alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Pemkot Mataram Minta ODP Pagah Dikucilkan

MATARAM-Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram benar-benar habis kesabaran. Terutama dengan tingkah laku warga berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

“Kalau ada ODP yang masih pagah (tidak mau mengikuti imbauan pemerintah), kita kucilkan,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Martawang meminta peran masyarakat membantu pemerintah meminimalisir penyebaran Covid-19. Jika ada ODP yang masih berkeliaran, ia meminta warga mengucilkannya. “Ini hukuman bagi mereka yang tidak mau patuhi aturan,” kata Martawang berapi-api.

“Harus ada sanksi dari masyarakat agar mereka tidak seenaknya,” imbuh mantan kepala Bappeda Kota Mataram ini.

Dia juga berencana akan memasang stiker isolasi mandiri di rumah ODP. Sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga bisa dilakukan masyarakat.

Ia sudah meminta ketua RT, kepala lingkungan, dan lurah melakukan pengawasan kepada ODP yang masih dalam proses isolasi mandiri. “Percuma kita lakukan ini itu, jika ODP masih berkeliaran,” ucap pria yang karib disapa Aweng ini.

Aweng tidak menampik jika ODP yang baru pulang dari daerah pandemi banyak berkeliaran. Bahkan, mobilitasnya cukup tinggi. Ada yang ke KLU, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukan.

“Mestinya harus diam di rumah. Jaga jarak tidak hanya dengan orang, namun juga keluarga. Bahkan di dalam rumah harus gunakan masker,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya pemkot untuk memutus mata rantai penyebaran virus Korona di jalan raya juga terus berlangsung. Tiga pintu masuk menuju Kota Mataram masih dijaga tim gabungan.

“Kita tetap fokus di tiga pos pintu masuk. Yakni, di pos pantau Gerimax, Gerbang Tembolak, dan Pos Pantau Dasan Cermen,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram M Saleh, kemarin.

Menurutnya, yang datang dari luar NTB kebanyakan dari pelabuhan dan bandara. Dan ketika mereka mau masuk Kota Mataram, biasanya melewati jalur Gerbang Tembolak dan Dasan Cermen.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram ini mengatakan, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan bus antar kota antar provinsi (AKAP) terkait penumpang yang akan masuk Kota Mataram. “Turun dari kapal, mereka (penumpang) juga kan dicek suhu tubuhnya,” kata dia.

Sementara Kepala BPBD Kota Mataram Mahfuddin Noor mengatakan, pos jaga hanya kosong pada siang hari. Tepatnya saat jam istirahat. “Tapi, kita kembali melakukan pengawasan pukul 14.00 Wita. Untuk pengendara sepeda motor kita kembali skrining pengendara sore hari,” tukasnya. (jay/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks