PKS Lainnya. Johan tercatat melaporkan harta ke KPK dua kali. Yakni pada 2010 dan pada 2013, saat maju sebagai calon wakil gubernur dalam Pilgub NTB. Kala itu, Johan berpasangan dengan rekan sepertainya Suryadi Jaya Purnama.

Selain itu ada Nurdin Ranggabarani. Politisi PPP asal Sumbawa ini tercatat melaporkan harta pada 2010 ke KPK. Lalu ada juga Lalu Abdul Halik Iskandar, politisi Partai Demokrat yang melaporkan harta pada 2010. Saat itu, legislator asal Lombok Tengah ini memangku jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Abainya para wakil rakyat Bumi Gora ini tentu saja diketahui oleh KPK. Itu sebabnya, pada Mei 2017, KPK datang secara khusus jemput bola ke DPRD NTB. Untuk sosialisasi LHKPN kepada para wakil rakyat. Sayang, banyak anggota DPRD NTB yang tak hadir dalam sosialisasi KPK tersebut. Meski prihatin, KPK tak putus asa.

Tentu saja tak hanya ke DPRD NTB. KPK juga mendatangi daerah lain di NTB. Seperti ke Bima dan Sumbawa. Hal tersebut membuka mata. Potret keengganan anggota DPRD melaporkan LHKPN, rupanya tak hanya terjadi di DPRD NTB saja. Melainkan merata terjadi di seluruh DPRD Kabupaten/Kota di NTB.

Namun, dua tahun selepas sosialisasi masif oleh KPK ke NTB itu, jumlah anggota DPRD di Bumi Gora yang melaporkan LHKPN tak kunjung bertambah banyak. Maka, KPK pun mengeluarkan senjata terakhirnya. Sanksi bakal diberlakukan kepada para wakil rakyat tersebut, jika tetap abai melaporkan LHKPN.

Maka, KPK menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB. Edaran itu memberi batas akhir pelaporan LHKPN kepada para wakil rakyat paling lambat 31 Maret 2019.

Laporan tersebut harus mencantumkan keadaan harta hingga 31 Desember 2018. Dan jika anggota DPRD tidak melaporkan LHKPN hingga 31 Maret 2019 tersebut, maka sanksi menanti. Mereka yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif tahun ini, dan kelak jika terpilih, maka yang bersangkutan tidak akan bisa dilantik sebagai anggota DPRD.

Pelaporan pun kini menjadi lebih mudah. Wajib LHKPN tidak perlu lagi harus melaporkan secara manual ke KPK. Melainkan melalui aplikasi e-LHKPN. Sehingga bisa dilakukan secara daring atau online. KPK pun telah menunjuk satu direktorat khusus untuk menangani e-LHKPN ini.

Edaran KPK yang diterbitkan pada 7 Maret 2018 tersebut juga memberi maklumat baru. Sebab, terhitung mulai 2019 ini, penyelenggara negara di Indonesia, termasuk pejabat publik, wajib menyampaikan LHKPN tiap tahun. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat pada 31 Maret setiap tahunnya.

Pola ini mengubah cara lama, di mana untuk penyelenggara negara dan pejabat publik, kewajiban melaporkan LHKPN tersebut hanya saat awal jabatan, tengah masa jabatan, dan di akhir masa jabatan.

Maka kini, tenggat waktu untuk pelaporan LHKPN tersebut tinggal dua pekan saja. Namun, meski waktu pelaporan kian mepet, jumlah anggota DPRD yang melaporkan LHKPN-nya belum juga bertambah.

Di DPRD NTB, hingga kemarin, belum ada satu pun anggota DPRD NTB yang melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi online e-LHKPN. Berdasarkan penelusuran Lombok Post di laman LHKPN milik KPK, dari 65 anggota DPRD NTB, tercatat ada 58 orang yang menyandang status wajib lapor. Sementara tujuh lainnya tercatat, sudah memiliki LHKPN meski tetap punya kewajiban memperbaharui LHKPN-nya pada 31 Maret.

Dari 58 Anggota DPRD NTB yang wajib lapor dari KPK tersebut, belum ada satupun anggota DPRD NTB yang mengisi e-LHKPN. Bahkan, dari 58 wajib lapor ini, baru 37 orang saja yang sudah mengaktifkan akunnya. Sisanya belum mengaktifkan akun e-LHKPN.

Akun sendiri didapat untuk anggota DPRD yang sudah mendaftarkan e-Filling. Mereka yang sudah punya akun tinggal mengunggah data dan bukti kepemilikan hartanya, untuk kemudian selanjutnya diverifikasi oleh KPK. (Lihat grafis mekanisme pelaporan LHKPN).

Ngaku Baru Sisir Harta

Sekretaris DPRD NTB Mahdi yang dikonfirmasi Lombok Post tak menampik kalau sampai kemarin, memang masih banyak anggota DPRD NTB yang belum melaporkan e-LHKPN. Sekretariat DPRD sendiri telah menyiapkan petugas admin untuk LHKPN ini. Admin tersebut yang bertugas menyiapkan pelaporan e-LHKPN, sampai anggota DPRD NTB memiliki akun dari KPK.

”Sekarang semuanya sedang berproses. Sudah banyak yang mengurus,” ujar Mahdi. Dia menyebut, masih ada batas waktu dua pekan hingga 31 Maret.

Menurut Mahdi, hingga saat ini, baru empat anggota dewan yang sudah menyerahkan data aset-aset mereka. Tinggal dimasukkan melalui aplikasi milik KPK yakni e-LHKPN. Mereka yang sudah melengkapi data ini , anggota DPRD yang akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2019.

Di antaranya Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda dan anggota DPRD NTB Made Slamet. ”Belum dikatakan terlambat. Karena batas waktunya kan 31 Maret,” kata Mahdi.

Mengingat baru hanya empat anggota DPRD NTB yang memproses e-LHKPN nya, Mahdi menolak mengomentari tudingan, betapa hal tersebut mencerminkan anggta DPRD NTB sangat tidak mematuhi kewajiban sebagai penyelenggara negara dan pejabat publik.

Mahdi mengatakan, ada beberapa alasan anggota DPRD belum mengisi data untuk e-LHKPN. Salah satunya anggota DPRD masih banyak yang baru menyisir harta bendanya. Yang kedua, harta warisan yang belum selesai dibagi waris juga menjadi kendala anggota DPRD NTB untuk mendata hartanya.

”Ada juga yang belum punya bukti sertifikat kepemilikan lahan. Intinya kesulitan dalam mengakses harta kekayaannya,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD NTB Made Slamet mengatakan, dirinya sempat terkendala saat memasukkan aset-aset untuk didata dan dimasukkan dalam e-LHKPN. ”Kendalanya saya ini agak gaptek. Tapi saya sudah lengkapi data dan meminta bantuan untuk memasukkannya dalam daftar,” akunya.

Menurutnya, proses pengisian e-LHKPN sebenarnya tidak sulit. Asalkan data terkait aset yang dimiliki sudah lengkap. Sehingga tinggal dimasukkan melalui aplikasi e-LHKPN.

”Misalnya kalau punya tanah sudah ada sertifikatnya gampang ngurusnya. Datanya lengkap tinggal masukin saja,” kata dia.

Politisi PDIP yang maju kembali dalam pileg 2019 ini sepakat, bahwa keterbukaan informasi harusnya dicontohkan oleh anggota DPRD. Apalagi dewan dalam mengkritisi kebijakan, sering memakai senjata keterbukaan informasi. Jadi agar tidak dianggap mbalelo, harusnya anggota dewan lebih dulu mempraktikan keterbukaan informasi, mulai dari melaporkan harta kekayaannya.

“Teman-teman (anggota dewan lain,Red) ini punya karakter beda-beda. Intinya jika kita ingin mengubah sesuatu, harus mulai dari diri sendiri,” tandasnya.

Anggota DPRD NTB lainnya TGH Hazmi Hamzar mengatakan LHKPN ini sangat penting diisi. Hazmi, adalah salah satu anggota DPRD NTB yang memiliki data LHKPN di KPK. Karena itu, Hazmi pun mengingatkan anggota dewan yang maju kembali dalam pileg untuk mengisi LHKPN.

“Kalau tidak mengisi, konsekuensinya tidak akan dilantik jika terpilih lagi,” katanya.

Menurut Hazmi, kesadaran mengisi LHKPN ini memang masin minim di DPRD NTB. Buktinya kata dia, pada 2017 lalu, baru tiga orang yang diketahuinya sudah mengisi LHKPN. Termasuk dirinya dan ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

“Kemarin sudah mulai dipandu langsung oleh sekretariat. Mari kita sama-sama menuntaskan ini,” ujar politisi PPP ini.

Baru 16 Orang di Lobar

 Potret tidak sigapnya para wakil rakyat mengurus LHKPN, terjadi juga di Lombok Barat. Data yang diakses Lombok Post, dari 45 anggota DPRD di Lobar, baru 16 orang yang lapor LHKPN. Itupun setelah KPK memberi tenggat batas waktu pelaporan 131 Maret.

Sebelumnya, tercatat hanya dua orang yang lapor LHKPN. Yakni TGH Wahid Syahril dan Sulhan Muchlis. Pelaporan dilakukan pada 2010. Selebihnya, tak ada yang pernah melaporkan LHKPN.

Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam punya alasan soal minimnya anggota dewan yang sudah lapor harta ini.

“Kami masih menunggu sekretariat untuk memberikan formulirnya. Apa saja yang harus diisi, kami masih menunggu,” ucap politisi Partai Nasdem ini.

Padahal, Multazam tahu, bahwa aturan untuk menyerahkan LHKPN tersebut wajib bagi semua Caleg. Ketentuannya sampai akhir Maret. Sehingga, bagi caleg maupun petahana yang saat ini belum menyerahkan LHKPN diakuinya harus membuat.

“Kalau untuk sekretariat kami di partai, klarifikasi terakhirnya sudah dibuatkan. Maka kami akan sinkronisasikan antara LHKPN di DPW partai dan di sekretariat dewan,” paparnya.

Ia mengaku, dua pekan, lebih dari cukup untuknya menyelesaikan LHKPN ke KPK tersebut.

Multazam sendiri mengklaim, hartanya tak banyak berubah. Tidak ada sertifikat tanah, karena masih milik orang tua. Mobil milik daerah, karena kendaraan dinas. Sementara sepeda motor atas nama istrinya.

“Makanya nggak ada yang terlalu jauh berbeda dilaporkan,” akunya.

Terpisah, TGH Wahid Syahril yang juga Ketua DPC PKS Lobar yang dikonfirmasi soal kewajiban melaporkan harta terbaru hingga kekayaan pada 31 Desember 2018, malah balik bertanya. Apakah hal tersebut juga berlaku utuknya yang sudah pernah melaporkan harta ke KPK delapan tahun lalu.

“Kalau diminta lagi ya tinggal kita serahkan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Lobar ini mengaku siap mengikutinya jika memang diharuskan. Bahkan, ia menyatakan dukungan adanya aturan ini. Sebagai salah satu instrument untuk keterbukaan informasi publik terkait kekayaan pejabat penyelenggara negara.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Lobar Andi Irawan mengaku tak bisa memastikan apakah LHKPN dirinya sudah diserahkan atau tidak. Sebab, data LHKPN yang dibutuhkan, katanya sudah diserahkan secara kolektif ke Sekretariat DPRD Lobar.

“Itu sudah kami serahkan. Tapi untuk kepastiannya, sudah dilaporkan LHKPN-nya atau belum, nanti kami koordinasikan dengan sekretariat,” akunya.

Sementara Plt Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina mengaku pihaknya saat ini masih melakukan pendataan LHKPN sejumlah anggota dewan. Ia belum bisa memastikan berapa jumlah anggota dewan yang sudah melaporkan LHKPN maupun yang belum melakukan pelaporan melalui e-LHKPN.

“Saya masih belum mengikuti masalah e-LHKPN ini. Rekapnya itu ada di staf,” katanya. Dimintai data e-LHKPN para anggota dewan sejak Senin (11/3) lalu, Desi, sapaannya masih belum bisa menunjukkannya.

Loteng Masih Nol

Di Lombok Tengah, hingga kemarin, belum satu pun wakil rakyat di sana melaporkan LHKPN ke KPK. Data yang diakses KPK di e-LHKPN menyebutkan, dari 50 anggota DPRD, belum satupun yang meyampaikan laporan LHKPN terbaru. Kendati begitu, seluruhnya sudah mengaktifkan akun.

Sementara itu, beberapa anggota DPRD Loteng periode 2014-2019, sudah pernah melaporkan LHKPN mereka ke KPK. Data KPK menyebutkan, mereka adalah Nurul Adha, Muslihin, HL Arif Rahman Hakim, Samsul Qomar, Ahmad Ziadi, dan Lalu Erlan, dan M Humaidi.

Namun, untuk pelaporan yang baru, belum ada satu pun para wakil rakyat Gumi Tatas Tuhu Trasna yang melaporkan harta ke KPK.

Sekretaris DPRD Loteng Mulyatno Junaidi mengaku, pihaknya masih memiliki waktu. Dua pekan disebutnya sebagai waktu yang lama. “Kami selalu mengingatkan,” kata Mulyatno pada Lombok Post, Senin (4/3).

Dia optimistis, sebelum batas waktu habis, LHKPN yang dimaksud klir. Terlebih, kata Mulyatno dokumen LHKPN sebelumnya tinggal dicatat, dilengkapi, atau dikurangi, berdasarkan nilai kekayaan mereka masing-masing.

Lombok Utara Baru Tiga

 Di Lombok Utara, jumlah anggota DPRD yang sudah melaporkan LHKPN juga masih sedikit. Dari data yang diakses Lombok Post di KPK, hanya tiga orang dari 30 wakil rakyat di DPRD KLU yang sudah melapor melalui aplikasi e-LHKPN. Sementara sisanya baru mengaktifkan akun saja.

Sementara untuk yang pernah melaporkan LHKPN sebelumnya, hanya tiga orang pula. Yakni Sudirsah Sujanto dari Gerindra. Melaporkan LHKPN pada April 2010. Lalu ada Nurhardin dari fraksi PPP yang melaporkan LHKPN pada 23 Juli 2015, dan Rianto dari fraksi PKS yang melapor pada 30 April 2010. Sisanya, tidak ada data terkait LHKPN.

Sekretaris DPRD Lombok Utara Kartady Haris yang dikonfirmasi Lombok Post menyebut, dirinya tak tahu banyak perihal LHKPN para anggota DPRD KLU. Hal ini dikarenakan dirinya baru saja sebulan dilantik menjadi Sekwan baru. Menggantikan H Akhmad Sujanadi yang sudah meninggal dunia akhir Desember lalu.

Kartady pun mengarahkan Lombok Post untuk bertemu dengan salah satu staf Sekretariat DPRD KLU, Raden Budi. Raden merupakan admin dari pengisian data LHKPN para anggota DPRD KLU.

Raden mengungkapkan, pengisian LHKPN para petahana DPRD Lombok Utara masih jauh dari harapan. Dari 30 anggota DPRD Lombok Utara, hanya 5 orang yang menyetorkan data LHKPN padanya. Kelimanya adalah Ardianto dan Sahdan dari Hanura, Meorit Arianto dan Lalu Muhammad Zaki dari fraksi PKN, dan Ketua DPRD KLU H Burhan M Nur.

Banyaknya petahana yang belum melaporkan LHKPN diduga karena kesibukan masing-masing. Terlebih lagi suasana pascagempa. Dia menyebut, sebenarnya pelaporan LHKPN bisa diisi sendiri oleh para petahana. Namun, kesibukan membuat mereka menyerahkan hal tersebut pada operator di Setwan.

Raden mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat pada seluruh fraksi untuk segera melakukan pengisian LHKPN. “Kali ini tidak ada perpanjangan seperti tahun lalu.

Salah seorang anggota dewan, Sudirsah Sujanto mengakui, kalau gempa di KLU bisa menjadi penyebab belum banyak anggota dewan yang melaporkan harta ke KPK melalui e-LHKPN.

“Saya akan minta ke semua anggota fraksi. Termasuk saya juga akan segera melaporkannya, karena memang batas waktunya 31 Maret ini,” akunya.

Disebutkan, lamanya penyerahan LHKPN juga bisa disebabkan adanya perubahan data jumlah kekayaan. Pascagempa ini membuat jumlah kekayaan para anggota DPRD KLU berubah drastis.

“Karena rumah yang dulunya ada sekarang tidak ada. Dulunya kita punya TV sekarang tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Ardianto menuturkan, pihaknya sudah menyerahkan data LHKPN ke Setwan. “Jadi inikan tugas mereka (Setwan) sekarang yang input, karena mereka punya operator,” katanya.

Sama seperti Sudirsah, pengumpulan bahan dan kesibukan yang membuat penyerahan laporan LHKPN baru dilakukan menjelang akhir batas waktu.

“Kemarin saya memiliki rumah senilai Rp 450 juta dan pekarangan nilainya 150 juta. Sekarang rumah itu tidak ada. Hanya punya pekarangan saja. Jadi ktia kumpulkan data kita dulu,” jelasnya.

Meski terkesan molor, namun Ardianto mengaku tidak pernah mengumpulkan LHKPN melewati batas yang ditentukan. Tahun lalu pun sama. Ia bahkan menjadi anggota DPRD KLU pertama yang menyetor LHKPN.

Ditanyai perihal perubahan data LHKPN, Ardianto mengaku perubahan mencapai 300 persen. Selain kehilangan rumah dan harta kekayaan lainnya, ia pun harus menambah hutang baru. Contohnya seperti sepeda motor yang rusak terdampak gempa. Ia pun harus membeli baru dengan cara berhutang alias kredit.

“Kemudian alat rumah tangga, ada nilai penafsirannya. Seluruh alat rumah tangga kitakan yang pengadaannya dari sekian tahun, sekarang itu sudah hilang,” katanya.

Mataram Cuma Satu Orang

 Kondisi yang sama terjadi di Mataram. Data yang diakses Lombok Post di KPK kemarin, baru satu orang anggota DPRD Kota Mataram yang melaporkan harta ke KPK dari 40 orang anggota DPRD Mataram. Sementara, sebanyak 24 orang sudah mengaktifkan akun.

Dari data yang diakses Lombok Post, tercatat hanya Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi yang memiliki data LHKPN di KPK. Pelaporan dilakukan politisi Partai Golkar ini pada 2015. Selebihnya tidak ada data LHKPN mereka di KPK.

“Setahu saya belum ada dewan yang melaporkan LHKPN,” kata Humas DPRD Kota Mataram Abdul Salam, kemarin (12/3).

Pantauan koran ini, kantor DPRD Kota Mataram kemarin memang terlihat sepi. Tidak ada satu pun wakil rakyat yang terlihat dari pagi hingga siang. Ruang setiap komisi kosong. Hanya beberapa staf yang ada di depan. Para anggota dewan ada yang sedang sibuk kampanye. Bahkan ada juga yang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

“Biasanya pas akhir-akhir  baru melaporkan,” tambah Salam.

Anggota DPRD Kota Mataram I Gusti Bagus Hari yang dihubungi Lombok Post melalui sambungan telepon mengaku belum melaporkan LHKPN. Namun kata dia, pada 2017 lalu dirinya sudah melaporkannya.

“Kalau tidak salah terakhir pada 2017,” akunya.

Hanya saja, dari pengumuman LHKPN, nama Ari tidak ada tercantum. Namun ia sendiri mengaku sudah membuat LHKPN pada 2017 lalu. Kini, kata dia, tinggal menyalin data pada 2017 lalu saja. “Tinggal mengisi form saja,” singkatnya.

“Sekarang ini kita semua dewan lagi sibuk-sibuknya,” terangnya soal mengapa dirinya belum lapor harta terbaru ke KPK.

Ari menyarankan, agar KPK mempampang nama-nama anggota DPRD yang belum menyampaikan LHKPN. Menurutnya, hal itu bisa menjadi semacam sanksi sosial bagi anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaannya.

“Walaupun tidak ada sanksi, tapi baik bagi publik untuk mengetahui siapa yang buat laporan dan siapa yang tidak,” sebutnya.

 Lombok Timur Baru Dua Orang

 Di Lombok Timur, kondisinya pun sama. Segendang sepenarian dengan daerah lain di NTB. Untuk tahun 2018, dari 50 anggota DPRD setempat, tercatat hanya dua orang yang melaporkan harta ke KPK. Kasubag TU dan perjalanan dinas DPRP Lotim Rohmawati mengungkapkan, angka tersebut jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Laporan yang diterima untuk tahun 2017 yang direkap tahun 2018 mencapai seratus persen,” kata Rohmawati kepada Lombok Post.

            Padahal batas waktu laporan progres harta kekayaan tahun 2018 berakhir Maret 2019. Artinya, para legislatif ini hanya memiliki waktu beberapa hari saja. Kata Rohmawati,  pihaknya sudah menyurati semua anggota dewan, namun saat ini kebanyakan dari mereka sedang berada di luar kota.

            Menurut Rohmawati, sulitnya menemui anggota dewan merupakan satu dari kendala lain yang dihadapi. Ia mengaku tidak hanya satu kali bersurat. Tapi sering. Namun nyatanya surat tak mempan bagi para anggota dewan. Karena itu ia sepakat ketika dikembalikan ke persoalan kesadaran.

            Padahal, anggota sudah sangat dimudahkan. Mereka tinggal mengisi formulir, dan yang akan menginput data adalah staf di TU. Jika pun ada kesulitan, mereka bisa meminta bantuan dari staf.

            Jika sebelumnya sudah menyerahkan LHKPN, artinya, tahun selanjutnya hanya akan menambahkan saja. H Abdul Azis, anggota DPRD Lotim yang juga Ketua Fraksi Demokrat menerangkan, penyerahan laporan selanjutnya sebetulnya tinggal menambahkan harta tahun 2018.

“Untuk form saat ini memang ada yang bertambah. Kita diminta menjelaskan waktu perolehan harta tersebut,” kata Azis.

            Azis yang merupakan satu dari dua anggota dewan yang sudah menyerahkan LHKPNnya menerangkan, tidak ada kesulitan dalam mengisi form tersebut. Katanya, ia menyerahkan LHKPN karena sesuai arahan. Sebab, jika terpilih kembali, salah satu syarat pelantikan anggota dewan petahana adalah LHKPN.

“Makanya itu sudah menjadi kewajiban,” terangnya.

            Ia sendiri menerangkan telah mengimbau kepada anggota lainnya. Terlebih surat terkait penyerahan LHKPN juga sudah diberikan. Namun, hal itu kembali ke kesadaran masing-masing. Baginya, menyerahkan laporan harta kekayaan merupakan hal biasa.

“Tinggal melaporkan apa yang kita miliki saat ini saja,” ujarnya.

            Membahas mengenai kesadaran, Sekretaris Dewan DPRD Lotim Taufikurrahman menerangkan, LHKPN memang kembali ke kesadaran masing-masing anggota dewan. Ia menyentil kenaikan gaji anggota dewan yang mencapai Rp 30 juta per bulan tentu memberikan efek signifikan bagi bertambahnya harta legislatif.

“Kalau ini kan masalah kesadaran saja. Saat ini beberapa yang belum mungkin sedang menyusunnnya,” kata Taufik.

Ketua DPD Lombok Timur Hafizullah Mashruri menerangkan, menyerahkan LHKPN merupakan kewajiban setiap caleg. Karena itu, jauh hari sebelumnya ia sudah meminta anggota partai yang nyaleg untuk segera mengumpulkan LHKPN.  “Secara partai, kita sudah kumpulkan. Tapi memang belum semua terkumpul,” kata Hafiz yang berasal dari Partai Nasdem.

            Adapun untuk beberapa caleg petahana dari partai Nasdem, ia menerangkan tak mengetahui hal tersebut. Hanya saja, bedanya dengan partai adalah yang bersangkutan tidak melaporkan secara individu. Melainkan dikerjakan partai.

            Sejauh ini, ia memastikan semua caleg petahana tentu merupakan mereka yang serius. Artinya, sangat tidak mungkin jika mengabaikan keharusan tersebut. Adapun yang belum tentunya merupakan mereka yang tidak serius. Kata Hafiz, apa yang dibahas di luar kewajiban seorang anggota dewan. Melainkan keharusan calon legislatif.

Namun ia juga tak menapikan efek bagi calon petahana yang belum melaporkan LHKPN-nya. Sebab jika diketahui publik, hal itu bisa menjadi persoalaan lain. Terutama dalam hal kepecayaan konstituennya.

 Bikin Malu

Keengganan para wakil rakyat melaporkan hartanya mendapat tanggapan dari aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) NTB Jumaidi. Dia menyebutkan, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara, mereka juga wajib melaporkan kekayaannya.

Dia menjelaskan, pasal 5 ayat 3 UU 28/1999, seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya. Karena itu, melalaikan kewajiban yang sudah tertuang dalam undang-undang adalah hal yang bisa disebut tidak tahu malu.

“Melaporkan harta kekayaan adalah bagian dari asas transparansi. Sedangkan sikap abai ini adalah bagian dari ketidakpatuhan wakil rakyat kita,” katanya.

DPRD katanya adalah elemen penting dalam sistem pemerintahan. Karena itu, ia berharap orang-orang yang mewakili rakyat adalah orang yang berkualitas dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya harus patuh terhadap undang-undang.

“DPR yang harus mengawasi kok malah dia yang gak patuh,” katanya.

Karena itu, dengan PKPU terbaru Nomor 20 Tahun 2018, katanya telah memberikan harapan baru. Dalam aturan itu, semua wakil rakyat wajib melaporkan kekayaannya. Bila tidak, caleg terpilih bisa batal dilantik.

Ia berharap, aturan KPU itu tidak disepelekan dan benar-benar menjadi landasan untuk menekan anggota dewan terpilih. Sehingga ke depan tidak ada lagi anggota dewan yang tidak patuh.

Ancaman PKPU itu menurutnya sudah pas, bagi yang tidak menyerahkan bukti pelaporan kekayaan tidak akan dicantumkan namanya untuk diserahkan ke presiden. Artinya caleg tersebut tidak akan dilantik.

 Dipanggil Partai

Sementara itu, Ketua DPW Nasdem NTB H Muhammad Amin mengatakan dirinya akan mengumpulkan langsung anggota DPRD NTB dari Nasdem. Agar jelas mana saja anggota dewan yang sudah atau belum mengisi LHKPN.

“Saya bukan sekedar meminta, tapi akan menginstrusikan semua dewan dari fraksi Nasdem untuk segera mengisi dan melaporkan LHKPN,” katanya.

Amin menegaskan, LHKPN penting untuk diisi karena ini merupakan kewajiban kostitusional dan sekaligus pertanggungjawaban moral sebagai penyelenggara negara kepada rakyat.

Terpisah, Komisioner KPU NTB Divisi Hukum Yan Marli mengatakan caleg petahana memang harus menyerahkan LHKPN. Awalnya LHKPN ini harus diserahkan lebih awal. Tetapi kemudian belakangan berubah. Dan disepakati harus diserahkan setelah terpilih nanti.

Namun, dalam perjalanannya, keputusan tersebut dimentahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi tenggat waktu bagi anggota DPRD yang sedang menjabat harus menyerahkan LHKPN paling lambat 31 Maret. Jika tak menyerahkan, maka tak akan dilantik jika terpilih kembali.

Sedangkan bagi caleg yang baru maju dalam pemilihan legislatif pertama kali, diberi kelonggaran. Jika terpilih dalam pemilu legislatif 2019 ini, mereka diberi toleransi untuk menyerahkan LHKPN paling lambat tiga hari sebelum pelantikan.

”Jika LHKPN tidak diserahkan, maka sanksinya adalah tidak dilantik sebagai anggota DPRD,” kata Yan Marli. (puj/ton/kus/dss/jay/fer/tih/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks