alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Warga Minta Izin Tower Tidak Diperpanjang

MATARAM-Perpanjangan izin beroperasinya tower provider Indosat di Lingkungan Jempong Baru dipertanyakan warga. Pasalnya, warga yang menyetujui pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) tower tersebut, bukan dari lingkungan setempat.

“Towernya dibangun di tempat kami. Yang berikan persetujuan orang lain,” kesal Fahmi, warga Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru yang tinggal di samping tower.

Fahmi selama ini hanya bisa menerima keberadaan tower selama 15 tahun ini tanpa ada imbal balik. Bahkan ia tidak tahu sama sekali akan dibangunnya tower ini karena tidak ada persetujuan dari masyarakat setempat. “Tiba-tiba saja berdiri tanpa sepengetahuan kita,” kesal Fahmi.

Kini ia tidak ingin pihak provider ini memperpanjang beroperasi tower ini. Sebab, keberadaan tower ini sekarang sangat menakutkan. Apalagi pada malam hari suaranya cukup ribut. Bahkan pada musim angin, warga was-was.

“Kita dihantui rasa ketakutan,” singkatnya.

Fahmi sudah menyampaikan ke pihak kelurahan agar tower ini tidak diperpanjang lagi pada Agustus 2018 lalu. Tapi apa yang disampaikan tidak diindahkan.

Ia membeberkan, pembangunan tower dengan tinggi sekitar 70 meter ini diduga mal administrasi. Dimana, tower ini dibangun di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru, namun pada administrasinya tower ini dibangun di Lingkungan Citra Marga, Kelurahan Pegesangan.

“Saya menduga ada yang bermain di sini,” kesalnya sambil menunjukkan bukti-bukti pembangunan tower.

Sebagai warga yang tinggal di samping tower dan terkena dampaknya langsung, ia tidak pernah dilibatkan sama sekali. Tak hanya dirinya, tapi warga yang ada di Lingkungan Jempong Baru dan terkena dampaknya tidak ada yang tanda tangan dalam persetujuan ini.

“Tidak ada izin sama sekali dari warga terkena radius dengan tower ini,” kesalnya.

Ia mengaku, administrasi yang dilampirkan untuk pembangunan tower ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahan dan warga setempat. Anehnya, dalam mendirikan tower persetujuannya  dari warga lingkungan lain.

“Kita yang terkena dampaknya, dia yang enak-enak memberikan izin,” sebutnya.

Warga lainnya H Helmi keberatan dengan izin beroperasi tower ini. Pada prinsipnya ia ingin tower ini tidak diperpanjang lagi beroperasinya. Karena ini sangat menganggu ketenangan warga. Apalagi pada musim angin beberapa waktu lalu warga selalu melihat tower ini.

“Kami ingin tower ini tidak lagi beroperasi,” pintanya.

Ia tidak ingin keberadaan tower membuat ketakutan warga. Jangan sampai ini nantinya menjadi bomerang bagi warga untuk melakukan hal yang tidak-tidak. “Ini dibangun di lingkungan kita, yang menyetujui warga dari luar. Kan aneh,” cetusnya.

Ia juga khawatir dengan kesehatan warga di lingkungan sekitar. Apalagi di sini banyak anak kecil yang nantinya bisa terserang penyakit dengan keberadaan tower. “Kami hanya ingin tower ini tidak diperpanjang izinnya,” pintanya.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa belum bisa menjelaskan terkait salah atau tidaknya izin tower yang diberikan pihaknya. Apalagi katanya, ada ribuan izin yang harus diurus.

“Silakan datang ke kantor biar saya jelaskan nanti,” tutupnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks