alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Bantuan Tunai Untuk Warga Mataram Diduga Disunat

MATARAM-Inspektorat Kota Mataram menurunkan tim. Mendalami dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST). ”Sudah mulai bekerja,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram Lalu Alwan Basri.

Karena masih didalami, belum banyak informasi yang bisa diberikan Alwan. Yang pasti, turunnya tim, dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneruskan aduan yang diterimanya dari masyarakat, kepada Inspektorat.

Mengenai kemungkinan terjadinya pemotongan bantuan, juga belum bisa disimpulkan Inspektorat. ”Tunggu setelah selesai laporan dari tim. Nanti juga ini akan diteruskan ke BPKP kalau sudah selesai,” ujarnya.

Dugaan pemotongan mencuat setelah BPKP melakukan uji petik. Terkait pencairan BST di sejumlah kelurahan. Hanya saja, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati tak menyinggung soal dugaan pemotongan tersebut.

Kata Asna, persoalan yang ditemukan saat uji petik berkaitan dengan dobel penerima dan bantuan yang tidak disalurkan. Ada tiga kelurahan sebagai lokasi uji petik. Kelurahan Rembiga; Monjok Barat; dan Monjok Timur.

Dugaan pemotongan, dari informasi yang Lombok Post terima, terjadi di salah satu kelurahan di Kecamatan Selaparang. Hanya saja, Asna tidak menyebutnya. ”Soal pemotongan? Seperti tidak ada. Tapi, coba nanti saya tanya,” kata Asna.

Untuk tiga kelurahan yang disebut Asna, hanya terjadi dobel penerima. Juga bantuan yang belum dicairkan. Menindaklanjuti itu, ketiga kelurahan sudah datang ke BPKP. ”Dinsos juga ke sana waktu itu,” ujarnya.

Asna menerang, BST diberikan untuk satu kepala keluarga (KK). Tapi, dalam uji petik dari BPKP, ditemukan suami istri dalam satu KK menerima BST. Ada juga cucu dan neneknya yang mendapat BST.

”Suaminya di kelurahan lain, istri di kelurahan lain. Itu sama-sama menerima. Jadi di setop dulu,” jelas Asna.

Dinsos sejauh ini sudah meminta kepada seluruh kelurahan. Untuk melapor mengenai realisasi penerimaan BST. Dari 50 kelurahan, baru 3 yang memberi laporan ke Dinsos. ”Kita masih menunggu dari kelurahan lain,” tuturnya.

Gara-gara masalah itu, Asna pun meminta pihak kelurahan untuk melakukan verifikasi berkala kepada warga yang masuk dalam basis data terpadu (BDT). “Kita dorong para lurah melakukan verifikasi data BDT,” ungkapnya.

Warga yang menerima bantuan sosial yang masuk BDT jarang diupdate. Penerima bantuan tidak pernah berubah. Bahkan banyak warga sudah meninggal atau sudah berubah status sosial masih menerima bantuan sosial. Baik dari pusat maupun pemerintah daerah. “Ini yang tidak kami mau. Kami ingin semua kelurahan di Kota Mataram bisa memverifikasi data BDT,” kata perempuan berjilbab ini.

Sekadar informasi, BST yang dulunya bernama bantuan langsung tunai (BLT) sekarang ini dicairkan untuk 11.639 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram. Kemudian, ada 1.565 KK yang tinggal menunggu persetujuan dari Kemensos.

Besaran BST yang dicairkan secara bertahap untuk masyarakat sebesar Rp1,8 juta. Namun, pemerintah pusat akan memberikannya selama tiga bulan, dari April hingga Juni. Yang artinya setiap KK per bulan menerima Rp600 ribu.

Dari total penerima, Asna mengatakan tidak mengetahui berapa realisasinya. Pihak ketiga, kantor pos dan bank BUMN, sebagai tempat mencairkan bantuan, belum memberi laporan realisasi kepada Dinsos.

”Pelaksana belum memberikan. Jadi kita tidak tahu berapa pastinya yang sudah dicairkan,” kata Asna.

Mengenai dugaan pemotongan bantuan, seharusnya tidak boleh terjadi. Dinsos sudah mewanti-wanti kepada pendamping di setiap kelurahan, untuk memproses pencairan BST sesuai dengan aturan.

”Beda halnya kalau uang sudah mereka terima, terus diberikan (ke pendamping), sebagai ucapan terima kasih. Yang penting bukan petugas yang minta dan bagi BST itu,” tandas Asna.

Sementara itu, Korwas Investigasi BPKP NTB Adi Sucipto mengatakan, pihaknya menerima aduan terkait dugaan pemotongan. Persoalan tersebut juga sudah ditindaklanjuti Inspektorat Kota Mataram.

”Kita teruskan, karena masuk ranah Inspektorat Kota Mataram,” kata Adi. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Efek Positif Korona, Literasi Digital Meningkat

Selama penerapan belajar dari rumah (BDR) yang disebabkan Pandemi Covid-19, kegiatan literasi anak-anak berkurang. ”Karena aktivitas kunjungan ke perpustakaan sekarang ini, sangat dibatasi ya,” kata Kepala Kantor Bahasa NTB Ummu Kulsum, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Dorong Kampung Sehat, Polda NTB Gelar Panen Raya di Kembang Kuning

Polda NTB menggelar panen raya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (9/7). Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang dinisiasi Polda NTB yang salah satu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan NTB di tengah pandemi Covid-19.

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Kampus Belum Boleh Buka, Mahasiswa Belajar dari Rumah

Kemenag tidak tergesa-gesa mengizinkan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) membuka kuliah tatap muka. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Arskal Salim mengatakan kuliah tatap muka baru diizinkan saat semester genap tahun akademik 2020-2021 nanti.

Pecah Rekor, Sehari Penularan Korona Capai 2.567 Kasus

KASUS positif infeksi Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor terbaru dengan pernambahan 2.567 orang pada periode 8 hingga 9 Juli 2020. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan kasus seribu orang per hari dalam dua minggu terakhir.

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks