MATARAM-Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi serta 334 kabupaten dan kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Daerah penerima penghargaan dinilai memiliki komitmen kuat mendukung program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara menjadi dua daerah yang berhasil mewujudkan UHC.
“Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Pemda telah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ucap Wapres Ma’ruf Amin.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan warga kurang mampu serta pembayaran bantuan iuran penduduk yang telah didaftarkan.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Penghargaan UHC ini diberikan Wapres diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan. Turut hadir Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penghargaan diterima Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi di Balai Sudirman Jakarta, kemarin (14/3).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit),” paparnya.
BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada.
Saat ini, kondisi finansial BPJS Kesehatan terbilang sehat. Sehingga tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan. “Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,”kata Ghufron.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Angga Firdauzie menjelaskan jika 97,47 persen enduduk di Kota Mataram sudah terlindungi program JKN-KIS BPJS Kesehatan. Sementara di Kabupaten Lombok Utara, sebanyak 99,43 persen. Syarat daerah dinyatakan UHC yakni cakupan kepesertaannya mencapai minimal 95,5 persen dari jumlah penduduk di daerah tersebut. “Kami mengucapkan selamat kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara yang telah mewujudkan UHC. Semoga ini bisa memotivasi kabupaten kota lain mewujudkan UHC agar lebih banyak masyarakat merasakan manfaat program pemerintah di bidang layanan kesehatan ini,” ucapnya.
Sementara Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakana mengatakan jika status UHC ini menjadi komitmen dirinya dan TGH Mujiburrahman untuk memberikan layanan kesehatan maksimal kepada seluruh masyarakat kota. Khususnya warga yang kurang mampu. Ia kini berharap status UHC ini bisa tersosialisasi dan terlaksana dengan baik.
“Agar implementasi juga baik di lapangan. Maka kerja sama antara rumah sakit, puskesmas dan BPJS Kesehatan kami harapkan bisa lebih maksimal lagi agar masyarakat kota bisa merasakan manfaatnya,” harap wali kota. (ton)
