alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemekaran KLS dan PPS Tunggu Moratorium Dibuka

MATARAM-Komisi II DPR RI menunggu kebijakan pemerintah terkait pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). ”Kita harus tunggu bagaimana sikap pemerintah atas pemekaran ini,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas, di Mataram, kemarin (13/2).

Bila moratorium dibuka, usulan daerah otonom akan dikaji ulang kesiapannya, termasuk KLS dan PPS. ”Kita akan hitung lagi kelayakannya,” ujarnya.

Rencana pemekaran Papua menurutnya juga masih rencana, belum ada realisasi sampai saat ini. ”Kalau rencana kan boleh,” katanya.

Saat ini, pemerintah masih memoratorium pemekaran daerah. Selama belum dibuka pemekaran tidak bisa dilakukan. ”Sikap kami menunggu,” tegasnya lagi.

Membentuk daerah otonomi baru harus dihitung secara cermat. Sebab, pemekaran tidak hanya membuat batas-batas wilayah. ”Kita harus hitung dengan cermat,” katanya.

Setiap pemekaran daerah pasti disertai dengan penambahan alokasi anggaran dan proses-proses politik di sana. ”Banyak sekali konsekuensinya, ini harus dihitung dengan benar,” ujar politisi PKB itu.

Dia tidak mau, pemekaran daerah justru membuat masyarakat sengsara. ”Belum siap dimekarkan, tapi karena kepentingan elite daerah kemudian terpaksa dimekarkan,” ketusnya.

Sikap tersebut berbeda dengan sikap anggota DPR RI lainnya, terutama anggota dewan dapil Lombok. Mereka mendukung moratorium segera dibuka. Seperti Suryadi Jaya Purnama, anggota DPR RI asal Lombok Timur itu mendukung pemekaran KLS.

Bila moratorium dibuka, KLS menjadi salah satu prioritas. Dari 315 daerah yang diusulkan, KLS masuk 65 besar yang paling siap. Semua syarat administrasi pun sudah dirampungkan.

Sebelumnya, Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT) H Ismail Husni optimistis pemekaran KLS bakal terwujud. Di kalangan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nama KLS sudah sangat familiar. ”Saat KPKLT berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda), mereka mengakui keseriusan pemekaran Lombok Selatan,” katanya. (ili/r5)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks