alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemprov NTB Akhirnya Buka Pendaftaran PPPK , Honorer Diberi Waktu Dua Hari

MATARAM-Setelah sebelumnya bertahan bersama sepuluh pemerintah kabupaten/kota di NTB tak akan membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, Pemprov NTB mendadak berbalik arah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB memastikan rekrutmen PPPK untuk honorer eks K2 ini akan dibuka untuk lingkup provinsi.

Total ada 458 eks honorer K2 di Pemprov yang bisa mendaftar. Dan untuk tenaga honorer ini, mereka hanya punya waktu dua hari. Sebab, pendaftaran sudah akan ditutup pada 17 Februari besok.

Sedangkan pendaftaran untuk sepuluh kabupaten/kota belum dipastikan. Pemprov NTB sendiri berharap, sepuluh kabupaten/kota mengikuti langkah Pemprov NTB.

            Kepastian pembukaan rekrutmen PPK untuk Pemprov NTB tersebut disampaikan Kepala BKD NTB H Fathurrahman, kemarin (15/2). Keputusan itu diambil setelah BKD NTB berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). BKD NTB diberikan pencerahan, rekrutmen PPPK tahap pertama dibuka untuk mengakomodir eks honorer K2 yang belum diangkat.

“Setelah ini tidak ada lagi untuk K2, tahap berikutnya dibuka untuk umum. Itu akhirnya membuat kami berpikir ulang,” kata Fathurrahman, kemarin (15/2).

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, tadinya Pemprov NTB dan sepuluh kabupaten/kota di NTB bersepakat tidak akan membuka rekrutmen PPPK tahap I, jika ada satu atau lebih pemerintah kabupaten/kota di NTB yang tidak mampu membuka pendaftaran. Alasan yang dikemukakan adalah terkait mekaisme penggajian PPPK ini.

Sebab, saat ini, di APBD tak ada alokasi anggaran gaji untuk mereka. Sementara jika harus menunggu pembahasan APBD Perubahan, maka paling tidak anggaran untuk gaji mereka baru akan tersedia di APBD pada Oktober 2019.

Dikonfirmasi terkait alasan-alasan tidak ingin membuka pendaftaran PPPK yang dikemukakan sebelumnya, Fathurrahman menjelaskan bahwa hal teknisi akan dibahas belakangan. Termasuk soal anggaran dan waktu pengangkatan menjadi PPPK. Kata dia, semua akan diatur pemerintah pusat. Pemda diminta tidak perlu terlalu merisaukan hal itu.

“Terpenting sekarang buka dulu,”imbuhnya.

Pemprov telah berkoordinasi dengan BKD kabupaten/kota via telepon, dan meminta mereka juga segera membuka. Jangan sampai kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Sebab, sudah ada jaminan dari Kemenpan-RB dan Menteri Keuangan soal anggaran.

Kemungkinan ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi kekurangan gaji. Hanya saja, bagi daerah yang belanja pegawai sudah 50 persen disarankan tidak merekrut.

“Tergantung situasi daerah,” katanya.

Meski waktu pendaftaran sangat mepet, Pemprov meminta pusat tidak menutup mata dengan kondisi daerah. Ia meminta toleransi waktu pendaftaran. Sebab, data base eks honorer K2 ada di BKN semua.

Pemprov tidak punya akses untuk menghubungi semua honorer. “Pusat tidak boleh mengunci langsung seperti itu,” harapnya.

Fathurahman hanya memastikan pembukaan untuk Pemprov saja. Sementara di tingkat kabupaten/kota diserahkan ke masing-masing daerah. Bila mau membuka disilakan, tapi kalau tidak mampu juga tidak masalah.

“Kami harap mereka juga membuka seperti provinsi,” harap mantan Karo Kesra NTB itu.

BKN memberikan kesempatan kepada daerah. Saat ini semua honorer bisa membuka website dan langsung mendaftar. Bila para eks K2 cepat, maka waktu dua hari akan cukup. Berapa pun yang mendaftar nanti akan dilaporkan ke pusat, sehingga akan ada ruang untuk memperpanjang atau tidak. Bila pendaftar sedikit ia meminta dibuka lagi. Sebab, banyak honorer yang tidak muda lagi dan kurang melek teknologi.

“Harus ada kelonggaranlah,” imbuhnya.

Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra menambahkan, pelaksanaan tes PPPK tidak akan serumit CPNS. Tidak ada seleksi kompetensi dasar dan bidang. Sehingga dalam sehari dua hari seleksi bisa selesai.

Dia berharap pembukaan pendaftaran dimanfaatkan para eks honorer K2. Sebab, tahun ini bisa jadi kesempatan terakhir untuk diangkat sebagai pegawai setara PNS.

“Ini kesempatan bagi mereka untuk diangkat,” katanya. (ili/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks