alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Jumat Cair, tapi 32 Pejabat Pemkot Mataram Tak Dapat THR

MATARAM-Tunjangan hari raya untuk ASN lingkup Pemkot Mataram akan cair pada Jumat ini. “Kita sesuaikan dengan rencana (pemerintah) pusat. Diharapkan kan seminggu sebelum lebaran, dan Jumat besok ini pas satu minggu sebelum,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito Rabu (13/5).

Kepastian pencairan THR untuk abdi negara tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020. Yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Untuk THR tahun ini, pejabat golongan IV di Pemkot Mataram tidak akan mendapat THR. Maupun gaji ke-13. Adapun ASN yang tetap menerima THR, yakni mereka yang masuk golongan I, II, dan III, akan tetap mendapat haknya. Anggarannya juga sudah disiapkan pemkot.

”Perubahannya hanya untuk eselon II yang tidak dapat,” tuturnya.

Anggaran untuk THR serta gaji 13 sudah masuk dalam APBD 2020. Diberikan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Hanya saja, Sekda tak mengetahui persis berapa total anggaran yang diberikan.

Kebijakan untuk tidak memberikan THR kepada pejabat golongan IV dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu). Selain itu, Menkeu juga menyebut meski tetap memberikan THR untuk golongan I hingga III, besaran yang diberikan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

”Kalau itu kurang tahu ya. Tapi saya kira nominalnya sama,” kata Eko.

Eko mengatakan, meski ada pemotongan dana transfer pusat, salah satunya DAU, anggaran THR maupun gaji 13 belum ditarik. Pemkot pun untuk saat ini dalam posisi menunggu. Terutama terkait anggaran yang tidak jadi diberikan untuk ASN golongan IV.

”Kalau dipandang perlu untuk dilakukan realokasi, kita lakukan. Yang pasti semua sudah kita siapkan dan sampai sekarang belum digunakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan, pemberian THR dan gaji 13 disesuaikan dengan nominal satu kali gaji pokok. ”Saya tidak hafal jumlahnya. Kan masing-masing orang berbeda,” kata Syakirin.

Syakirin menyebut kebijakan pemerintah pusat membuat 32 pejabat di Pemkot Mataram tidak kebagian THR. Begitu juga untuk gaji 13 mereka. Rata-rata ASN golongan IV menduduki posisi sebagai kepala dinas.

Meski Menkeu sudah melontarkan kebijakan tersebut, pemkot masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Setelah keluar surat resmi dari Presiden, mengenai siapa-siapa saja yang mendapat THR dan gaji 13, pemkot akan langsung menjalankannya.

”Tinggal tunggu keputusan final saja,” ujarnya.

Mengenai jumlah anggaran THR dan gaji 13 untuk golongan IV, Syakirin mengkalkulasikannya secara sederhana. Ia menyebut satu pejabat setidaknya mendapat sampai Rp7 juta. Artinya, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp224 juta.

”Itu kemungkinan anggarannya. Yang pasti pemkot siap menjalankan, itu saja,” tutur Syakirin.

Lebih lanjut, Syakirin memastikan anggaran THR dan gaji 13 sudah ada dalam APBD. Pemkot akan mendistribusikannya, sesuai dengan keputusan resmi Presiden. Untuk golongan I, II, dan III.

Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran untuk THR dan gaji 13 mencapai Rp20 miliar. Diberikan kepada ASN, kepala daerah, hingga anggota DPRD Kota Mataram. (dit/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks