alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

310 Unit Rumah Tak Layak Huni di Mataram Bakal Diperbaiki Usai Lebaran

MATARAM-Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap dilanjutkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). ”Mudah-mudahan setelah lebaran ini bisa dikerjakan fisiknya,” kata Kadis Perkim Kota Mataram H Kemal Islam, kemarin.

Proses yang sekarang sedang dilakukan adalah melakukan sosialisasi. Terhadap penerima bantuan dari program RTLH. Tentunya disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19. Degan tidak mengumpulkan orang.

Kemal mengatakan, semula pemkot mengusulkan perbaikan RTLH sebanyak 800 unit. Akibat keterbatasan anggaran dari Kementerian PUPR, tidak semua usulan tersebut diterima. Pemerintah pusat kemudian memberikan persetujuan untuk 450 unit saja.

Belakangan, pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Yang rupanya berdampak juga terhadap program ini. Sebanyak 140 unit RLTH yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) batal dilakukan. Seiring dengan keputusan pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah.

”DAK itu sudah tidak bisa kita pakai lagi. Sebelumnya anggarannya sekitar Rp2,45 miliar,” ujarnya.

Meski 140 unit batal dikerjakan, masih ada 310 unit sisanya. Yang anggaran perbaikannya diberikan ke SNVT Penyediaan Perumahan NTB. Nilainya sekitar Rp 5,42 miliar. 310 unit inilah yang ditargetkan Kemal akan diperbaiki setelah lebaran.

Dalam prosesnya, rencana perbaikan 310 unit juga cukup alot. Apalagi kalau bukan karena pandemi Covid-19. SNVT memberi persyaratan ketat kepada Pemkot Mataram, agar proyek tersebut bisa tetap berjalan.

Di tahap pertama, pemkot harus melakukan sosialisasi. Tentunya tanpa dengan mengumpulkan banyak orang. Sebab protokol pencegahn Covid melarang pemerintah untuk melakukan pertemuan yang mengundang massa dalam jumlah banyak.

”Makanya sekarang kan sosialisasinya door to door. Yang turun dari fasilitator dan SNVT NTB,” jelas Kemal.

Setelah sosialisasi, proses selanjutnya adalah pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Serupa dengan sosialisasi, pokmas juga membuka peluang terjadi kerumunan masyarakat yang banyak dalam satu forum.

Hanya saja, Kemal menilai untuk tahap kedua ini bisa disiasati. Misalnya, lurah memanggil satu orang. Yang menjadi calon ketua kelompoknya. Sehingga bisa tetap menerapkan physical distancing.

Setelah itu, ada kewajiban untuk membuka rekening di bank. Satu pokmas harus datang ke bank. Teknisnya, pembukaan rekening bisa dilakukan secara bergiliran. ”Akan tetap kita usahakan prosesnya mengikuti protokol pencegahan Covid, sehingga target setelah lebaran perbaikan dimulai, bisa kita lakukan,” tandas Kemal. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks