alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Warga Gili Trawangan Belum Diajak Bicara Terkait Penyelesaian Lahan GTI

MATARAM-Warga Gili Trawangan belum diajak bicara terkait penyelesaian kasus aset pemprov. ”Sejauh ini belum dapat informasi, kami belum ditemui,” kata Raisman Purnawadi, juru bicara masyarakat Gili Trawangan, pada Lombok Post, kemarin (14/2).

                Sebelumnya, Kepala Bakesbangpoldagri NTB H Muhammad Rum mengaku akan bertemu dengan tokoh masyarakat Trawangan. Setelah itu, baru mereka akan memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Hingga kemarin, warga masih menunggu pemerintah. Mereka menyerahkan nasibnya kepada keputusan pemprov. ”Apa yang bisa kita lakukan selain menunggu,”  kata pemilik Good Heart Resort di Gili Trawangan itu.

Dia dan warga Gili Trawangan yang menempati lahan pemprov berharap ada keputusan terbaik. ”Keputusan yang berpihak kepada masyarakat tentunya,” ujar Rais.

Warga dan pengusaha lokal di lahan itu siap bekerja sama dengan pemprov. Bahkan mereka sanggup membayar royalti lebih besar dari yang disetor PT Gili Trawangan Indah (GTI) saat ini hanya Rp 22,5 juta.

Bila warga dan pengusaha lokal diberi kesempatan mengelola secara resmi, warga sanggup menyetor hingga Rp 4 miliar setahun. Tapi harapan itu tersandera, sebab Hak Guna Bangunan (HGB) atas 65 hektare itu dipegang PT GTI. ”Kami maunya kerja sama langsung dengan pemerintah,” katanya.

Sejak 1995, pemprov memberikan sertifikat pengelolaan lahan kepada pihak ketiga. Data yang diperolah Lombok Post, dahulu, pemprov memberikan berupa hak guna usaha (HGU) kepada Sudarli BA, Kundang Kusworo, Asep Kusuma, dan Kusuma Chandar. Masing-masing menadapatkan HGU 25 ha. Mereka disebut-sebut masih keluarga H Warsito, gubernur NTB kala itu.

Dalam perjalananya, 12 April 1995, Gubernur H Warsito dan pemilik PT GTI Ec Winoto meneken kerja sama untuk mengelola lahan itu. Rencananya, dia akan membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang pariwisata. Tapi sampai sekarang belum pernah dilakukan pembangunan.

Karena ditelantarkan, warga dan pengusaha lokal berinisiatif memanfaatkan lahan itu. Selain bercocok tanam, seiring banyaknya turis berkunjung, mereka mengelolanya sebagai tempat usaha.

Di lahan itu, kini berdiri Masjid Agung Baiturrahman dan SDN 2 Gili Indah. Di lahan itu juga ada pemakaman warga.

Pantauan Lombok Post, hampir semua aset itu terbangun menjadi permukiman, hotel, villa, bar dan restoran. Hanya lapangan terbuka dan sebagian kecil perkebunan dekat bukit yang tersisa.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB menunjukkan, hampir semua lahan sudah dikuasai warga. ”Lahan kosong hanya tersisa dua hektare,” ungkap Plt. Kepala BPKAD NTB H Zianul Islam.

BPKAD masuk dalam tim yang dipimpin sekda, namun mereka juga menunggu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Sebagai pengelola aset daerah, mereka telah menjalankan tugas sesuai kewenangan. ”Teguran ke PT GTI sudah kami layangkan,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks