alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Hotel Lumpuh Akibat Korona, Angka Pengangguran di Kota Mataram Bertambah

MATARAM-Merebaknya virus Covid-19 di Kota Mataram membuat sektor pariwisata di Kota Mataram lumpuh. Sejumlah hotel berbintang dan hotel melati tutup akibat Korona. “Hampir semua hotel berbintang di Kota Mataram tutup,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi, kemarin.

Diungkapkan, sejak Korona ada 12 hotel berbintang di Kota Mataram tutup. Sedangkan hotel melati jumlahnya 120 yang tutup. Kondisi ini membuat angka pengangguran di Kota Mataram bertambah.

Tercatat, 850 karyawan hotel dirumahkan. “Ini tidak di PHK, hanya dirumahkan saja,” kata Denny.

Meski begitu, kata dia, ada juga hotel yang bertahan dengan menggaji  karyawannya separo dari gaji sebelumnya. Biasanya, karyawan hotel yang bertahan ini bagian dapur atau tata boga. Karena untuk makanan tetap jalan ke konsumen. “Di luar dapur yang dirumahkan,” ucapnya.

Diutarakan, jumlah karyawan hotel yang dirumahkan sudah disampaikan ke Bappeda Kota Mataram guna mendapat bantuan sembako. Ia juga meminta agar karyawann yang dirumahkan ini bisa mendapat kartu pra kerja.

“Ini harus diprioritaskan,” pintanya.

Ia tidak tahu kapan bencana non alam akan berakhir. Sehingga ia belum bisa memastikan karyawan hotel yang dirumahkan kapan kembali bekerja. “Tetap mereka akan bekerja setelah Korona ini berakhir,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengatakan, tercatat 5.400 kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan sembako dalam penanganan Covid-19. Data ini datang dari berbagai sumber. Entah itu program keluarga harapan (PKH), basis data terpadu (BDT), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram. “Semua data ini sudah masuk,” ungkap Amir.

Terpisah, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, saat ini Pemkot Mataram sedang mematangkan refocusing anggaran tahap kedua untuk penanganan virus Korona. ”Yang pertama, Rp 35 miliar itu sudah kita laporkan ke Kemendagri, sesuai dengan instruksi,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Anggaran Rp 35 miliar digunakan untuk mengcover kerja gugus tugas. Di bidang penanganan dan pencegahan. Hingga Mei nanti.

Kebutuhan untuk penanganan virus Korona jauh lebih besar dari anggaran yang disiapkan pemkot sekarang ini. Berdasarkan ketentuan dari Kemendagri maupun Kementerian Keuangan, setiap pemda minimal menyiapkan dana hingga Rp 100 miliar.

Sekda mengatakan, pemkot sedang melakukan penyisiran kembali. Menggenapkan kebutuhan untuk penanganan virus Korona menjadi Rp 100 miliar. ”Itu untuk refocusing kedua

Langkah selanjutnya, pemkot melakukan penyisiran kembali. Untuk refocusing kedua. Kata Eko, ada kewajiban lain dari pemkot yang termasukdalam penanganan virus Korona. Seperti menyiapkan dana untuk jaring pengaman sosial. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Di refocusing tahap pertama, digunakan untuk penanganan awal. Seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana cuci tangan di ruang publik. Sebagian lagi dimanfaatkan untuk membeli alat pelindung diri.

”Harus ada dana untuk jaring pengaman sosial itu. Nantinya akan masuk di refocusing tahap kedua,” ujar Eko.

Pemkot Mataram sudah memiliki daftar warga kurang miskin. Di Basis Data Terpadu (BDT). Jumlahnya mencapai 42.000 orang. Sekitar lebih dari 22.000 ribu telah mendapat bantuan sembako dari pemerintah pusat. Sementara sisanya, menjadi tugas dari pemkot.

Eko mengatakan, ada kemungkinan mereka mendapat bantuan dari pemprov. Yang kemudian menjadi persoalan, nominal bantuannya. Pemprov berencana memberi Rp 250 ribu per bulan. Sementara pemerintah pusat sebesar Rp 200 ribu.

Ada selisih Rp 50 ribu, yang dikhawatirkan Eko menjadi kecemburuan sosial. ”Terutama dari mereka yang terima Rp 200 ribu. Jadi kita rencanakan akan memberi subsidi Rp 50 ribu, supaya sama-sama terima Rp 250 ribu,” tuturnya.

Masalah lainnya, bantuan dari pemprov hanya sampai tiga bulan saja. Sementara kebijakan pemkot, bakal memberi bantuan hingga Oktober. ”Jadi harus kita pikirkan untuk bantuan di bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.

Pemkot menyiapkan anggaran penanganan minimal Rp 100 miliar. Sebagian besarnya bakal digunakan untuk bantuan sosial. Tapi bukan saja ditujukan kepada warga di BDT. Melainkan masyarakat lain yang terdampak.

”Misalnya tenaga kerja yang dirumahkan. Kemudian UMKM kita yang terdampak. Ini sedang kita sisir dan data lain mana yang harus diberikan bantuan,” imbuhnya.

”Artinya pemerintah harus turun tangan, jangan sampai masyarakat kita kelaparan,” tegas Eko.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan, refocusing yang dilakukan harus juga melihat dari segi pendapatan. ”Ini yang harus kita samakan persepsinya dulu,” kata Syakirin.

Syakirin menyebut, pemerintah pusat sudah memberi guiding. Mengenai anggaran-anggaran mana saja yang bisa direposisi. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hanya saja, belum jelas mengenai persentase pemotongannya. Di sisi lain, pemkot tidak mungkin asal mencomot anggaran dari APBD di tengah potensi pendapatan yang berkurang. ”Makanya ini sedang kita telusuri, sehingga begitu terpotong, itu menjadi jelas. Jangan sampai kita mau menganggarkan malah tidak ada uangnya,” ujar Syakirin.

Ia menambahkan, sampai sejauh ini pemkot baru memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 25 persen. Juga beberapa pengadaan barang dan jasa yang tidak masuk kategori prioritas.

”Fokus kita sesuai arahan Menteri Keuangan, salah satunya menghabiskan biaya perjalanan dinas untuk penanganan covid ini,” tandasnya. (jay/dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks