alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pemkot Mataram Angkat Tangan Tak Ikut Pendaftaran PPPK Serentak

MATARAM-Sikap menye-menye Pemkot Mataram berbuah pahit. Kesan mengulur-ulur waktu malah membuat pendaftaran PPPK justru dibuat rugi.

Pemerintah pusat rupanya bertindak tegas dan ogah kompromi. Usulan pelaksanaan PPPK di bulan Juni ditolak mentah-mentah. Bagi pemerintah daerah yang tidak mau ikut gerbong pendaftaran dari tanggal 10-16 Februari dianggap tidak mau menerima formasi PPPK.

“Ya pendaftarannya mulai hari ini (kemarin, Red) dan ditutup besok (hari ini, Red),”  kata Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Waktu ini sangat sempit. Padahal pendaftaran membutuhkan lampiran berkas-berkas. Saat dicek situs BKPSDM hingga pukul 18.25 Wita kemarin belum terlihat mencantumkan pengumuman pendaftaran PPPK. Sementara sisa pendaftaran untuk PPPK hanya tersisa hari ini.

“Kita tidak mau menghilangkan hak orang untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Nelly menyikapi sisa waktu yang sangat sempit.

Anggaran gaji PPPK sendiri diupayakan agar ada dari APBD. Sebagai konsekuensi keputusan pemerintah pusat yang menetapkan gaji untuk PPPK pusat dari APBN. Sedangkan PPPK kabupaten, kota, dan provinsi dari dari APBD.

“Yang jelas kita sudah koordinasi dengan bagian keuangan. Pak sekda juga sudah melapor ke pak wali, perintah (pak wali) ya segera diumumkan,” terangnya.

Ada 88 Formasi tersedia bagi Kota Mataram. Jumlah ini telah di setujui Kemenpan RB. Jika pengangkatan ditarget pada bulan April ini, maka ada kewajiban pemkot menyiapkan gaji dan TKD yang tidak sedikit bagi semua PPPK. “Yang jelas insya Allah ada solusinya,” yakinnya.

Sementara itu Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito berkilah. Bukan karena pemkot yang mengulur waktu. Akan tetapi Juklak dan Juknis PPPK baru ia dapat kemarin. “Iya singkat karena baru kita terima kemarin (kamis, 14/2),” kata Eko.

Sebab juknis sudah ada maka pemkot langsung membuka pendaftaran. Eko malah mengatakan jika pihaknya sudah sangat menunggu masuknya surat yang berisi juklak-juknis.

Ia membenarkan memang pihaknya sempat menanyakan terkait anggaran untuk gaji PPPK. Tapi itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sikap pemkot yang ingin mengulur-ulur waktu. Atau menolak membuka formasi PPPK. “Memang sempat kita pertanyakan sumber anggaran. Tapi kan sudah dijelaskan akhirnya,” tegasnya.

Pemkot pun memastikan keikutsertaannya. Dalam gerbong pendaftaran PPPK yang dibuka secara nasional. Meskipun sisa waktu yang tersedia buat pendaftaran hanya tinggal beberapa hari saja.

“Soal gaji nanti kita konsultasikan bagaimana pola penyelesaianya apakah bisa melalui APBD perubahan,” terangnya. (zad/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks