alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

2.420 Peserta Seleksi CPNS Mataram Tak Lulus Tes SKD

MATARAM-Nilai ambang batas tes CPNS 2020 sudah diturunkan. Namun, tetap saja jumlah peserta yang lulus tes lebih sedikit dari yang gagal.

Data BKPSDM Kota Mataram memperlihatkan, dari 4.605 peserta yang ikut tes CPNS di Kota Mataram, hanya 2.185 peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Sementara 2.420 peserta lainnya gugur.

“Nilainya tidak berhasil melewati passing grade atau ambang batas,” kata Kabid BKPSDM Kota Mataram H Ahmad Mujahiddin, kemarin.

Tes SKD sendiri berakhir kemarin (12/2). Dari formasi yang tersedia, satu formasi dipastikan tidak terisi. “Formasi Penata Anestesi Ahli Pertama tidak terisi,” ujar dia.

Formasi ini mencari dua orang CPNS. Sementara peserta yang ikut tes hanya satu orang. Bahkan peserta yang ikut tes nilainya tidak memenuhi passing grade. “Hanya ini saja yang tidak terisi di tenaga kesehatan,” tuturnya.

Diungkapkan, peserta CPNS itu ketentuannya harus sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2019. Untuk nilai tes wawasan kebangsaan (TWK) harus memenuhi standar dengan poin 65, tes intelegensia umum (TIU) 80 poin, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 126 poin. “Jadi, secara komulatif nilai skornya adalah 271,” ujar dia

Peserta yang tidak sampai nilai ambang batas dipastikan gugur. Begitupun dengan peserta CPNS yang tidak hadir, terlambat atau tidak ikut dalam proses pelaksanaan tes. “Ada 338 peserta tidak hadir,” ujarnya.

Sementara itu Sekdis BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, bagi peserta yang lulus SKD tidak serta-merta bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karena ketentuannya adalah tiga kali formasi.

Misalnya, di dalam suatu jabatan (formasi) tertentu ada 10 orang lulus. Sementara formasinya hanya dua, maka hanya enam orang dengan nilai tertinggi yang bisa ikut SKB. Sementara empat lainnya dinyatakan gugur.

“Ini berdasarkan Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019,” ujarnya.

Meski begitu, Taufik juga menunggu ketentuan-ketentuan yang lain dan diakomodir setelah pelaksanaan SKD ini selesai secara nasional. Apakah nantinya ada Permenpan-RB yang baru terkait dengan mekanisme lanjutan bagi peserta yang lulus SKD tersebut atau tidak. “Kemungkinan berubah tetap ada,” tandasnya. (jay/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks