alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Dishub Tidak Mau Disebut Lembek

MATARAM-Kondisi lengang di kawasan bisnis Cakranegara, tepatnya di Jalan Selaparang, ternyata hanya berlangsung beberapa hari saja. Buktinya, kemarin puluhan sepeda motor parkir di bahu jalan.

Saat dikonfirmasi Lombok Post mengenai hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram M Saleh mengatakan, aturan tersebut kembali diberlakukan, karena ada protes dari para pedagang. “Iya memang ada protes dari pedagang, mereka sampaikan aspirasi,” tegasnya, kemarin (13/2).

Alasan protes itu dilayangkan, para pedagang mengeluhkan jauhnya lokasi parkir. Sehingga menyebabkan pelanggan enggan untuk berbelanja di Toko mereka. Padahal kata Saleh, jarak dua tempat parkir yang telah disediakan hanya 190 meter.

“Pelanggan para pedagang ini malas-malas, karena parkirnya jauh,” cetus Saleh.

Karena itu, pihaknya mengambil sikap. Membolehkan parkir di bahu jalan, tetapi dikenakan aturan, seperti pemasangan tanda batas. Pembatas dipasang berjarak 10 meter dari tiang lampu merah. Di area 10 meter itu, pembeli dan pedagang tidak diperbolehkan memarkirkan kendaraannya.

Kemudian, parkir hanya berlaku untuk kendaraan roda dua dan itu harus satu deret, kiri dan kanan. Kendaraan roda empat dilarang dan harus parkir di area Selaparang Square. Terlebih lagi, truk bongkar muat pedagang juga dilarang, maka Dishub Kota Mataram menetapkan lima titik drop zone . Tiga di sebelah utara dan dua disebelah selatan.

“Hari ini (kemarin, Red) kita beri pembatas, menyusul akan ditambah rambu larangan parkir khusus roda empat. Nanti hanya boleh antar turunkan penumpang atau muatan saja,” jelasnya.

Petugas Dishub Kota Mataram tetap diterjunkan untuk mengawasi para pengendara. Jangan sampai Jukir membolehkan parkir kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua lebih dari satu deret. Itu dilarang.

Sanksinya sudah disiapkan. Untuk pemilik kendaraan yang melanggar, akan tilang. Jika Jukir melakukan pelanggaran, maka Dishub Kota Mataram bisa menindak. Dengan tidak segan-segan menerapkan sanksi pemberhentian.

“Kita tegur, tegur, tegur, kalau gak patuh kita berhentikan dia. Termasuk juga Jukir harus pakai karcis parkir, jadi Jukir di sana harus mengantongi karcis itu,” ujar Saleh.

Dirinya menegaskan, Dishub Kota Mataram tidak mau dianggap lembek, karena mengambil sikap seperti ini. Sebab, pemberlakuan aturan larangan parkir harus melihat faktor lain. Memang selama ini, pihaknya terpaku pada kelancaran lalu lintas. Karena parkir semrawut.

Namun, pihaknya juga tidak bisa mengabaikan faktor ekonomi, yang sudah lama berjalan di kawasan bisnis Cakranegara. Jangan sampai ada pedagang mengeluhkan omzet berkurang karena aturan ini.

Saleh juga belum tahu, sampai kapan aturan ini diberlakukan. Pihaknya masih melihat situasi dan kondisi. “Aturan tetap tegas kita jalankan, boleh ada parkir di bahu jalan, namun ada batasan dan kami mengawasi ketat soal penerapannya,” tutup Saleh. (yun/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks