alexametrics
Senin, 24 Januari 2022
Senin, 24 Januari 2022

Gubernur NTB Diminta Jaga Komitmen Hibah Aset ke Pemkot Mataram

MATARAM-Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram I Nengah Sugiartha buka suara terkait belum terealisasinya hibah sejumlah aset Pemprov NTB ke Pemkot Mataram. Padahal, tahun lalu Pemprov NTB sudah menyetujui hibah aset tersebut tertuang dalam surat persetujuan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.

“Saya heran, gubernur sudah memberikan persetujuan tapi kok muncul belakangan ada syarat baru,” ungkap Sugiartha kepada Lombok Post.

Syarat yang di maksud adalah permintaan Pemprov NTB terkait lahan TPA Kebon Kongok di Lombok Barat seluas 8,1 hektare yang menjadi milik Pemkot Mataram. Pemprov NTB meminta Pemkot menghibahkan lahan tersebut karena akan dikelola menjadi TPA Regional.

Dewan menilai permintaan tersebut sebenarnya tidak ada masalah dan sah-sah saja. Terlebih lahan itu juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Hanya, jika memang mau ditukar guling, pembahasannya disampaikan di awal. Tidak kemudian terkesan menjadi syarat agar Pemprov NTB mau menghibahkan asetnya padahal gubernur sudah memberikan surat persetujuan.

“Kesannya ada pihak yang mempersulit hibah dengan membuat syarat meski gubernur sudah menyetujui. Gubernur harusnya konsekuen dengan ucapan,” sindirnya.

Jika syarat seperti ini kemudian dilayangkan Pemprov NTB setelah gubernur membuat surat persetujuan hitam di atas putih, Ical, sapaannya mengatakan akhirnya gubernur tidak punya komitmen. “Kok beda-beda. Gubernur sudah oke kenapa pembantunya nambah syarat lagi?” tanyanya.

Seharusnya antara pemerintah dengan pemerintah tidak mempertontonkan kepada masyarakat hal seperti ini. Karena permintaan hibah Pemkot Mataram ini juga demi kepentingan melayani masyarakat. Ketika pelayanan maksimal diberikan Pemkot Mataram kepada masyarakat, Pemprov NTB pasti juga merasakan dampaknya.

Namun dengan semua persyaratan yang diberikan Pemprov NTB, maka Ical akhirnya mengatakan ada kesan mempersulit dan tidak ikhlas. “Padahal sudah jelas presiden mengajarkan kalau birokasi itu harus dipermudah, jangan dipersulit. Ini provinsi kok gini?” sesal politisi Nasdem tersebut.

Diketahui ada 12 aset Pemprov NTB yang sudah disetujui gubernur untk dihibahkan ke Pemkot Mataram. Tertuang Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 032-490 tahun 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemprov NTB berupa tanah dan bangunan kepada Pemkot Mataram.

Aset tersebut diantaranya Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di jalur Lingkar Selatan, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas PUPR, hingga SMPN 13 Mataram.

Kemudian ada SDN Mapak, Lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, hingga Lapangan Karang Sukun. Termasuk Taman Rekreasi Pelabuhan Ampenan dan Lapangan Bumigora di Udayana itu masih aset milik Pemerintah Provinsi NTB. Total nilai 12 aset yang dihibahkan Pemprov NTB ke Pemkot Mataram ini senilai sekitar Rp 75 miliar.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah sebelumnya juga pernah bertemu dengan wali kota membahas persetujuan hibah aset lahan ini. Namun ketika ditanya kembali mengenai progress hibah lahan, Zulkieflimansyah terkesan berkelit.

“Nanti saya akan cek lagi. Kan nggak gampang hibah itu, ada prosedurnya,” akunya usai menemui Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana Senin (10/1) lalu membahas kesiapan pelaksanaan MotoGP.

Begitu juga ketika ditanya mengenai syarat yang diajukan Pemprov NTB yang meminta lahan Pemkot Mataram di TPA Kebon Kongok, gubernur mengaku akan mengeceknya. (ton/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks